JAKARTA, Berita HUKUM - Baru saja dilantik, Selasa (1/10) kemarin, Anggota DPR RI dari Maluku, Sa'adiah Uluputty dari Fraksi PKS, mulai mununjukkan kelasnya sebagai wakil masyarakat Maluku di pusat.

Dalam keterangannya kepada Pers di Jakarta, Rabu (2/10), ia menegaskan bahwa masyarakat Maluku merasa tersinggung dan marah atas pernyataan seorang pejabat negara Menko Polhukam Wiranto.

"Wiranto mengatakan, korban bencana dan pengungsi di Maluku menjadi beban pemerintah. Seharusnya pernyataan seperti ini tidak boleh disampaikan Wiranto selaku pejabat negara saat masyarakat Maluku sedang berduka," kata Sa'adiyah.

Ia menegaskan, Korban dan bencana ini bukan atas permintaan masyarakat Maluku. Untuk pak Wiranto ketahui, lanjutnya, hingga tadi malam masyarakat di Maluku masih merasakan ada goncangan-goncangan gempa. Sehingga masyarakat harus berusaha menghindari beberapa titik, terutama mereka yang tinggal di tepi pantai.

"Kami harap Pak Wiranto, supaya segera meminta maaf atas pernyataannya yang sudah melukai hati masyarakat Maluku itu," tandasnya.

Sa'adiah juga menekankan, Maluku bukan warga negara kelas dua di negara ini, sehingga seenaknya disudutkan.

"Ingat, Maluku juga adalah salah satu provinsi yang ikut memproklamirkan kemerdekaan negara Indonesia. Tapi hari ini Maluku merasa dianaktirikan. Bahkan beberapa hal yang sudah dijanjikan pemerintah pusat, seperti lumbung ikan nasional, namun hingga kini belum juga terealisasi. Akibatnya kami di Maluku hingga kini masih berteriak, kapan lumbung ikan itu segera terealisasi," ujarnya dengan nada tegas.

Sebelumnya, Wiranto, Senin (29/9) angkat bicara soal bencana yang terjadi di Ambon, Maluku. Dia menyebut banyak pengungsi lantaran adanya informasi yang menyebutkan adanya gempa susulan dan tsunami.

Lantas dia menghimbau agar masyarakat mau kembali ke rumah masing-masing.

"Pengungsi terlalu besar ini sudah menjadi beban pemerintah baik pemerintah pusat maupun pemerintah daerah," ucap Wiranto.(ameera/arrahmah.com/bh/sya)