JAKARTA, Berita HUKUM - Anggota Komisi III DPR dari Fraksi Partai Golkar Bambang Soesatyo atau yang di kenal dengan Bamsoet memprediksi kondisi Kabinet Kerja Presiden Joko Widodo (Jokowi) dalam mengolah pemerintahan tidak banyak berubah di tahun 2016.

"2015 ada Polri versus KPK Jilid dua dan mundurnya Ketua DPR akibat skandal Papa Minta Saham. Semua kegaduhan itu menjadi bagian tak terpisah dari proses konsolidasi pemerintahan baru pimpinan Presiden Joko Widodo-Wakil Presiden Jusuf Kalla," ujar Bamsoet di Jakarta, Rabu (30/12).

Ia memaparkan tahun 2016 pemerintahan Jokowi-JK ini masih akan tetap gaduh. Ada beberapa isu yang diyakini memanas. Di antaranya isu reshuffle, skandal Freeport, dualisme kepengurusan partai Golkar dan PPP yang berlarut-larut, desakan PDIP untuk mencopot Menteri BUMN Rini Soemarno, serta perseteruan internal antarpartai pendukung pemerintah (KIH) terkait kursi menteri.

"Masuknya PAN tidak menutup kemungkinan juga akan disusul beberapa partai dari KMP. Ini akan menjadi puncak kegaduhan sepanjang 2016. Belum ditambah lagi dengan kegaduhan parlemen jika kelak Pansus Freeport jadi bergulir," ulasnya, yang juga menjabat sebagai Presidium Nasional KAHMI.

Hal itu, lanjut politisi senior Partai Golkar tersebut, belum ditambah lagi dengan kehaduhan parlemen jika kelak Pansus Freeport jadi bergulir. Dari sisi ekonomi ancaman datang dari berbagai program BLT yang diperkirakan pada Februari-Maret 2016, jika anggarannya tidak ditambah melalui APBNP akan menimbulkan masalah baru termasuk target penerimaan dari tax amnesty.

Selain faktor kegaduhan akibat ulah sejumlah figur atau tokoh, tahun ini pun sarat masalah atau tantangan. Ketidakpastian global menyebabkan pertumbuhan ekonomi nasional mengalami perlambatan.

Posisi rupiah pun mengalami tekanan di hadapan sejumlah valuta utama dunia. Terhitung sejak awal 2015 hingga pekan kedua September, depresiasi rupiah terhadap dolar Amerika Serikat (AS) sudah mencapai 15,87 persen.

Selain itu, ada dua faktor lokal yang ikut menekan ekonomi dalam negeri. Pertama, masih rendahnya harga komoditas unggulan Indonesia di pasar internasional. Kedua, kegagalan pemerintah memaksimalkan faktor Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) sebagai motor pertumbuhan, yang ditandai dengan lambannya penyerapan anggaran sepanjang 2015.

Bahkan, hampir semua pemerintah daerah juga gagal memaksimalkan anggaran. Hingga akhir 2015, sekitar Rp 270 triliun anggaran pembangunan daerah hanya bisa diendapkan di sejumlah bank karena banyak pejabat daerah takut mengeksekusi proyek-proyek pembangunan yang anggarannya telah disetujui.

Peristiwa lain yang harus masuk dalam catatan penting tahun ini adalah kebakaran hutan dan lahan gambut. Kerugian negara akibat musibah ini ditaksir Rp200 triliun lebih.

Menurut Pusat Data dan Informasi Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB), luas area kebakaran hutan dan lahan sepanjang tahun 2015 mencapai 2.089.911 hektar.

Rangkaian masalah itu memunculkan sejumlah ekses yang tentu saja menghadirkan ketidaknyamanan bagi sebagian besar rakyat Indonesia.

Masyarakat harus menghadapi beberapa kali gejolak harga kebutuhan pokok, karena ketersediaan beras hingga daging ayam dan daging sapi bermasalah.

Depresiasi rupiah yang berkelanjutan pun membuat masyarakat pesimis karena dihantui krisis ekonomi.
Gelombang pemutusan hubungan kerja (PHK) terjadi pada sejumlah sub sektor usaha Manufaktur akibat melemahnya konsumsi atau permintaan dalam negeri.(rok/inilah/tribunnews/bh/sya)