Beranda | Berita Utama | White Crime | Cyber Crime | EkBis | Opini | INDEX Berita
Eksekutif | Legislatif | Gaya Hidup | Selebriti | Nusantara | Internasional | Lingkungan
Politik | Pemilu | Peradilan | Perdata| Pidana | Reskrim
Legislatif    
MUI
Ahmad Basarah: Polemik Pembubaran MUI Sebaiknya Dihentikan
2021-11-24 09:30:05
 

Wakil Ketua MPR RI Ahmad Basarah.(Foto: Istimewa)
 
JAKARTA, Berita HUKUM - Wakil Ketua MPR RI Ahmad Basarah meminta agar polemik tentang pembubaran Majelis Ulama Indonesia (MUI) segera diakhiri karena tidak produktif untuk kepentingan nasional bangsa Indonesia. Menurut dia, penangkapan salah satu anggota Komisi Fatwa MUI oleh Densus 88 tidak bisa dijadikan alasan membubarkan organisasi para ulama dan ormas-ormas Islam ini. Namun semua pihak juga harus mendukung Polri untuk memproses dugaan tindak pidana terorisme kepada siapapun oknum pengurus MUI yang terlibat sesuai hukum yang berlaku agar masyarakat juga tenang dan tidak terpengaruh berbagai opini yang merugikan nama baik dan kredibilitas MUI.

"Aparat penegak hukum harus profesional mengungkap dugaan tindak pidana terorisme oleh oknum pengurus MUI dan memproses kasus ini dengan cepat ke pengadilan, semua pihak akan punya akses yang adil dan seimbang mendengarkan duduk perkara yang sebenarnya dan menghindari kehebohan publik yang tidak produktif." jelas Ahmad Basarah, Senin (22/11).

Ketua Fraksi PDI Perjuangan itu menjelaskan, sebagai sebuah organisasi nonpemerintah, MUI punya kedudukan yang kuat bahkan perannya diakui dalam beberapa produk undang-undang yang dikeluarkan pemerintah. Organisasi ini juga terbukti mampu menyatukan beragam organisasi keislaman lewat perwakilan tokoh-tokoh mereka di MUI.

Dalam sejarahnya, MUI memang berdiri sebagai hasil musyawarah para ulama, cendekiawan dan zu'ama yang datang dari berbagai penjuru tanah air. Mereka terdiri atas ulama yang merupakan unsur dari ormas-ormas Islam besar semacam Nahdhatul Ulama (NU), Muhammadiyah, Syarikat Islam, Perti, Al Washliyah, Math'laul Anwar, Gabungan Usaha Perbaikan Pendidikan Indonesia (GUPPI), PTDI, Dewan Masjid Indonesia (DMI), Al Ittihadiyyah, serta empat ulama dari Dinas Rohani Islam, Angkatan Darat, Angkatan Udara, Angkatan Laut dan Polri, juga 13 tokoh/cendekiawan yang merupakan tokoh per orangan.

"Dari sejarah berdirinya MUI itu saja bisa kita lihat, organisasi ini punya potensi besar untuk mempersatukan berbagai elemen umat Islam Indonesia dengan visi Islam kebangsaannya masing-masing. Karena itu, tidak bisa hanya gara-gara nila setitik rusak susu sebelanga, atau hanya karena satu dua oknum bermasalah, kemudian MUI dibubarkan," tandas Ahmad Basarah, yang juga pendiri sekaligus Sekretaris Dewan Penasihat Baitul Muslimin Indonesia itu.

"Dalam negara hukum Pancasila, semua umat beragama difasilitasi negara untuk menjalankan ibadahnya menurut agamanya masing-masing termasuk tergadap MUI. Negara wajib memfasilitasi warganya untuk menjadi manusia yang bertaqwa tetapi jangan sampai fasilitas negara yang diberikan untuk membuat warganya semakin ta'at beribadah dengan Tuhannya itu justru dimanfaatkan untuk melawan negara. Ini yang tidak boleh," tegas Dosen Universitas Islam Malang ini.

Ketua Umum Persatuan Alumni (PA) GMNI ini menambahkan, apa yang dibutuhkan bangsa saat ini adalah bagaimana MUI kembali kepada tujuan organisasi ini didirikan. Setidaknya ada empat tujuan umum pendirian MUI. Pertama, organisasi ini harus menjalankan perannya dalam membimbing, membina dan mengayomi umat muslim di Indonesia dengan cara yang dijelaskan Pancasila. Kedua, berpartisipasi dalam pembangunan nasional dan mempertahankan kerukunan antarumat beragama dalam memantapkan persatuan dan kesatuan bangsa.

Tujuan ketiga, organisasi ulama ini hendaknya kembali menempatkan diri dalam posisi memberikan nasihat dan fatwa mengenai masalah keagamaan kepada umat Muslim Indonesia. "Tujuan keempat, ini yang tidak kalah penting, MUI hendaknya menjadi penghubung antara ulama dan umaro (pemerintah) dan menjadi penerjemah timbal balik antara umat dan pemerintah guna menyukseskan pembangunan nasional. Peran-peran inilah yang perlu dikuatkan oleh MUI sebagai lembaga nonpemerintah," tutur Ahmad Basarah yang juga Wakil Ketua Lazisnu PBNU itu.

Dia yakin, para ulama yang mengetahui sejarah bangsa ini tidak akan pernah meragukan Pancasila sebagai pandangan hidup bangsa. Pancasila sesungguhnya juga merupakan hasil ijtihad dan persetujuan para alim ulama saat mendirikan negara ini. Jika ada kelompok yang menyebut Pancasila sebagai produk thagut, kafir dan bertentangan dengan ajaran Islam, sesungguhnya terjadi penistaan terhadap ijtihad para alim ulama para pendiri bangsa.

Dalam sepekan terakhir, lalu muncul tagar 'Bubarkan MUI' setelah Densus 88 menangkap salah seorang pengurus MUI, Zain An Najah, terkait dugaan terorisme. Ahmad Zain an-Najah merupakan anggota Komisi Fatwa MUI dan disebut-sebut berperan dalam Jamaah Islamiyah (JI).(MPR/bh/sya)



 
   Berita Terkait >
 
 
 
ads1

  Berita Utama
PPKM Level 3 Batal Diterapkan di Semua Daerah Saat Natal-Tahun Baru

Pemotongan Anggaran MPR,Terkesan Upaya Systematis Mendegradasi Peran MPR Sebagai Lembaga Tinggi Negara

MK Putuskan UU Cipta Kerja Inkonstitusional Bersyarat, Wakil Ketua MPR: Ini Koreksi Keras atas Pembuatan Legislasi

Kapolda Metro: Jangan Pernah Lelah Menyelamatkan Masyarakat dari Bahaya Narkoba

 

ads2

  Berita Terkini
 
Mengutip Bung Hatta, Gatot Nurmantyo Ingatkan Demokrasi Bangsa Kini Perlahan Lenyap

Achsanul Qosasi: Krakatau Steel Hadapi Masalah Sulit Akibat Miss-Invest Atas Keinginan yang Muluk

Sidang Kasus Korupsi Rp 4,5 Milyar Royalti Batu Bara CV JAR dengan Terdakwa Hartono

BP2MI Teken MoU Kolaborasi dengan 16 Pemda dan 10 Institusi Lintas Sektor

Memasuki Usia ke-103 tahun, Madrasah Mu'allimin Siap Go International

ads3
 
PT. Zafa Mediatama Indonesia
Kantor Redaksi
Jl. Fatmawati Raya No 47D Lt.2
Cilandak - Jakarta Selatan 12410
Telp : +62 21 7493148
+62 85100405359

info@beritahukum.com
 
Beranda | Tentang Kami | Partner | Disclaimer | Mobile
 
  Copyright 2011 @ BeritaHUKUM.com | V2