JAKARTA, Berita HUKUM - Menteri Koordinator Perekonomian Hatta Rajasa menyatakan pemerintah mewaspadai kemungkinan terganggunya ketersediaan pangan nasional akibat kemarau panjang pada tahun ini. Langkah yang akan ditempuh jika hal itu terjadi ialah mengimpor pangan.

"BMKG (Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika) mengumumkan kekeringan akan maju satu bulan lagi. Kalau itu terjadi, artinya pengaruh terhadap musim pangan juga mundur satu bulan. Ini harus diwaspadai," ujar Hatta seusai acara halalbihalal di Kantor Kementerian Koordinator Perekonomian, Jakarta, kemarin.

Menurut Hatta, dengan terganggunya musim tanam, otomatis produksi sejumlah komoditas pertanian juga akan terganggu, seperti beras. Dengan terganggunya stok pangan, harga pangan dikhawatirkan akan melonjak.

"Ke depan lonjakan harga pangan dikhawatirkan semakin tinggi. Apalagi FAO (Organisasi Pangan dan Pertanian PBB) juga telah memperingatkan kondisi tersebut", ucapnya.

Untuk mengantisipasi hal itu, lanjut Hatta, pemerintah akan memperkuat cadangan pangan. Dia mencontohkan cadangan beras nasional bisa dinaikkan dari 1,5 juta ton menjadi 2-2,5 juta ton melalui impor.

"Kita punya cadangan dana untuk perkuat ketersediaan pangan dalam negeri," klaimnya tanpa menjelaskan besaran dana itu.

Berbeda dengan Hatta, Direktur Perlindungan Tanaman Pangan Kementerian Pertanian Erma Budiyanto yakin musim kemarau tahun ini tidak akan mengganggu produksi pangan nasional. Menurutnya, jumlah lahan kering hingga Juli 2012 hanya 53.320 hektare.

"Belum mengganggu produksi karena jumlah lahan yang kering ini 100% masih di bawah jumlah lahan kering tahun lalu. Yang kering ini kan belum tentu puso", paparnya.

Berdasarkan data Direktorat Perlindungan Tanaman Pangan Kementan, dari 53.320 hektare yang kering, hanya 1.358 hektare yang puso. Jumlah itu lebih rendah ketimbang periode yang sama pada 2011, yakni 102.481 hektare dengan luas lahan puso akibat kekeringan seluas 9.011 hektare.

Erma menjelaskan lahan kering itu tersebar di Jawa Barat, Jawa Timur, Sulawesi Selatan, Jawa Tengah, Sumatra Utara, Aceh, Lampung, dan Sumatra. Di antara lahan kering itu, yang terluas terjadi di Jawa Barat, yaitu 18.619 hektare dengan lahan yang puso 111 hektare.

Perbaikan DAS

Terkait dengan musim kemarau, ekonom pertanian dari Asosiasi Ekonomi Politik Indonesia Khudori menyatakan pemerintah seharusnya tidak perlu pusing akan terjadi kekeringan jika jauh sebelumnya semua daerah aliran sungai (DAS) diperbaiki.

"Itu langkah antisipatif yang semestinya dilakukan pemerintah. Sekarang, yang dilakukan pemerintah itu kan reaktif. Begitu musim kemarau ada yang kekeringan, (pemerintah) langsung memperbaiki irigasi. Itu tidak akan menyelesaikan persoalan", tuturnya.

Khudori menambahkan, langkah menghadapi kekeringan itu merupakan pekerjaan lintas sektoral. Misalnya, penanganan DAS untuk cadangan air tanah berada pada Kementerian Kehutanan dan perbaikan irigasi, waduk, serta bendungan berada pada Kementerian Pekerjaan Umum. Di lain hal, Kementerian Pertanian mengelolanya secara benar.

Sebelumnya, Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) telah menyiapkan aksi menghadapi dampak kekeringan pada 2012. Ada sembilan provinsi yang diprioritaskan untuk ditangani, yakni Lampung, Banten, Jawa Barat, Jawa Tengah, Yogyakarta, Jawa Timur, NTB, NTT, dan Papua Barat.(mi/bhc/opn)