JAKARTA, Berita HUKUM - Acara Peluncuran dan Bedah Buku #SolusiTandingJokowi-Media di Gedung Joeang 45, Jl. Menteng Raya No.31, RT.1/RW.10, Kb. Sirih, Menteng Jakarta Pusat, yang diprakarsai oleh The Samdhana Institute pada, Jumat (1/4).

Seperti diketahui bahwasanya, The Samdhana Institute memberikan dukungan pada beberapa organisasi masyarakat sipil di Pulau Sumatera, berkonsolidasi dan bekerja bersama menghadapi kekritisan kondisi Pulau Sumatera yang sudah semakin parah, terutama terkait resiko dan dampak perubahan iklim.

Buku ini berisikan permohonan dari warga krisis Sumatera kepada Presiden Jokowi agar mengeluarkan Paket Kebijakan untuk mengatasi krisis berbagai aspek kehidupan dan memberikan jaminan keselamatan ruang hidup bagi puluhan juta jiwa warga Sumatera. Buku ini adalah tandingan atau paling tidak menyeimbangi berbagai paket kebijakan ekonomi yang telah dikeluarkan oleh Pemerintah Jokowi.

Adapun sebuah paket kebijakan baru diluncurkan hari ini di Gedung Joeang, Jakarta. Paket Kebijakan ini berisi jaminan pemerintah untuk keselamatan ruang kelola dan wilayah padar, penghentian segala bentuk kriminalisasi terhadap masyarakat yang memperjuangkan sumber-sumber penghidupannya, dan penyediaan ruang hidup yang layak bagi seluruh warga.

Diluncurkannya paket kebijakan Jokowi ini adalah respon cepat pemerintah terhadap krisis kewibawaan negara yang kunjung memberi kepastian dan keamanan atas keberadaan dan ruang hidup warga, krisis air-pangan-energi, krisis identitas, dan kepribadian, dan kerentanan bencana yang luar biasa di Sumatera. Paket Kebijakan Jokowi untuk keselamatan ruang hidup ini adalah pengejewantahan langsung NAWACITA yang sekaligus menyeimbangkan atau menandingi paket kebijakan ekonomi Jokowi I sampai XI, yang baru diluncurkan beberapa hari yang lalu.

Paket kebijakan yang diluncurkan hari ini memuat tindakan cepat Pemerintah untuk mengatasi krisis ekologik, pangan-energi-air, dan sosial-budaya. Kemudian, Paket kebijakan ini mengurai 3 (tiga) langkah kebijakan yaitu :

(1) Menghentikan segala bentuk penggusuran dan Kriminalisasi melalui pengakuan dan perlindungan masyarakat pengelola ruang hidup melalui pembenahan birokrasi, transparansi informasi pengelolaan sumberdaya alam, kepastian, dan perlindungan hukum yang berkeadilan.

(2) Memperbaiki daya pulih ruang hidup masyarakat melalui deregulasi skema-skema pengelolaan hutan dan lahan, insentif pajak, dan fiskal bagi investasi ramah sosial dan ekologik, dukungan anggaran,perbaikan kualitas perencanaan pembangunan, dan pembenahan iklim usaha dan tata niaga komoditas rakyat,

(3) Memastikan tersedianya lingkungan hidup yang layak bagi seluruh warga dengan menghentikan pencemaran dari pembakaran hutan, mempertahankan daya dukung dan daya tambung lingkungan, dan membangun kesiapsiagaan bencana.

Sebagai rincian atas tiga (3) langkah paket kebijakan tersebut, diuraikan pula permasalahan : Respon kebijakan, dan manfaat di empat (4) area, yakni Lingkungan Hidup dan Kehutanan, pesisir, masyarakat adat, dan pencemaran asap.

"Sayangnya semua diatas hanya April Mob saja," kata Nora Hidayati, selaku salah satu penulis buku #SolusiTandingJokowi : Setumpuk Tagihan Keselamatan Ruang Hidup, yang disusun oleh Simpul Jaringan LSM Sumatera dan diterbitkan Samadhana Institute. Semua telah diuraikan diatas ternyata hanyalah permohonan kepada Jokowi melalui buku ini.

"Alangkah indahnya kalau usulan paket kebijakan untuk keselamatan ruang hidup rakyat itu benar-benar diterima Jokowi dan diresmikan segera sebagaimana pemerintah merespon krisis ekonomi global, dengan paket Kebijakan Ekonomi I-XI," sambung Christian Purba, yang menjadi salah satu editor buku ini.

Dalam acara peluncuran buku di Gedung Joeang hari ini Noer Fauzie, selaku staf ahli di kantor staf Kepresidenan secara langsung menerima dan menyambut baik buku ini. Iapun menyampaikan apresiasinya atas usulan "Paket Kebijakan untuk Keselamatan Ruang Hidup" dari sejumlah aktivis organisasi non-pemerintah yang bekerja untuk pengelolaan sumber daya alam berbasis komunitas di berbagai tempat seperti di Aceh, Sumatera Barat, Riau, Sumatera Selatan, dan Lampung yang mengusulkan Presiden mengeluarkan Paket Kebijakan untuk keselamatan ruang hidup.

Lebih lanjut, masalah itu bukan hanya secara sosial relevan untuk Sumatera, tapi juga secara menyeluruh di Indonesia. "Perhatian pada masalah ini merupakan suatu pokok perhatian kalangan intelektual, aktivis gerakan sosial, dan pejabat pemerintah yang progresif, hingga membentuk critical scholarship yang mengisi arena studi/penelitian, publikasi artikel jurnal, bukui-buku,seminar hingga konferensi, baik kalangan akademisi, organisasi non pemerintah, maupun badan pembangunan nasional, guna menelusuri sebab dari ancaman atas 'keselamatan ruang hidup warga' itu," papar Noer Fauzie.

Sementara, di kesempatan yang sama, tanggapan tertulis disampaikan oleh Sarwono Kusumaatmadja, Ketua Dewa Pengarah Kebijakan Iklim, yang disampaikan oleh Agus salah seorang Staff dari Kementerian Lingkungan Hidup, yang juga Ketua Presidium Dewan Nasional, yang berhalangan hadir menyatakan bahwa, ketiga jaminan untuk keselamatan ruang hidup rakyat sejalan dengan pokok-pokok dalam NDC, yang telah menetapkan visi ketangguhan iklim yang menjamin keamanan pangan, air, dan energi melalui adaptasi maupun mitigasi perubahan iklim.

"Konteks Global, dimana kita harus bisa mengintegrasikan kebijakan-kebijakan kita dengan yang global. Dimana berjanji untuk berkomitmen dalam bentuk Policy yang terkait dengan perubahan iklim Intended NDC (Nationally Determined Contribution," kata Agus.

"INDC, dimana visinya ketangguhan iklim guna menjamin ketangguhan iklim guna menjamin keamanan pangan, air dan energi yang dipenuhi baik melalui adaptasi maupun mitigasi, menggunakan pendekatan bentang wilayah (landscape) dan fungsi ekosistem yang mempertimbangkan kemampuan yuridiksi setempat." jelasnya.

"NDC Indonesia diamanatkan untuk pasca 2020 hingga periode 2015 - 2020 adalah masa bagi semua pihak untuk melakukan pembenahan ke dalam, sebagai pemenuhan untuk syarat-syarat pemungkin enabling conditions menuju visi NDC Indonesia," pungkas Sarwono Kusumaatmadja yang dibacakan secara tertulis oleh Agus.(bh/mnd)