Beranda | Berita Utama | White Crime | Cyber Crime | EkBis | Opini | INDEX Berita
Eksekutif | Legislatif | Gaya Hidup | Selebriti | Nusantara | Internasional | Lingkungan
Politik | Pemilu | Peradilan | Perdata| Pidana | Reskrim
Nusantara    
Media
Banyak Tayangan TV tak Mendidik
2019-01-30 05:49:07
 

Komisi I DPR Minta KPI Tingkatkan Pengawasan Isi Siaran.(Foto: twitter)
 
JAKARTA, Berita HUKUM - Ketua Komisi I DPR RI Abdul Kharis Almasyari mengatakan, pihaknya mendapatkan beberapa pengaduan dari masyarakat, akan adanya tayangan televisi (TV) swasta yang sama sekali tidak mendidik yang disajikan pada jam tayang anak-anak. Ia pun mempertanyakan kinerja Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) terkait masih banyaknya tayangan televisi yang tidak mendidik pada jam tayang anak-anak itu, yakni sore menjelang maghrib.

"Salah satunya adanya kontes bernyanyi (karaoke), namun penyanyinya diuji dengan dimasukkan dalam sebuah tempat kaca yang di dalamnya diisi berbagai binatang yang ditakutinya. Hal itu jelas sekali tidak mendidik, itu bukan ujian yang harus dipertontonkan. Apalagi ditayangkan di jam tayang anak-anak," tegas Kharis saat Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan jajaran KPI di ruang rapat Komisi I DPR RI, Senayan, Jakarta, Selasa (29/1).

Hal senada juga diungkapkan oleh Anggota Komisi I DPR RI Evita Nurshanty. Ia Mengaku sangat prihatin terhadap berita-berita tentang prostitusi online yang terus menerus ditayangkan atau diekpose di TV. Terlebih lagi wajah mucikari yang di-blur-kan (ditutupi), sementara artis atau tersangka pelaku prostitusi online itu dibiarkan dibuka atau diperlihatkan. Hal ini tentu akan menjadi sebuah penggiringan opini publik terhadap artis tersebut.

Oleh karena itu, menurut Kharis, KPI harus membuat semacam format agar setiap media TV tidak lantas berhari-hari memberitakan acara tidak mendidik dan sama itu secara terus menerus. Hal tersebut menurut politisi dari Fraksi PKS ini sempat juga terjadi dalam kasus persidangan kopi sianida yang melibatkan terdakwa Jessica, serta kasus bom Sarinah.

"Media harus memberikan informasi oke, tapi jangan sampai pemberitaannya setiap hari dipenuhi berita yang itu lagi-itu lagi. Tentu masih banyak berita atau informasi lain yang lebih dibutuhkan oleh masyarakat. Oleh karena itu, saya berharap agar KPI membuat semacam format penayangan oleh stasiun televisi," pungkasnya.(ayu/sf/DPR/bh/sya)



 
   Berita Terkait > Media
 
  LSP Pers Indonesia Apresiasi Digitalisasi dan Pelayanan Prima PTUN Jakarta
  Dewan Pers Indonesia dan SPRI Ajukan 8 Tuntutan Kemerdekaan Pers kepada Presiden
  LKPP Terima Pengaduan WAKOMINDO Terkait Diskriminasi Kerjasama Media di Pemerintahan Daerah
  Biro PP Lakukan 'Media Visit' Massifikasi Informasi Kinerja DPR dan Persiapan IPU
  Perselisihan Kapolrestro Depok-Wartawan Dimusyawarahkan, Kompolnas: Media Membantu Polri
 
ads1

  Berita Utama
Terbukti bersalah, Nadiem dijatuhkan vonis 10 tahun penjara

Klarifikasi Tuduhan PETI, Kuasa Hukum PT Harmoni Alam Manise Beberkan Fakta

Hotman Paris Protes dan Tuding Kalapas Cipinang Diskriminasi soal Penahanan Razman Arif Nasution

Viral...Ketua dan Pengurus BEM UBK Akui Terima Sogokan Aksi Demonstrasi, Ada Disebut dari "Kapolda"

 

ads2

  Berita Terkini
 
Terbukti bersalah, Nadiem dijatuhkan vonis 10 tahun penjara

Klarifikasi Tuduhan PETI, Kuasa Hukum PT Harmoni Alam Manise Beberkan Fakta

Hotman Paris Protes dan Tuding Kalapas Cipinang Diskriminasi soal Penahanan Razman Arif Nasution

Viral...Ketua dan Pengurus BEM UBK Akui Terima Sogokan Aksi Demonstrasi, Ada Disebut dari "Kapolda"

Ketua BEM FH UBK mengaku terima uang Rp20 juta usai demo bertemu Gibran, ini rincian aliran dananya

ads3
 
PT. Zafa Mediatama Indonesia
Kantor Redaksi
Jl. Fatmawati Raya No 47D Lt.2
Cilandak - Jakarta Selatan 12410
Telp : +62 21 7493148
+62 85100405359

info@beritahukum.com
 
Beranda | Tentang Kami | Partner | Disclaimer | Mobile
 
  Copyright 2011 @ BeritaHUKUM.com | V2