Beranda | Berita Utama | White Crime | Cyber Crime | EkBis | Opini | INDEX Berita
Eksekutif | Legislatif | Gaya Hidup | Selebriti | Nusantara | Internasional | Lingkungan
Politik | Pemilu | Peradilan | Perdata| Pidana | Reskrim
Legislatif    
PPATK
Banyak Analisa PPATK Tak Dilanjuti Apgakum
2016-02-15 15:09:48
 

Ilustrasi. Gedung DPR RI, Senayan Jakarta.(Foto: BH/mnd)
 
JAKARTA, Berita HUKUM - Anggota Komisi III DPR RI, Asrul Sani mempertanyakan penjelasan Ketua PPATK (Pusat Pelaporan dan analisi transaksi keuangan), M. Yusuf Ali yang mengatakan bahwa ada laporan maupun hasil analisa PPATK yang disampaikan ke apgakum (aparat penegak hukum) namun tidak dilanjuti dengan alasan setelah diselidiki bahkan disidik tidak memenuhi unsur-unsurnya.

"Tadi Ketua PPATK menjelaskan bahwa ada laporan maupun hasil analisa PPATK yang disampaikan ke apgakum (aparat penegak hokum-red) yang tidak dilanjuti karena setelah disidik kemudian tidak memenuhi unsur-unsurnya. Tentu kita bisa melihat persoalan ini dengan dua sisi, khusnuzan (berbaik sangka-red), dan Suuzhan (berburuk sangka-red).

Jika memang sungguh-sungguh telah dilanjutkan penyelidikan bahkan mengarah penyidikan lebih lanjut tidak dilanjutkan karena memang tidak memenuhi unsur-unsurnya, atau memang karena kasusnya menyangkut orang kuat tertentu apgakum nya menganggap tidak memenuhi unsur-unsur atau bukti-bukti yang cukup sehingga tidak dilanjutkan," papar Asrul dalam rapat kerja Komisi III DPR dengan PPATK, Kamis (11/2) lalu di ruang rapat Komisi III, Senayan Jakarta.

Politisi Fraksi PPP ini kemudian mempertanyakan apakah selama ini laporan maupun hasil analisa berhenti begitu saja, atau ada sebuah mekanisme. Jika mekanisme tersebut belum diatur dalam Undang-Undang yang memperkuat posisi PPATK ;memaksa' untuk melanjutkan laporan tersebut, maka kira-kira perundang-undangan apa yang diperlukan agar hasil analisa PPATK tidak dibuang begitu saja, dan terkesan seperti kerja yang sia-sia.

:Walaupun prolegnas sudah terbentuk, tapi masih ada perubahan prolegnas yang memungkinkan untuk memasukan revisi UU terkait kewenangan PPATK," ungkap Asrul.

Menanggapi hal itu, Ketua PPATK, M Yusuf Ali mengatakan bahwa pihaknya sudah mengeluhkan kepada Menkumham kenapa UU terkait kewenangan PPATK tidak dimasukkan dalam Program Legislasi nasional (Prolegnas). Namun ketika itu Menkumham juga tidak mengetahuinya.

"Saat bertemu Menkumham di Istana, kami juga sudah mengeluhkan kenapa UU untuk memperkuat kewenangan PPATK tidak dimasukkan dalam prolegnas, namun beliau menjawab tidak tahu. Namun disini yang mengatakan bahwa UU ini perlu, karena masih ada kepala daerah yang memiliki transaksi gila-gilaan tapi tidak dapat terdeteksi," ujar Yusuf.

Dalam laporannya yang dibacakan di rapat kerja dengan Komisi III, M Yusuf Ali mengatakan bahwa hingga Desember 2015, PPATK mengatakan dari 2512 hasil analisa dan informasi yang dimiliki PPATK, hanya 930 tindak lanjut yang diterima PPATK.(Ayu/dpr/bh/sya)



 
   Berita Terkait >
 
 
 
ads1

  Berita Utama
Terkait Anggaran Proposal Rp100 Miliar Acara Temu Relawan Jokowi di GBK, Ini Klarifikasi Mantan Sekjen Projo

268 Warga Meninggal Dunia dan Ribuan Orang Luka-luka Akibat Gempa Cianjur

Legislator Komentari Putusan MK Terkait Diperbolehkannya Menteri Aktif Jadi Capres

Tangkapan Dittipidnarkoba Periode September-Oktober 2022, Ada Sabu dalam Kemasan Teh Cina Bertuliskan 'Good' dan 'Nice'

 

ads2

  Berita Terkini
 
Kejari Jakpus Lakukan Tes Narkotika, Hasilnya Oke

Terkait Anggaran Proposal Rp100 Miliar Acara Temu Relawan Jokowi di GBK, Ini Klarifikasi Mantan Sekjen Projo

Tindak Tambang Ilegal, Komisi VII Dorong KESDM Bentuk Ditjen Gakkum

Bukhori Dorong Kemenag Bantu Percepat Pemulihan Madrasah dan Ponpes di Cianjur

Kuasa Hukum Bersama Masyarakat Adat Poboya Lapor ke KPK, Diduga Penyimpangan Tambang Emas di Palu

ads3
 
PT. Zafa Mediatama Indonesia
Kantor Redaksi
Jl. Fatmawati Raya No 47D Lt.2
Cilandak - Jakarta Selatan 12410
Telp : +62 21 7493148
+62 85100405359

info@beritahukum.com
 
Beranda | Tentang Kami | Partner | Disclaimer | Mobile
 
  Copyright 2011 @ BeritaHUKUM.com | V2