Beranda | Berita Utama | White Crime | Cyber Crime | EkBis | Opini | INDEX Berita
Eksekutif | Legislatif | Gaya Hidup | Selebriti | Nusantara | Internasional | Lingkungan
Politik | Pemilu | Peradilan | Perdata| Pidana | Reskrim
Eksekutif    
Bansos
Aturan Penyaluran Bansos Berubah Saat Dikritik Kubu AMIN, Jokowi Mulai Ragu
2024-04-05 06:16:54
 

 
JAKARTA, Berita HUKUM - Aturan penyaluran Bantuan Sosial atau Bansos berubah lagi setelah diprotes kubu Anies-Muhaimin dan Ganjar-Mahfud MD. Keputusan Presiden Jokowi soal penyaluran Bansos sudah mulai berubah. Jokowi pun sudah ragu apakah masih akan menyalurkan bansos atau tidak.

Hal itu tergantung dari kondisi keuangan negara. Jokowi mengaku tak berjanji lagi menyalurkan Bansos pada Juni 2024. Penyaluran Bansos jelang pencoblosan Pemilu 2024 mendapatkan kritikan. Akibat kritikan ini, Mendagri mengeluarkan aturan agar penyaluran Bansos tidak dilakukan jelang Pemilu.

Kubu Anies-Muhaimin dan Ganjar-Mahfud mempersoalkan penyaluran Bansos jelang Pemilu yang dilakukan Presiden Jokowi. Mereka menilai penyaluran Bansos yang dilakukan Jokowi sebagai bentuk dukungan ke pasangan calon 02 Prabowo-Gibran.

Mereka juga membawa kasus pembagian kasus ini dalam gugatan di Mahkamah Konstitusi.

Di Sidang Sengketa Pilpres, kubu Anies-Muhaimin dan Ganjar-Mahfud mengatakan bahwa Bansos menjadi masalah utama dalam Pilpres 2024.

Tim AMIN meminta kepada hakim MK untuk memanggil empat menteri yang berhubungan dengan Bansos.

Keempat menteri tersebut itu adalah Menko Perekonomian Airlangga Hartarto, Menteri Keuangan Sri Mulyani, Menteri Sosial Tri Rismaharini, dan Menko PMK Muhadjir Effendy.

"Hakim memiliki perhatian serius atas materi permohonan yang diajukan oleh pihak 01. Itu menunjukkan masalah bansos, yang menjadi sumber masalah dalam pilpres ini hendak ditelusuri oleh Majelis Hakim,” kata Tim Hukum AMIN Hamdan, Senin (1/4/2024).

Lebih lanjut, Hamdan menegaskan bahwa keputusan hakim untuk mengundang 4 menteri membuktikan, hakim melihat permasalahan Pilpres 2024 bukan hanya pada hasil tapi lebih ke prosesnya.
“Hal ini juga membuktikan bahwa hakim memperhatikan masalah proses jadi tidak kaku pada hasil, tidak leterlek pada angka-angka tapi mengadili masalah prosesnya,” jelasnya

“Dengan penelusuran lebih jauh itu memberi jalan untuk lebih mendalami kasus ini dan akan kelihatan terang benderang setelah 4 menteri tersebut memberi keterangan,” sambungnya

Hamdan juga mengaku amat optimis terhadap keterangan yang diberikan, karena akan memperkuat isi permohonan yang diajukan Tim Hukum Nasional (THN) AMIN sekaligus akan menjelaskan garis kebijakan dan bagaimana bansos itu memberi pengaruh besar pada Pilpres 2024.

“Mereka (keempat menteri) bisa menjelaskan garis kebijakannya terkait dengan bansos kenapa itu penting dan itu akan menegaskan pandangan kita bahwa bansos itu memberi pengaruh luar biasa ke pemilih, dan kedua bansos itu juga diberikan dengan tata kelola yang tidak benar,” papar Hamdan

“Jadi hakim akan mendapatkan gambaran lebih jauh, bagaimana bansos (berpengaruh besar) untuk kemenangan 02 yang dikerjakan oleh presiden beserta jajarannya, dan itu kan yang kita ingin buktikan,” tandasnya.

Jokowi Tak Janji Bakal Salurkan Bansos Lagi

Jokowi di hadapan warga mengatakan bahwa Bansos berupa beras 10 kilogram tidak bisa dipastikan hadir kembali di pertengahan 2024.

“Bapak, Ibu sudah terima semuanya yang 10 kilogram? Saya tadi mendapatkan catatan, ada yang sudah tiga kali, tapi ada juga yang baru sekali, betul?” ucap Jokowi saat berada di Jambi dikutip dari laman Sekretariat Kabinet, Kamis (4/4/2024).

Namun, lanjut Jokowi, soal keberlanjutan bantuan setelah bulan Juni 2024, akan tergantung pada ketersediaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).

“Nanti kita lihat lagi kalau anggaran APBN mencukupi akan dilanjutkan di Juli, Agustus, September Oktober, November, Desember. Saya tidak janji, tapi nanti kalau kita buka lagi APBN-nya ada akan kita teruskan sampai Desember,” ujar dia.

Anggaran bansos melonjak di awal 2024 Sebelumnya Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati melaporkan realisasi anggaran bansos tercatat Rp 22,5 triliun sampai 29 Februari 2024.

Angka tersebut tumbuh 135,1 persen secara tahunan dibandingkan anggaran tahun lalu. Hal tersebut disampaikan dalam rapat kerja dengan Komisi XI DPR RI, beberapa waktu lalu.

"Anggaran bansos kita melonjak tajam dari Rp 9,6 triliun tahun lalu ke Rp 22,5 triliun atau naik 135,1 persen dibandingkan tahun sebelumnya," kata dia.

Ia menambahkan, bansos tersebut terutama digelontorkan untuk Kementerian Sosial dengan bantuan program keluarga harapan (PKH) senilai Rp 12,8 triliun.

Jumlah tersebut disalurkan kepada 10 juta keluarga penerima manfaat (KPM) dan kartu sembako bagi 18,7 juta KPM.

Selanjutnya, anggaran bansos senilai Rp 7,7 triliun disalurkan untuk penerima bantuan iuran (PBI) di Kementerian Kesehatan (Kemenkes).

Sedangkan, anggaran bansos di Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Kemendikbudristek) berupa program Indonesia pintar (PIP) adalah Rp 900 miliar untuk 1.000 siswa dan KIP kuliah untuk 105.000 mahasiswa.

Adapun anggaran bansos untuk Kementerian Agama (Kemenag) senilai Rp 1,1 triliun untuk bantuan PIP bagi 1,4 juta siswa dan KIP kuliah untuk 11.100 mahasiswa.

Terakhir, anggaran bansos untuk Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) senilai Rp 800 miliar untuk bencana.

Sebagai informasi, peningkatan realisasi anggaran bansos meingkat karena dipengaruhi penyaluran PKM tahap 1 pada Januari dan penyaluran program kartu sembako pada Februari 2024.

5 Bansos Cair Sebelum Lebaran Idul Fitri

Sebelum lebaran Idul Fitri 2024, Pemerintah menyalurkan bantuan sosial atau bansos. Salah satu bansos yang dicairkan sebelum lebaran Idul Fitri yakni BLT Mitigasi Risiko Pangan 2024 senilai Rp600 ribu. Berdasarkan catatan Tribun Timur, setidaknya ada 5 bansos yang dicairkan Pemerintah sebelum memasuki lebaran Idul Fitri 2024. Termasuk diantaranya bantuan Program Keluarga Harapan (PKH) tahap I dan akan segera memasuki tahap II.

Berikut 5 bansos cair sebelum Lebaran Idul Fitri :

1. BLT Mitigasi Risiko Pangan Rp 600 Ribu

BLT Mitigasi Risiko Pangan menjadi salah satu bantuan yang paling dinantikan oleh masyarakat.

Terutama karena nominalnya yang besar, yaitu Rp 600 ribu per pencairan.

Meskipun seharusnya BLT Mitigasi sebesar Rp 600 ribu akan disalurkan pada bulan Februari 2024 atau sebelum Pemilu 2024.

Namun hingga akhir Februari 2024, bantuan tersebut belum juga cair.

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto, kemudian merevisi jadwal pencairan BLT Rp 600 ribu.

Awalnya dijadwalkan untuk dicairkan pada bulan Februari 2024, namun kemudian direncanakan untuk dicairkan pada bulan Maret 2024.

"(Penyaluran BLT) Mitigasi risiko pangan akan dilakukan semester pertama ini," ujar dia dalam Media Briefing, di Kantor Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, Jakarta, Jumat (8/3/2024).

Ketika ditanya lagi terkait kepastian waktu pencairan, Airlangga hanya bilang, BLT akan cair sebelum Lebaran 2024.

Dengan demikian, pencairan BLT berpotensi mundur hingga secepat-cepatnya April mendatang.

"Mungkin sebelum Lebaran lah, jadi tunggu sidang isbat dulu," kata Airlangga.

Pemerintah membagikan BLT Mitigasi sebagai langkah antisipasi terhadap lonjakan inflasi, terutama seiring dengan fenomena pergeseran musim panen serta hari besar keagamaan.

Kriteria penerima BLT Rp 600 ribu termasuk terdaftar dalam Daftar Terpadu Keluarga Sejahtera (DTKS) Kemensos.

Selain itu, penerima juga harus terdaftar sebagai penerima Bantuan Sembako dan PKH, mirip dengan kriteria penerima BLT El Nino.

Jadi, bagi mereka yang menerima BLT El Nino tahun sebelumnya, diharapkan akan kembali menerima BLT Rp 600 ribu pada bulan Maret 2024.

2. Program Keluarga Harapan (PKH)

PKH menjadi bansos rutin yang disalurkan kepada masyarakat, termasuk pada Maret 2024.

Nominal bansos PKH yang diterima masyarakat berbeda-beda, tergantung kategori atau kriterianya.

Misal ibu hamil/nifas dan anak usia dini 0-6 tahun akan menerima PKH sebesar Rp 3 juta per tahun.

PKH cair setiap tiga bulan sekali. Pada Maret 2024, pencairan PKH memasuki tahap I.

Sementara PKH tahap II disalurkan pada April-Juni 2024.

Penyaluran PKH dilakukan melalui bank anggota Himpunan Bank Negara (HIMBARA) yaitu BNI, BRI, Bank Mandiri, dan BTN serta pengurus/pendamping PKH.

Biasanya, penerima akan dihubungi oleh pihak pengurus PKH untuk pencairan PKH.

3. Bantuan Sembako Pangan (BSP)

Bansos lain yang cair pada Maret 2024 adalah Bantuan Sembako Pangan (BSP).

Masyarakat akan menerima bantuan sembako sebesar Rp 200 ribu per bulan.

Pada Maret 2024, pencairan bantuan sembako sudah memasuki tahap 3.

Beberapa penerima BSP di Klaten, Jawa Tengah mengatakan, bantuan sembako telah cair pada Maret 2024 atau jelang puasa .

Nominalnya adalah Rp 400 ribu karena rapelan bantuan sembako dari bulan sebelumnya.

Diketahui, penyaluran bansos sempat dihentikan karena adanya momen Pemilu 2024.

Penyaluran bansos sembako dilakukan melalui bank anggota Himpunan Bank Negara (HIMBARA) yaitu BNI, BRI, Bank Mandiri, dan BTN.

4. Bantuan Pangan Beras 10 Kg

Selain uang tunai, masyarakat juga akan menerima bantuan dalam bentuk beras 10 kg pada Maret 2024.

Bantuan Pangan Beras 10 kg diberikan kepada masyarakat yang terdata dalam Pensasaran Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem (P3KE).

Bantuan ini disalurkan setiap bulan dan pada bulan ini, sejumlah masyarakat mengaku, sudah menerima beras 10 kg.

5. KJP Plus

Kartu Jakarta Pintar atau KJP Plus juga kembali dicairkan pada Maret 2024. Pencairan KJP Plus sudah memasuki tahap II.

KJP Plus merupakan program Pemerintah Provinsi DKI Jakarta untuk memberikan akses bagi warga dari kalangan masyarakat tidak mampu agar dapat mengenyam pendidikan, setidaknya sampai tamat SMA/SMK.

Besaran bantuan KJP Plus pada Maret 2024 berbeda-beda setiap jenjang pendidikan mulai SD, SMP, SMA/SMK.

Jadwal pencairan KJP Plus tahap II dilaksanakan secara bertahap mulai 4 Maret 2024.

Jumlah penerima KJP Plus Tahap II tahun 2024 sebanyak 656.390 peserta didik.(*/tribun-timur.com/bh/sya)




 
   Berita Terkait > Bansos
 
  Hakim MK Tanya Kenapa Tak Turun Langsung Bagikan Bansos, Ini Jawaban Risma
  Aturan Penyaluran Bansos Berubah Saat Dikritik Kubu AMIN, Jokowi Mulai Ragu
  Megawati: Jangan Kesengsem Milih Capres karena Bansos
  Anggaran Perlinsos 2024 Naik, Anis Byarwati Ingatkan Hal Ini
  Komisi VI Akan Panggil Mendag Bahas Polemik Bansos Jelang Pemilu
 
ads1

  Berita Utama
Satgas P3GN Polri Tangkap 38.194 Tersangka Kasus Narkoba, Pengungkapan Periode Mei-Juli 2024 Disebut

Tok..! Penetapan Tersangka Pegi Setiawan Kasus Vina Batal Demi Hukum

Ketua KPU RI Hasyim Asy'ari Akhirnya Dipecat

PKS Resmi Usung Anies Baswedan-Sohibul Iman Sebagai Cagub-Cawagub Jakarta

 

ads2

  Berita Terkini
 
PBNU Sesalkan 5 Tokoh Nahdliyin Temui Presiden Israel: Lukai Perasaan Muslim

Satgas P3GN Polri Tangkap 38.194 Tersangka Kasus Narkoba, Pengungkapan Periode Mei-Juli 2024 Disebut

Kalender Hijriah Global Tunggal: Lompatan Ijtihad Muhammadiyah

Tok..! Penetapan Tersangka Pegi Setiawan Kasus Vina Batal Demi Hukum

Advokat Rakyat, Agussalim SH: Taman Nasional TNKT Togean 'Eco Fasis', Hak Agraria Ulayat Milik Rakyat !

ads3
 
PT. Zafa Mediatama Indonesia
Kantor Redaksi
Jl. Fatmawati Raya No 47D Lt.2
Cilandak - Jakarta Selatan 12410
Telp : +62 21 7493148
+62 85100405359

info@beritahukum.com
 
Beranda | Tentang Kami | Partner | Disclaimer | Mobile
 
  Copyright 2011 @ BeritaHUKUM.com | V2