Beranda | Berita Utama | White Crime | Cyber Crime | EkBis | Opini | INDEX Berita
Eksekutif | Legislatif | Gaya Hidup | Selebriti | Nusantara | Internasional | Lingkungan
Politik | Pemilu | Peradilan | Perdata| Pidana | Reskrim
Politik    
Demokrasi
Anwar Hafid Nilai Pentingnya Konsolidasi Demokrasi
2021-03-27 03:21:13
 

Anggota Komisi II DPR RI Anwar Hafid dalam diskusi Dialektika Demokrasi bertajuk 'Konsolidasi Demokrasi dan Hukum yang Berkeadilan' di Media Center DPR RI, Senayan, Jakarta.(Foto: Eno/Man)
 
JAKARTA, Berita HUKUM - Anggota Komisi II DPR RI Anwar Hafid menilai pentingnya konsolidasi demokrasi di tatanan sistem demokrasi Pancasila, bukan hanya kepentingan konsolidasi politik. Ia menyebutkan sistem demokrasi saat ini dipahami hanya karena suara terbanyak, sehingga dapat mengalahkan rasionalitas dan suara-suara yang menginginkan adanya perubahan tatanan dari sistem demokrasi Pancasila.

"Makanya salah satu konsolidasi demokrasi yang kita lakukan adalah bagaimana kita menata Pemilu kita ke depan (supaya) lebih baik, sehingga kita harapkan output dari proses demokrasi itu benar-benar meningkatkan demokrasi kita," tutur Anwar dalam diskusi Dialektika Demokrasi bertajuk 'Konsolidasi Demokrasi dan Hukum yang Berkeadilan' di Media Center DPR RI, Senayan, Jakarta, Kamis (25/3).

Politisi Partai Demokrat itu menyatakan tidak ingin kembali mengalami ke masa demokrasi parlementer dan demokrasi terpimpin, dimana kepala daerah saat itu ditunjuk oleh orang yang berkuasa. "Kita tidak ingin lagi kembali (ke demokrasi parlementer). Kita masih bisa bayangkan dulu dari Bupati, Gubernur dan sebagainya hanya dipegang satu orang, ditunjuk satu orang, apakah itu mau terjadi?" katanya seolah bertanya.

Dalam kesempatan yang sama, Anggota Komisi II DPR RI Mardani Ali Sera mengatakan bahwa dalam berdemokrasi harus memiliki nilai prinsip dan nilai variabel. Nilai prinsip dengan kebebasan berpendapat, kebebasan pers, demokrasi tanpa korupsi, dan demokrasi yang adil serta jujur. Dan nilai variabel yang berarti bisa melakukan tafsir demokrasi yang cocok dengan tatanan sistem di Indonesia.

Lebih lanjut politisi F-PKS itu menjelaskan dalam perjalanan 23 tahun reformasi, indeks demokrasi di Indonesia tidak bertumbuh baik, sehingga demokrasi Pancasila masih mandek, dan belum membawa kesejahteraan.(fit/sf/DPR/bh/sya)



 
   Berita Terkait > Demokrasi
 
  Anwar Hafid Nilai Pentingnya Konsolidasi Demokrasi
  Indeks Demokrasi 2020: Indonesia Catat Skor Terendah pada 14 Tahun Terakhir
  Usai Baca Buku Bung Hatta Kritik Otoritarian Soekarno, Fadli Zon: Mirip Pemerintahan Sekarang
  Trend Asia: Kualitas Demokrasi Menurun, Pemerintah Antisains
  Pemidanaan Politik Yudi Syamhudi Suyuti dan Ujian Demokrasi di Indonesia
 
ads1

  Berita Utama
Irwan Fecho: Mereka Sadar Kekuasaan di Ujung Tanduk, Sehingga Demokrat Harus Jadi Kambing Hitam

Di HBA, Jaksa Agung Sampaikan 7 Perintah Harian Kepada Seluruh Jaksa

PKS: Meski Kasus Turun, Positivity Rate Indonesia Jauh Dari Standar WHO

Cara Mendapat Obat Gratis Khusus Pasien COVID-19 yang Isoman

 

ads2

  Berita Terkini
 
Kassubag Pengadaan Korlantas AKBP Satrio Wibowo Raih Promosi Jabatan Kombes di Polda Metro Jaya

Riset Menunjukkan Masyarakat Indonesia Kurang Keadaban dalam Bermedsos, Apa yang Salah?

AMAN, WALHI, dan KPA Kritik Pemerintah Mengatasi Pandemi yang Tak Efektif, Tak Adil, dan Abai pada Rakyat Kecil

Anggota Majelis Tinggi Demokrat: Wamendes Jadi Buzzerp, Penyebar Fitnah Karena Prestasinya Buruk

Pemerintah Longgarkan Aturan PPKM, PKL dan Usaha Kecil Diizinkan Beroperasi dengan Prokes Ketat

ads3
 
PT. Zafa Mediatama Indonesia
Kantor Redaksi
Jl. Fatmawati Raya No 47D Lt.2
Cilandak - Jakarta Selatan 12410
Telp : +62 21 7493148
+62 85100405359

info@beritahukum.com
 
Beranda | Tentang Kami | Partner | Disclaimer | Mobile
 
  Copyright 2011 @ BeritaHUKUM.com | V2