JAKARTA, Berita HUKUM - Dalam kondisi prihatin seperti sekarang ini, Peringatan Hari Kemerdekaan ke-76 Republik Indonesia harus dijadikan momentum membangun rasa persatuan, kebersamaan dan semangat mewujudkan kehidupan berbangsa dan bernegara yang lebih baik. Anggota Komisi XI DPR RI, Anis Byarwati mengajak seluruh komponen masyarakat saling bekerja sama mengatasi berbagai persoalan.

Hal tersebut disampaikan Anis saat menjadi narasumber pada acara Obrolan Awal Semester (OBRAS) Sekolah Pascasarjana Universitas Yarsi, Kamis (26/8). Anis memaparkan, berdasarkan data yang dirilis oleh BPS pada Agustus 2020, jumlah penduduk Indonesia yang terkena dampak Covid-19 mencapai 29,12 juta orang. Dengan porsi 14,28 persen dari penduduk usia kerja (PUK).

"Jumlah pekerja yang menganggur karena Covid-19 mencapai 2,56 juta jiwa. Dari jumlah itu, sebanyak 0,76 juta jiwa bukan angkatan kerja berhenti bekerja karena Covid-19 sepanjang Februari hingga Agustus 2020. Adapun tenaga kerja yang sementara tidak bekerja karena Covid-19 mencapai 1,77 juta jiwa. Sedangkan penduduk yang mengalami pengurangan jam kerja karena Covid-19 mencapai 24,03 juta jiwa," ungkapnya.

Masih menurut data BPS, selama Agustus 2020, provinsi yang mengalami lonjakan tekstil dan produk tekstil (TPT) di atas lonjakan nasional adalah DKI (4,41 persen); Bali (4,06 persen); Kepri (2,84 persen); Banten (2,53 persen); Jabar (2,42 persen); Jateng (2,04 persen); dan Jatim (2,02 persen). Lonjakan TPT nasional mencapai 1,84 persen.

Anis juga menguraikan data BPS yang menegaskan bahwa selama Covid-19 berlangsung, telah terjadi peningkatan angka kemiskinan. Persentase penduduk miskin pada September 2020 mencapai 10,19 persen naik dari 9,22 persen pada tahun sebelumnya. Jumlah penduduk miskin mencapai 27,55 juta jiwa pada September 2020 naik dari 25,14 juta pada September 2019.

Penduduk miskin naik 2,41 juta jiwa sepanjang September 2019-September 2020. Data terbaru (Maret 2021) menunjukkan angka kemiskinan mencapai 27,54 juta jiwa. Penduduk miskin di pedesaan pada September 2020 mencapai 15,51 juta jiwa. Sedangkan di perkotaan sebesar 12,04 juta jiwa. Data Maret 2021 menunjukkan kemiskinan di perdesaan mencapai 15,37 juta jiwa sedangkan di perkotaan mencapai 12,18 juta jiwa.

Dengan data yang mencerminkan keterpurukan ekonomi di atas, politisi Fraksi PKS ini menegaskan bahwa alokasi anggaran dalam APBN secara umum telah disediakan secara memadai. Namun kinerja pemerintah belum optimal.

"Terbukti dari Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SiLPA) APBN Tahun 2020 yang sangat besar yaitu sejumlah Rp245,59 triliun. Jumlah ini menambah Saldo Anggaran Lebih (SAL) Tahun 2020 menjadi Rp388,12 triliun. Padahal alokasi anggaran telah disediakan untuk perlindungan sosial sebesar Rp153,86 triliun, Kesehatan Rp193,93 triliun, insentif usaha Rp62,83 triliun, dukungan UMKM dan korporasi Rp171,77 triliun, dan untuk program prioritas sebesar Rp117,04 triliun," urai Anis.

Di akhir sesi, Anis menawarkan satu konsep yang dinilainya cocok untuk diterapkan sebagai upaya pemulihan ekonomi. Salah satunya adalah konsep ekonomi Islam. Menurutnya, nilai-nilai ekonomi Islam memenuhi kebutuhan untuk mendapatkan ketenangan jiwa pada masa pandemi. "Dengan keyakinan kepada kekuasaan dan hakikat kepemilikan Allah serta kompatibel untuk menentukan prioritas ekonomi, ekonomi Islam cocok untuk diterapkan," tutupnya

Selain Anis, hadir sebagai pembicara dalam acara ini yaitu Dr. Irwan Santosa, SH, S.Pn, M.Kn dan Harliansyah, S.Si, M.Pi, PhD. Acara ini dibuka oleh Prof. dr. Tjandra Yoga Aditama yang menjabat sebagai Direktur Sekolah Pascasarjana Universitas Yarsi.(rnm/es/DPR/bh/sya)