Beranda | Berita Utama | White Crime | Cyber Crime | EkBis | Opini | INDEX Berita
Eksekutif | Legislatif | Gaya Hidup | Selebriti | Nusantara | Internasional | Lingkungan
Politik | Pemilu | Peradilan | Perdata| Pidana | Reskrim
EkBis    
Inflasi
Waspadai Inflasi Terkait BBM, BI Pertahankan BI Rate 5,75 Persen
Tuesday 14 May 2013 17:48:22
 

Gedung Bank Indonesia.(Foto: Ist)
 
JAKARTA, Berita HUKUM - Meskipun Indeks Harga Konsumen (IHK) bulan April mengalami deflasi, Rapat Dewan Gubernur (RDG) Bank Indonesia (BI) pada Selasa (14/5) ini memutuskan untuk mempertahankan BI Rate pada level 5,75%, karena BI tetap mewaspadai tekanan inflasi yang berasal dari kenaikan ekspektasi inflasi terkait dengan rencana kebijakan BBM yang akan ditempuh Pemerintah.

Direktur Eksekutif Departemen Perencanaan Strategis dan Hubungan Masyarakat BI, Budianto, dalam siaran persnya Selasa (14/5) ini menjelaskan, Bank Indonesia akan melanjutkan penguatan operasi moneter melalui penyerapan likuiditas yang lebih besar ke tenor yang lebih jangka panjang. “Penguatan operasi moneter tersebut juga dimaksudkan untuk mendukung kebijakan stabilisasi nilai tukar Rupiah sesuai dengan tingkat fundamentalnya,” ungkap Budianto.

Menurut Budianto, ke depan, Bank Indonesia akan mewaspadai sejumlah risiko terhadap tekanan inflasi maupun nilai tukar, dan akan menyesuaikan respon kebijakan moneter bila diperlukan. Selain itu, koordinasi bersama Pemerintah terus diperkuat dengan fokus pada upaya meminimalkan potensi tekanan inflasi dan mengelola defisit transaksi berjalan.

Pertumbuhan Melambat

RDG BI juga menyampaikan, bahwa perekonomian Indonesia pada triwulan I-2013 tumbuh 6,02%, atau melambat dibanding triwulan sebelumnya yang tumbuh 6,11%. Tingkat pertumbuhan ini lebih rendah daripada perkiraan Bank Indonesia sebesar 6,2%.

“Perlambatan Produk Domestik Bruto (PDB) bersumber dari permintaan domestik yang menurun, ditengah pemulihan ekspor yang masih terbatas,” jelas Budianto sembari menyebutkan, bahwa konsumsi rumah tangga tumbuh melambat sejalan dengan menurunnya daya beli akibat inflasi bahan makanan, dan meningkatnya ekspektasi inflasi terkait dengan ketidakpastian kebijakan subsidi BBM.

Sementara itu, konsumsi pemerintah tumbuh rendah di awal tahun karena masih terbatasnya serapan belanja, khususnya belanja barang. Di sisi lain, investasi, khususnya nonbangunan, cenderung melambat dipengaruhi oleh prospek permintaan domestik dan internasional yang terbatas. Sejalan dengan melambatnya investasi dan konsumsi itu, impor mengalami kontraksi.

Dengan perkembangan tersebut, BI memperkirakan pertumbuhan ekonomi pada triwulan II-2013 akan lebih rendah dari perkiraan sebelumnya, dan berada di tingkat yang tidak jauh berbeda dari tingkat pertumbuhan triwulan I-2013. “Untuk keseluruhan tahun 2013, perekonomian Indonesia diprakirakan akan mengarah ke batas bawah kisaran proyeksi 6,2%-6,6%,” kata Direktur Eksekutif Departemen Perencanaan Strategis dan Hubungan Masyarakat BI, Budianto.

Mengenai defisit transaksi berjalan, menurut Budianto, pada triwulan I-2013 tercatat sebesar 2,4% terhadap PDB, turun dari 3,5% terhadap PDB pada triwulan sebelumnya. Perbaikan defisit transaksi berjalan ini disebabkan oleh membaiknya kinerja neraca perdagangan yang didorong oleh penurunan impor yang cukup tajam, khususnya barang-barang konsumsi, sementara beberapa komoditas ekspor nonmigas tetap tumbuh positif.

Sementara itu, transaksi modal dan finansial (TMF) pada triwulan I-2013 mencatat defisit seiring dengan menurunnya arus modal masuk, karena memburuknya kondisi perekonomian global dan meningkatnya tekanan inflasi di dalam negeri.

“Pada awal triwulan II-2013 arus modal masuk kembali meningkat cukup tinggi, antara lain terkait dengan penerbitan global bond Pemerintah RI. Cadangan devisa pada akhir April 2013 meningkat dibandingkan dengan bulan sebelumnya menjadi sebesar 107,3 miliar dolar AS atau setara dengan 5,8 bulan impor dan pembayaran utang luar negeri Pemerintah, di atas standar kecukupan internasional,” papar Budianto.

Sedangkan mengenai nilai tukar Rupiah, BI mencatat secara point to point hanya melemah sebesar 0,05% (mtm) mencapai Rp 9.723 per dolar AS dengan volatilitas yang masih terjaga. “Permintaan valas yang mengalami peningkatan dapat diimbangi oleh meningkatnya pasokan valas nonresiden yang didukung oleh persepsi positif terhadap ekonomi Indonesia paska penerbitan global bond Pemerintah RI,” ungkap Budianto.

Terhadap perubahan outlook rating S&P dari positif ke stabil yang diperkirakan berdampak sesaat pada nilai tukar Rupiah, menurut Budianto, ke depan, Bank Indonesia akan terus menjaga stabilitas nilai tukar rupiah sesuai dengan kondisi fundamental perekonomian serta melanjutkan langkah-langkah pendalaman pasar valuta asing.(hmb/es/skb/bhc/rby)



 
   Berita Terkait > Inflasi
 
  Anis Byarwati Minta Pemerintah Antisipasi Lonjakan Inflasi Selama Ramadan dan Idulfitri
  Rachmat Gobel Minta Pemerintah Waspadai Laju Inflasi Tahun 2022
  Banggar DPR: Kebijakan Fiskal 2022 Harus Perhatikan Laju Inflasi
  Inflasi Harus Tetap Rendah, Kenaikan Harga Mengancam
  Waspadai Inflasi Akibat Gejolak Harga Pangan
 
ads1

  Berita Utama
Rapat Verifikasi dan Pencocokan Piutang Tetap Berjalan Tanpa Kehadiran Sritex

Bondholders Ajukan Hak Tagih pada Kepailitan Sritex

PKPKM Gelar Aksi Unjuk Rasa di OJK dan Kementerian PKP, Tuntut Kembalikan Uang Konsumen dan Minta Usut PKPU Meikarta

Ada yang Ingin Dongkel Megawati dari Kursi Ketua Umum saat Kongres 2025, PDIP: Sudah Ada Tanda-tanda

 

ads2

  Berita Terkini
 
Kompleksitas Hukum Kepemilikan Tanah di Kecamatan Medan Satria

Reka Ulang Kasus Anak Majikan Bengkel Pukul Korban dengan Palu hingga Tewas, Ada 18 Adegan

Rapat Verifikasi dan Pencocokan Piutang Tetap Berjalan Tanpa Kehadiran Sritex

Sinergi Tanpa Sekat: Kunci Kemajuan Wilayah Metropolitan

Bondholders Ajukan Hak Tagih pada Kepailitan Sritex

ads3
 
PT. Zafa Mediatama Indonesia
Kantor Redaksi
Jl. Fatmawati Raya No 47D Lt.2
Cilandak - Jakarta Selatan 12410
Telp : +62 21 7493148
+62 85100405359

info@beritahukum.com
 
Beranda | Tentang Kami | Partner | Disclaimer | Mobile
 
  Copyright 2011 @ BeritaHUKUM.com | V2