YOGYAKARTA, Berita HUKUM - Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta mencatatkan pertumbuhan ekonomi pada triwulan II pada 2015 ini sebesar 4,72 persen. Angka ini meningkat cukup signifikan dibanding triwulan I yang hanya 4,20 persen. Inflasi berada di angka 5,13 persen pada triwulan pertama, dan 5,68 persen pada triwulan pertama.

Hal ini mendapat cukup apresiasi dari Tim Kunjungan Kerja Spesifik Komisi XI DPR saat melakukan pertemuan dengan Pemerintah Provinsi DI Yogyakarta, Bank Indonesia Perwakilan DI Yogyakarta, Kementerian Keuangan DI Yogykarta, Otoritas Jasa Keuangan DI Yogyakarta, Badan Pusat Statistik DI Yogyakarta, Bappeda DI Yogyakarta, dan asoiasi pengusaha di Kantor Perwakilan DI Yogyakarta, Kamis (17/9) lalu. Padahal, ekonomi nasional saat ini mengalami penurunan.

“Jika kita melihat pertumbuhan ekonomi Provinsi DI Yogyakarta, memang ada peningkatan. Kalau dibandingkan dengan pertumbuhan ekonomi nasional, ini sedikit lebih baik. Untuk di Yogyakarta, persoalan ini karena adanya ketimpangan pembangunan antara Yogyakarta kawasan utara, dengan Yogyakarta kawasan selatan,” kata Wakil Ketua Komisi XI DPR Marwan Cik Asan, usai pertemuan.

Marwan menambahkan, ketimpangan pembangunan di kawasan selatan, paling terlihat Terutama daerah Kabupaten Kulon Progo, Kabupaten Bantul, dan Kabupaten Gunung Kidul. Sehingga terungkap dalam pertemuan, setidaknya ada 10 desa di Yogyakarta yang belum baik akses transportasinya.

“Ini kan sangat miris. Sehingga didapatkan satu contoh model, dan tidak perlu mencari model sampai jauh ke timur Indonesia, bahwa di sebuah daerah di DI Yogyakarta, yang tidak terlalu jauh dari Jakarta, masih ada ketimpangan pembangunan antara selatan dan utara, yakni di daerah-daerah terpencil,” jelas politikus F-Partai Demokrat itu.

Untuk itu, Marwan menambahkan, dari hasil kunjungan kerja Komisi XI ke Yogyakarta ini didapatkan bahwa Yogyakarta pun masih masih membutuhkan perhatian dari Pemerintah Pusat. Dimana satu sisi, perhatian Pemerintah Pusat pun harus merata ke seluruh Indonesia.

“Kami menemukan bahwa pembangunan ke depan itu tidak harus mutlak ke Indonesia Timur, ternyata Pulau Jawa masih butuh perhatian. Ini akan kami sampaikan pada pembahasan RAPBN 2016. Ini memperlihatkan, daerah-daerah tertentu di Pulau Jawa masih membutuhkan sentuhan khusus dari Pemerintah,” imbuh Marwan.

Politikus asal dapil Lampung ini juga menilai, akibat ketidakmerataan pembangunan ini menyebabkan ketidakmerataan kemakmuran, yang berimbas pada gap gini rasio yang cukup tinggi. Walaupun Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Yogyakarta tinggi, namun angka kemiskinan juga tinggi.

“Ketidakmerataan kemakmuran ini sangat terlihat. IPM-nya mungkin ditunjang dari sektor pendidikan, karena Yogyakarta memiliki banyak kampus. Sektor kesehatan juga bagus, karena masyarakatnya sehat-sehat. Namun, poin pendapatan yang agak kurang. Sehingga, meskipun IPM tinggi, tingkat kemiskinan juga tinggi. Ini bisa kita konfimasi di angka gini rasio yang cukup jauh. Hampir peringkat lima terburuk nasional,” imbuh Marwan.

Sementara itu dalam kesempatan yang sama, Anggota Komisi XI DPR, Mohammad Hatta (F-PAN) menilai, melambatnya pertumbuhan ekonomi di tahun 2015 karena menurunnya daya beli masyarakat dan melemahnya nilai tukar rupiah, yang berimbas pada segala komoditi. Dengan adanya pelemahan komoditi, maka ekonomi juga akan melemah.

“Yogyakarta , sebagai salah satu tujuan pariwisata, otomatis juga terkena imbasnya. Karena orang tidak akan berwisata, jika tidak memiliki uang. Harusnya ada antisipasi dari Pemprov. Misalnya dengan membuka destinasi pariwisata baru yang menarik. Misalnya Gunung Kidul, itu pantainya banyak yang menarik dan indah. Ini harus dieksplorasi,” saran politikus asal dapil Jawa Tengah itu.(sf/dpr/bh/sya)