JAKARTA, Berita HUKUM - Forum Dialog HIPMI mengadakan Kegiatan Dialog Publik dengan Tema “Kebijakan Perdagangan Internasional dan Pertanian Indonesia”. Kegiatan acara diselenggarakan pada Kamis, (14/11) lalu di HIPMI Center, Gedung Palma One Jakarta Selatan.

Para Pembicara dalam kesempatan tersebut adalah Anggawira (Ketua Forum Dialog HIPMI), Bapak Bambang Hendroyono (Ketua Umum HA IPB), Bapak Rusman Heriawan (Wakil Menteri Pertanian RI), Bapak Rizal Afandi Lukman (Deputi Bidang Kerjasama Ekonomi Internasional, Kemenko Perekonomian RI), Bapak Bachrul Chairi (Direktur Jenderal Perdagangan Luar Negeri).

Dalam era perdagangan bebas, ketika negara tidak lagi mencampuri urusan pengembangan sektor pertanian, negara tidak mengembalikan kekuasaan dan fungsi petani untuk mengatur usaha tani mereka, tetapi justru memfasilitasi penyerahan penguasaan sumber-sumber alam, sistem produksi, sistem pemasaran dan perdagangan kepada perusahaan agribisnis global. Terkait dengan aspek perdagangan internasional, pemerintah justru banyak meliberalisasi pasar produk pertanian padahal aturan WTO masih memberi kesempatan pemerintah untuk melindungi pasar domestik.

Subsidi pertanian seperti subsidi input dikurangi sangat drastis oleh pemerintah padahal negara-negara maju masih memberikan subsidi sampai 300 milliar US$ tiap tahunnya kepada sektor pertanian (The New York Times, 2 Desember 2002) terkait hal tersebut pemerintah harusnya dapat secara kompherhensif melihat bukan hanya pada policy perdagangan bebas yang memang menyangkut interaksi global yang terpenting adalah penguatan daya saing produk dalam negeri dengan kebijakan yang tepat.

Persoalan kelembagaan di dalam perekonomian yang sedang berkembang pada akhirnya harus dilihat dari titik pandang apakah dalam kerangka secara makro atau sebenarnya sedang memahami keberpihakan untuk mengangkat derajad pelaku ekonomi rakyat dalam kontek kehidupan yang demokratis di mana seharusnya mewakili sebagaian besar aspirasi masyarakat.

Kemampuan sektor pertanian dalam peningkatan produksi sangat bergantung pada kemampuannya dalam mengatasi kendala pengembangan yang dihadapi saat ini, yang mencakup keterbatasan pengembangan lahan beririgasi, teknologi varietas unggul, ketersediaan anggaran pembangunan, dan penyediaan sistem insentif untuk mendorong peningkatan produksi dan pendapatan petani.

Kebijakan strategis yang perlu dipertimbangkan antara lain adalah: 1) peningkatan investasi pemerintah dalam pengembangan infrastruktur utama seperti irigasi, penelitian dan pengembangan serta penyuluhan, 2) mendorong dan memfasilitasi keterlibatan swasta dalam pembangunan pertanian, 3) peningkatan insentif usaha tani (input, output, kapital) dalam spirit koreksi kegagalan pasar, dan 4) memfasilitasi perkembangan agroindustri padat tenaga kerja di pedesaan. Demikian Pers Release, Anggawira Ketua Forum Dialog HIPMI yang diterima redaksi.(rls/hpm/bhc/sya)