Beranda | Berita Utama | White Crime | Cyber Crime | EkBis | Opini | INDEX Berita
Eksekutif | Legislatif | Gaya Hidup | Selebriti | Nusantara | Internasional | Lingkungan
Politik | Pemilu | Peradilan | Perdata| Pidana | Reskrim
Legislatif    
Virus Corona
Anjurkan Agar Tidak Mudik Lebaran, Wakil Ketua MPR: Langkah Tepat Memutus Penyebaran Covid-19
2021-04-01 06:02:09
 

Wakil Ketua MPR RI dari Fraksi Partai Demokrat, Syarief Hasan.(Foto: Istimewa)
 
JAKARTA, Berita HUKUM - Wakil Ketua MPR RI dari Fraksi Partai Demokrat, Syarief Hasan mendukung langkah Pemerintah yang melarang mudik lebaran tahun ini. Larangan mudik tersebut resmi berlaku mulai tanggal 6-17 Mei 2021 yang diumumkan langsung oleh Menteri Koordinator PMK RI pada Jumat, (26/3).

Dalam rilis Menko PMK bersama Menteri Agama, Menteri Sosial, dan Menteri Tenaga Kerja RI menyebutkan, larangan mudik dimulai tanggal 6-17 Mei 2021. Sebelum dan sesudah tanggal tersebut, masyarakat juga diminta untuk tidak melakukan pergerakan dan kegiatan di luar daerah, kecuali perlu dan mendesak.

Syarief Hasan menilai, langkah Pemerintah ini tepat untuk meminimalisir potensi penyebaran Pandemi Covid-19. "Pelarangan mudik lebaran tahun ini sudah tepat untuk memotong rantai penyebaran Pandemi Covid-19 yang berpotensi menyebar dari satu daerah ke daerah yang lain." ungkap Syarief Hasan.

Anggota Majelis Tinggi Partai Demokrat ini juga mengingatkan Pemerintah untuk fokus dalam upaya-upaya pencegahan penyebaran Covid-19. "Kasus positif Covid-19 masih terus bertambah dari hari ke hari. Pemerintah harus mengambil langkah-langkah taktis untuk mengupayakan pencegahan penyebaran Covid-19," ungkapnya.

Memang, berdasarkan data terbaru dari Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19 menyebutkan, kasus positif Covid-19 di Indonesia telah mencapai 1,48 juta kasus dengan 40 ribu pasien diantaranya meninggal dunia per- Kamis, (25/3/2021).dan kalau tidak tegas,maka diprediksikan juni 2021 akan mencapai 2 juta korban terinfeksi Covid 19, Sementara itu, kasus positif Covid-19 di dunia telah mencapai 125 juta kasus.

Syarief Hasan menilai, masih tingginya angka positif Covid-19 di Indonesia dan dunia mesti menjadi perhatian utama Pemerintah. "Pemerintah harus lebih tegas dalam pengimplementasian protokol kesehatan yang diikuti dengan optimalisasi program vaksinasi bagi masyarakat yang rentan," ungkap Syarief.

Ia pun berharap, program vaksinasi yang dicanangkan Pemerintah dapat dirasakan oleh seluruh masyarakat Indonesia. "Hari ini, kita melihat meningkatnya antusiasme masyarakat untuk mengikuti program vaksinasi. Pemerintah harus merespon antusiasme ini dengan melakukan vaksinasi, khususnya pada kelompok-kelompok rentan, seperti tenaga kesehatan, tenaga pendidikan, dan pelaku-pelaku UMKM," ungkap Syarief Hasan.

Politisi Partai Demokrat ini juga mengajak kepada seluruh masyarakat untuk tidak mudik lebaran tahun ini. "Tentu, kita semua berharap bisa berkumpul dengan keluarga setiap lebaran. Akan tetapi, dalam kondisi sulit ini, kita mesti bersabar sehingga Pandemi Covid-19 ini dapat teratasi dengan baik. Kami dari Partai Demokrat akan terus bersama masyarakat untuk melawan Pandemi Covid-19," tutup Syarief Hasan.(MPR/bh/sya)





 
   Berita Terkait >
 
 
 
ads1

  Berita Utama
Pemberian Izin TKA China Disesalkan

Partai Ummat Akan Sowan ke Presiden Jokowi untuk Menginisiasi Melawan Kebiadaban Zionis Israel

MUI Kritik Pegawai KPK Ditanya Urusan Jilbab: Batalkan Hasil Tes!

Satres Narkoba Polres Jakarta Pusat Gagalkan Peredaran Sabu Seberat 310 Kg

 

ads2

  Berita Terkini
 
Soal Komentar Otak Sungsang, LBH PP Muhammadiyah Minta Ngabalin Diberhentikan

Antisipasi Ledakan Kasus Covid, Muhammadiyah Siapkan Skenario Terburuk

Anggota DPR Nilai Pemerintah Lalai Awasi Tempat Wisata

Pemberian Izin TKA China Disesalkan

Mahasiswa Program Doktor di Turki: Sejak Era Jokowi, Bank di Indonesia Ngeblok Kiriman Uang Ke Bank Palestina

ads3
 
PT. Zafa Mediatama Indonesia
Kantor Redaksi
Jl. Fatmawati Raya No 47D Lt.2
Cilandak - Jakarta Selatan 12410
Telp : +62 21 7493148
+62 85100405359

info@beritahukum.com
 
Beranda | Tentang Kami | Partner | Disclaimer | Mobile
 
  Copyright 2011 @ BeritaHUKUM.com | V2