Beranda | Berita Utama | White Crime | Cyber Crime | EkBis | Opini | INDEX Berita
Eksekutif | Legislatif | Gaya Hidup | Selebriti | Nusantara | Internasional | Lingkungan
Politik | Pemilu | Peradilan | Perdata| Pidana | Reskrim
EkBis    
Impor
Anggota DPR Berharap Tidak Ada Upaya Kartelisasi Penetapan Kuota Impor
2021-10-11 22:52:49
 

Alat khusus pengangkat mengatur tumpukan karung berisi gula rafinasi di salah satu pabrik di Makassar, Sulsel, beberapa waktu lalu.(Foto: Bisnis/PaulusTandiBone)
 
JAKARTA, Berita HUKUM - Anggota Komisi VII DPR RI Rofik Hananto berharap tidak ada upaya kartelisasi dalam penetapan kuota impor, khususnya untuk produk Gula Kristal Rafinasi (GKR). Sebab, menurut Rofik, hanya ada sebelas perusahaan yang diberikan lisensi impor untuk memenuhi kebutuhan GKR secara nasional, termasuk di Pulau Jawa.

"Karena kalau terjadi kartelisasi, industri gula kita tidak bisa mendapatkan pasokan gula, harga, dan kualitas yang baik. Karena pasar monopolistik itu memang rata-rata membuat konsumen dan user tidak mendapatkan manfaat yang baik sesuai yang diinginkan," jelas Rofik pasca mengikuti Kunjungan Kerja Reses Komisi VII ke PT Sugar Medan Industry, Medan, Sumatera Utara, Jumat (8/10).

Karena itu, Anggota Fraksi PKS DPR RI ini meminta Direktorat Jenderal Agro Industri Kementerian Perindustrian, agar mengawasi betul upaya kartelisasi ini. "Karena kalau jumlah (perusahaannya) sedikit tapi potensinya besar, lebih mudah untuk melakukan koordinasi mengatur apa yang diinginkan," ujarnya.

Dengan demikian, Rofik berharap Ditjen Agro Industri menjadi leading sector yang bertugas tidak hanya menetapkan perusahaan yang mendapatkan kuota impor, tapi juga mengawasi prosesnya dengan baik.

"Kita berharap juga ke depan aturan ini bisa dimodifikasi lebih baik. Karena peraturan menteri yang terkait dengan pengaturan gula rafinasi antara penetapan siapa saja yang bisa dapatkan kuota dengan pengawasannya sangat tipis. Kita berharap ada lembaga independen yang memang dia mewakili rakyat untuk mengawasi lebih baik," tutup legislator dapil Jawa Tengah VII tersebut.(rdn/sf/DPR/bh/sya)



 
   Berita Terkait > Impor
 
  Anggota DPR Berharap Tidak Ada Upaya Kartelisasi Penetapan Kuota Impor
  Pemerintah Harus Antisipasi Dampak Impor Daging Ayam terhadap Peternak Lokal
  PKS: Pak Jokowi Katanya Benci Produk Asing, Kok Impor Beras 1.5 Juta Ton?
  Pemerintah Harus Berpihak Pada Industri Baja Nasional
  Indonesia Sangat Subur, Impor Harus Dikurangi
 
ads1

  Berita Utama
Demokrat Minta Presiden Jelaskan Alasan APBN Boleh Digunakan untuk Proyek Kereta Cepat

Kemenag: Antisipasi Kasus Baru Covid, Libur Maulid Nabi Digeser 20 Oktober

Khawatir Presiden Terpilih Bukan Orang Indonesia Asli, Guru Honorer SMK Uji UU Pemilu

Kartunis Swedia yang Menggambar Nabi Muhammad Tewas Kecelakaan

 

ads2

  Berita Terkini
 
Sederet Fakta Soal Banteng Vs Celeng di PDIP

Tak Ada Pengibaran Merah Putih di Piala Thomas, Legenda Bulutangkis Indonesia: Memalukan!

Tim Indonesia Tundukkan Regu China 3-0, 'Kemenangan untuk Seluruh Rakyat'

Resmi, Jakarta Tuan Rumah Balap Mobil Listrik Formula E 2022

Di Pedalaman Indonesia, Banyak Sekolah Muhammadiyah Berdiri Lebih Dulu Daripada Sekolah Pemerintah

ads3
 
PT. Zafa Mediatama Indonesia
Kantor Redaksi
Jl. Fatmawati Raya No 47D Lt.2
Cilandak - Jakarta Selatan 12410
Telp : +62 21 7493148
+62 85100405359

info@beritahukum.com
 
Beranda | Tentang Kami | Partner | Disclaimer | Mobile
 
  Copyright 2011 @ BeritaHUKUM.com | V2