JAKARTA, Berita HUKUM - Ratusan massa dari Mabes Anti Korupsi kembali mendatangi kantor Menteri Hukum dan HAM, jalan HR Rasuna Said Kuningan Jakarta, Senin (20/5) melakukan orasi dan mimbar bebas.

Kedatangan massa aksi kali ini kembali meminta Denny Indrayana Wamenkum HAM, untuk dapat segera mundur dari jabatannya sebagai salah satu Komisaris utama PT Jamsostek.

PT Jamsostek adalah perusahaan BUMN yang bekerja memberi pelayanan dan jaminan sosial tenaga kerja yang meliputi jaminan kematian, jaminan hari tua, jaminan pemeliharaan kesehatan, serta jaminan kecelakaan kerja yang berdasarkan laporan keuangan per 31 Desember 2012 mengelola dana Rp 132 triliun lebih.

Saat ini, PT Jamsostek masih berperan sebagai koorporasi yang dalam masa transisi untuk bertransformasi menjadi Badan Pengelola Jaminan Sosial (BPJS) Tenaga Kerja.

Dalam aksinya, ketua umum Mabes Anti Korupsi Rahcman Latu Consina mengatakan proses transformasi PT Jamsostek menjadi (BPJS) kedepan menjadi proses yang sangat penting dan wajib dipantau oleh seluruh lapisan masyarakat, agar tidak terjadi penyelewengan atas nama golongan ataupun perorangan. Proses transformasi ini pun paralel dengan semakin dekatnya Pemilu mendatang, hal ini harus diwaspadai dimana kita seringkali kecolongan dan harus ‘kebakaran jenggot’ ketika pemilu usai dan muncul kasus-kasus mega korupsi seperti Bank Bali atau bail out Bank Century yang diduga keras berhubungan dengan agenda politik golongan tertentu.

Dijelaskannya bahwa, "proses pengangkatan Denny Indrayana sebagai Komisaris Utama PT Jamsostek sampai saat ini masih menyisakan tanda tanya besar," ujar Rahcman.

Dijelaskannya kembali bahwa kami yakin dan percaya sosok Denny mempunyai integritas yang tinggi sehingga tidak perlu diragukan lagi, selama ini denny sangat konsisten dengan slogan ‘Anti Korupsi’ dan terus memperjuangkan nilai-nilai anti korupsi dalam kehidupannya, hal ini dibuktikannya lewat PP No. 99 Tahun 2012 tentang Lembaga Pemasyarakatan yang didalamnya menjelaskan tata cara pemberian keringanan Hukuman bagi pelaku tindak pidana, khususnya pelaku tindak pidana khusus (Tipsus) yaitu Korupsi, Narkotika dan Teroris. Namun hal ini menjadi aneh ketika sebelumnya Denny menyatakan bahwa rangkap jabatan merupakan hal yang Tabu bagi dirinya, ini dibuktikan ketika beliau pernah menyampaikan keberatannya ketika ditawari sebagai Komisari Utama PT Askes, Peruri dan Anak Perusahaan Pertamina setahun silam.

Lalu pertanyaan yang kembali muncul saat ini apa sesungguhnya yang menyemangati sosok Denny Indrayana mengambil jabatan sebagai Komisaris Utama PT Jamsostek?

Apa agenda dibalik kepentingan atasannya yaitu Menteri Hukum dan HAM disana?, tanya Rahcman.

Bukankah pemangku kepentingan di PT Jamsostek hanya Menteri BUMN, Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi, Menteri Keuangan, Buruh dan Pekerja. Jika hari ini Denny Indrayana mewakili kepentingan Pemerintah apa keterwakilan MenBUMN, Menakertrans, Menkeu belum cukup.

"Ini menjadi jelas bahwa ada indikasi kuat bahwa Denny mewakili kepentingan SBY atau Cikeas di PT Jamsostek sehingga modus ini harus menjadi perhatian kita semua dimana sudah menjadi rahasia umum bahwa Denny merupakan ‘anak manis’President SBY," ujar Rahcman.

Maka berdasarkan berbagai implikasi diatas, kami Masyarakat Bersama Anti Korupsi menyatakan sikap:

1.Denny Indrayana harus mundur dari jabatannya sebagai Wakil Menteri Hukum dan HAM karena jika masih menjadi Komisaris Utama PT Jamsostek
2. Usut Tuntas dana tak bertuan 4,4 Triliun di PT Jamsostek
3. Kembalikan kesejahteraan Buruh dan Pekerja, Jangan selewengkan Aset Jamsostek.

Dalam aksinya pendemo juga membawa sepanduk besar bergambarkan Denny Indrayana memakai gigi taring laksana drakula penghisap darah. Aksi ini berjalan tertib dan lancar, para pendemo hanya melakukan aksi, dan tidak diterima oleh Denny Indaraya, walaupun sebenarnya pendemo ingin bertemu dan memintai penjelasan Denny terkait hal ini.(bhc/put)