Beranda | Berita Utama | White Crime | Cyber Crime | EkBis | Opini | INDEX Berita
Eksekutif | Legislatif | Gaya Hidup | Selebriti | Nusantara | Internasional | Lingkungan
Politik | Pemilu | Peradilan | Perdata| Pidana | Reskrim
Internasional    
Amerika Serikat
AS: Pertarungan AS-China Merembet ke Bawah Laut, Tolak Kabel Internet Pacific Light Cable Network ke Tiongkok
2020-06-21 13:35:35
 

 
AMERIKA SERIKAT, Berita HUKUM - Kabel data di bawah laut yang menghubungkan AS ke Hong Kong, tampaknya akan ditolak oleh pemerintah AS karena khawatir pencurian data oleh China.

Pacific Light Cable Network, yang disokong oleh Google dan Facebook, dirancang untuk meningkatkan kecepatan dan kapasitas internet.

Tapi komite pemerintah AS yang dikenal sebagai "Team Telecom" kini merekomendasikan agar AS menolaknya.

Keputusan itu adalah satu dari sekian banyak pertanda meningkatnya ketegangan antara AS dan China, yang sedang berada dalam perang dagang.

Ini dilaporkan akan menjadi kabel internet pertama yang ditolak oleh AS dengan alasan keamanan nasional.

Apa itu Pacific Light Cable Network?
Di seluruh dunia, ada ratusan kabel bawah laut yang menyediakan konektivitas internet.

Kabel baru ini diumumkan pada 2016 sebagai hasil kemitraan antara Google, Facebook, dan perusahaan lain.

Google mengatakan kabelnya akan sepanjang 12.800 km dan akan menjadi "rute trans-Pasifik berkapasitas tertinggi".

"Dengan kata lain, [kabel itu] akan menyediakan kapasitas yang cukup bagi Hong Kong untuk melakukan 80 juta panggilan konferensi video HD (High-Definition, kualitas tinggi) dengan Los Angeles," kata perusahaan itu.

Proyek ini juga akan memiliki bagian yang menghubungkan AS dengan Taiwan dan Filipina.

Kabel telah diletakkan, dengan biaya yang dilaporkan sebesar "jutaan dolar", namun perlu persetujuan untuk beroperasi.

Salah satu perusahaan yang bekerja dengan Facebook dan Google adalah grup Dr Peng, raksasa broadband di Tiongkok.

Peta jaringan kabel data bawah laut dari Desember 2017.
Apa kata Team Telecom?

Komite telah merekomendasikan persetujuan untuk bagian yang menghubungkan AS dengan Taiwan dan Filipina.

Tapi pada hari Rabu, mereka merekomendasikan bagian yang menghubungkan AS ke Hong Kong ditolak "dengan alasan keamanan nasional".

Alasan mereka termasuk:

"Upaya berkelanjutan China untuk mendapatkan data pribadi sensitif jutaan orang AS"
"Akses China ke data negara lain melalui kedua investasi infrastruktur digital"
"Hubungan Dr Peng Group dengan intelijen dan layanan keamanan China, dan kewajibannya di bawah undang-undang intelijen dan keamanan siber China"

"Tindakan China baru-baru ini untuk menghapus otonomi Hong Kong dan memungkinkan kemungkinan bahwa intelijen Cina dan layanan keamanan akan beroperasi secara terbuka di Hong Kong"
Keputusan akhir akan diambil oleh Komisi Komunikasi Federal AS.

Apa latar belakangnya?

Setelah Presiden Trump berkuasa, AS memberlakukan tarif miliaran dolar untuk barang-barang China. Tiongkok membalas dengan langkah serupa untuk barang-barang AS.

Trump telah lama menuduh China melakukan praktik perdagangan yang tidak adil dan pencurian kekayaan intelektual.

AS juga menyasar perusahaan teknologi China, Huawei, menyebutnya ancaman keamanan nasional, dan mengambil sikap yang lebih agresif terhadap Hong Kong.

China tengah berusaha menerapkan undang-undang keamanan di Hong Kong, yang merupakan wilayah administrasi khusus Cina. Namun AS, dan beberapa negara lain, mengatakan undang-undang itu akan mengancam otonomi Hong Kong.

Trump mengatakan ia akan menghapus status istimewa Hong Kong dalam hukum AS.

"China telah mengganti satu negara, dua sistem, dengan satu negara, satu sistem," katanya pada bulan Mei.(BBC/bh/sya)



 
   Berita Terkait > Amerika Serikat
 
  Joe Biden akan Mengundang Para Pemimpin Indo-Pasifik ke Gedung Putih
  AS Uji Rudal Hipersonik Mach 5, Lima Kali Kecepatan Suara
  Sensus 2020: Masa Depan Populasi AS Bercorak Hispanik
  Resmi Jadi Presiden, Joe Biden Langsung Batalkan Kebijakan Kunci Trump
  Jelang Pelantikan Biden: 25.000 Tentara Amankan Washington, Sejumlah Kelompok Gelar Protes Bawa Senjata Api
 
ads1

  Berita Utama
Polda Metro Jaya - Bea dan Cukai Bandara Soetta Gagalkan Ekspor Biji Kokain Kemasan Boneka Jari

Biaya Kereta Cepat Membengkak, Wakil Ketua MPR: Saatnya Evaluasi Proyek-proyek Mercusuar

Cokok Tersangka Korupsi Krakatau Steel, Pengamat Yakin Jaksa Agung Sapu Bersih Koruptor BUMN

30 Tersangka Kasus Mafia Tanah Berhasil Ditangkap, Kapolda Metro Ungkap Modus Operandi

 

ads2

  Berita Terkini
 
Peringati HDKD ke-77, Lapas Salemba Gelar Baksos Membersihkan Masjid As-Salam BPOM RI

Apresiasi Komitmen Pengusutan Kasus Brigadir J, HNW: Demi Keadilan Hukum, Harusnya Demikian Juga Untuk Kasus KM 50

Amien Rais: Partai UMMAT Siap Jadi Peserta Pemilu 2024

Hendardi Sebut Kapolri Lulus Ujian Terberat atas Penetapan Ferdy Sambo sebagai Tersangka Utama Kasus Brigadir J

Kapolri Umumkan Irjen Ferdy Sambo sebagai Tersangka 'Aktor Utama' Kasus Dugaan Pembunuhan Berencana Brigadir J

ads3
 
PT. Zafa Mediatama Indonesia
Kantor Redaksi
Jl. Fatmawati Raya No 47D Lt.2
Cilandak - Jakarta Selatan 12410
Telp : +62 21 7493148
+62 85100405359

info@beritahukum.com
 
Beranda | Tentang Kami | Partner | Disclaimer | Mobile
 
  Copyright 2011 @ BeritaHUKUM.com | V2