Beranda | Berita Utama | White Crime | Cyber Crime | EkBis | Opini | INDEX Berita
Eksekutif | Legislatif | Gaya Hidup | Selebriti | Nusantara | Internasional | Lingkungan
Politik | Pemilu | Peradilan | Perdata| Pidana | Reskrim
Legislatif    
Pangan
Atasi Gejolak Pangan, Sektor Pertanian dan Kelautan Harus Diperkuat
Thursday 29 Aug 2013 11:26:44
 

Ilustrasi, Ilustrasi, Gedung DPR RI.(Foto: BeritaHUKUM.com/din)
 
JAKARTA, Berita HUKUM - Anggota DPR Anwar Sanusi mengatakan, sebagai negara agraris dan negara maritim Indonesia harus memperkuat dua sektor tersebut "Dua sektor tersebut harus diperkuat oleh pemerintah dan ditunjang dukungan politik yang kuat dari DPR, sehingga masalah pangan bisa dicukupi dari dalam negeri,” katanya seusai dilantik sebagai anggota DPR pengganti antar waktu (PAW) oleh Ketua DPR Marzuki Alie, Kamis (29/8). Politisi dari Partai Persatuan Pembangunan (PPP) ini pernah menjadi menjadi anggota Dewan periode 2004-2009

Khususnya pangan, kata mantan Pimpinan Komisi VI DPR periode 2004-2009 ini menyatakan malu sebagai bangsa. Kedelai saja impor, daging impor, beras dan kebutuhan pangan lain apalagi sebagai negara agraris.

Lebih lanjut Anwar Sanusi mengatakan, ibarat mau melangkah kita harus punya modal dasar, yaitu pertanian dan kelautan. “ Jangan sampai potensi ikan kita diambil oleh nelayan asing, begitu pula potensi pertanian termasuk kebutuhan palawija harus dimaksimalkan,” katanya.

Ketika dua sektor tersebut dibangun, maka harus diambil prioritas sebagai mana era sebelumnya memperkuat sektor pertanian dan kelautan, untuk selanjutnya melangkah ke sektor industry. “ jangan sampai pondasinya belum kuat, kita sudah melangkah ke sektor lain, akiabtnyanya kita menjadi negara pengimpor, termasuk pengimpor minyak,” tegasnya.

Untuk menunjang itu, kata Anwar, DPR juga harus kuat, harus apa yang dikerjakan pemerintah, jangan sekedar mengikuti kehendak pemerintah. Untuk mengatasi gejolak kebutuhan pangan khususnya beras, kedelai, tepung terigu maka harus ada upaya yang lebih keras memaksimalkan potensi yang dimiliki bangsa sendiri.(mp/vp/if/dpr/bhc/rby)



 
   Berita Terkait > Pangan
 
  Aparat Penegak Hukum Didesak Turun Tangan Investigasi Kasus Mafia Pangan
  Ansy Lema: Bapanas Harus Bereskan Carut-Marut Pangan Nasional
  Hadapi Ancaman Krisis Pangan, Pemerintah Diminta Lebih Waspada
  Pemerintah Diminta Antisipasi Ancaman Krisis Pangan
  Harga Pangan Belum Stabil, Andi Akmal Pasluddin Tegaskan Pemerintah Segera Kerja Optimal
 
ads1

  Berita Utama
Roy-Tifa Versus Jokowi: Masihkah Kekuasaan Mengendalikan Hukum?

Terbukti bersalah, Nadiem dijatuhkan vonis 10 tahun penjara

Klarifikasi Tuduhan PETI, Kuasa Hukum PT Harmoni Alam Manise Beberkan Fakta

Hotman Paris Protes dan Tuding Kalapas Cipinang Diskriminasi soal Penahanan Razman Arif Nasution

 

ads2

  Berita Terkini
 
Bareskrim gerebek Five Star Denpasar, tangkap 53 orang, manajemen terlibat?

Utang Whoosh diambil alih Kemenkeu dan diklaim tak bebani APBN, CELIOS: Bakal sama saja

Respons pasien BPJS Yurizal yang meninggal dan viral dirundung nakes, Menkes: Saya merasa gagal

Sejumlah pemkab/pemkot di Jateng tak sanggup bayar gaji ASN, Wagub: Sudah kita laporkan ke pusat

Satelit Lampung-1 milik perusahaan China siap diluncurkan, apa manfaat dan risikonya?

ads3
 
PT. Zafa Mediatama Indonesia
Kantor Redaksi
Jl. Fatmawati Raya No 47D Lt.2
Cilandak - Jakarta Selatan 12410
Telp : +62 21 7493148
+62 85100405359

info@beritahukum.com
 
Beranda | Tentang Kami | Partner | Disclaimer | Mobile
 
  Copyright 2011 @ BeritaHUKUM.com | V2