*Tapi dia masih harus memikirkannya lagi

JAKARTA (BeritaHUKUM.com) – Tidak terpilihnya mantan Ketua Pusat Pelaporan Analisi Transaksi Keuangan (PPATK) Yunus Husein sebagai pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), memang menjadi pukul telak bagi Fraksi Partai Demokrat DPR. Tapi tidak bagi fraksi lainnya.

Meski demikian, Yunus dipromosikan untuk menjadi penasihat KPK. "Pak Yunus bisa jadi penasehat KPK. Kontribusinya diperlukan, tapi tidak harus jadi pimpinan KPK," kata Wakil Ketua Komisi III DPR asal FPKS Nasir Jamil di gedung DPR, Jakarta, Jumat(2/12).

Menurut Nasir, potensi Yunus Husein sangat besar untuk dimanfaatkan KPK. Apalagi untuk pencegahan dan pemberantasan korupsi. "Keahliannya jangan dibuang begitu saja, dia tetap bisa dimanfaatkan untuk tugas-tugas di luar pimpinan KPK," jelas pengganti posisi Fachri Hamzah ini.

Dihubungi terpisah, Yunus Husein tidak keberatan dirinya diusulkan sebagai penasihat KPK. Tapi dirinya menyaratkan untuk mendapatkan posisi tersebut, hanya mau dengan melewati proses seleksi.Tapi ia tetap tak mau gegabah menerima tawaran tersebut. "Boleh-boleh saja diusulkan jadi penasehat KPK. Tapi tetap harus lewat proses seleksi. Tapi masih saya pikirkan lagi," jelasnya.

Sementara itu, aktivis Indonesia Corruption Watch (ICW) Tama S. Lagkun menyesalkan Komisi III DPR tidak memilih Yunus Husein menjadi salah satu pimpinan KPK. Padahal, ia dianggap layak menempati posisi tersebut.

Yunus, lanjut dia, justru memiliki prestasi yang cukup mumpuni dalam kaitannya dengan pemberantasan korupsi. Ia juga punya strategi dalam untuk mengungkap kasus korupsi. "Saya sangat menyayangkan nama Yunus tidak kepilih. Dari rekam jejaknya, tidak ada masalah,” jelasnya.

Tama justru menyesalkan para anggota Dewan memilih Zulkarnain dari unsur kejaksaan sebagai pimpinan KPK. Padahal, ecara integritas, Zulkarnain memiliki beberapa persoalan, seperti kewajiban pelaporan LHKPN yang dilakukan tidak dengan rutin. “Dari pada Zulkarnain mending Yunus Husein,” tagasnya.(tnc/rob/spr)