JAKARTA, Berita HUKUM - Menjelang sidang Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Legislatif tahun 2014, Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) sebagai pihak yang dibutuhkan keterangannya untuk PHPU legislatif ini melakukan audiensi dengan Mahkamah Konstitusi (MK) pada Jumat (16/5). Ketua Bawaslu Muhammad disambut langsung oleh Ketua MK Hamdan Zoelva dengan didampingi Sekretaris Jenderal MK Janedjri M. Gaffar di Ruang Delegasi MK.

Dalam kesempatan tersebut, Muhammad mengungkapkan pertemuan ini sangat dibutuhkan Bawaslu terkait mekanisme pemberian keterangan yang akan dilakukan oleh Panwaslu dalam sidang sengketa Pemilu. “Apakah akan sama mekanisme pemanggilan Panwaslu pada PHPU Pileg ini dengan Pemilukada? Karena kami harus mempersiapkan diri,” jelasnya.

Menanggapi hal ini, Hamdan mengungkapkan setelah melakukan verifikasi dan validasi, jumlah perkara yang diperoleh MK diketahui sejumlah 765 perkara. Penambahan perkara ini bukan dikarenakan adanya permohonan baru, namun Hamdan menjelaskan, karena sebelumnya gugus tugas MK berfokus pada dasar (posita) permohonan. “Setelah dikroscek dengan petitum, maka diperoleh jumlah 765 perkara atau 765 dapil. Tapi kami belum mengetahui apakah jumlah tersebut tumpang tindih atau tidak. Karena jika iya, maka jumlah akan berkurang,” tuturnya.

Sedangkan mengenai keterangan yang dibutuhkan dari Panwaslu, Hamdan mengungkapkan MK akan memanggil Panwas yang bersangkutan melalui Bawaslu. Selain itu, lanjut Hamdan, MK akan mempersiapkan petugas penghubung guna memudahkan komunikasi dengan Bawaslu terkait persidangan PHPU Tahun 2014. “Nanti akan dibentuk LO umtuk menghubungkan MK dengan Bawaslu. Kami akan memberikan permohonan dibuka di website MK,” ujarnya.(Lulu Anjarsari/mh/mk/bhc/sya)