GORONTALO, Berita HUKUM - Berita HUKUM - Pemerintah Provinsi Gorontalo di Tahun 2013 telah komitmen mengalokasikan belanja publik diatas 60 persen dibandingkan belanja aparatur, bahkan pada Rancangan APBD Perubahan diatas 70 persen. "Postur RAPBD-P 2013 kali ini, alokasi anggaran diutamakan untuk belanja publik sebesar 74,93 persen dibandingkan belanja aparatur yang hanya 25,07 persen.

Pemprov Gorontalo memprediksi pendapatan daerah naik sebesar Rp. 2,59 Milyar (0,25%) menjadi Rp. 1,04 Trilyun Rupiah. Belanja Daerah diprediksi menjadi Rp. 1,13 Trilyun atau naik 4,92 persen atau sebesar Rp. 53,11 Milyar dari tahun 2013 sebesar Rp. 1,07 Trilyun. Adapun selisih dari pendapatan dan belanja daerah akan dipenuhi melalui sumber pembiayaan netto," jelas Gubernur Gorontalo, Drs. Rusli Habibie, MAP, pada Paripurna DPRD Provinsi Gorontalo, dalam rangka penyampaian nota keuangan dan Ranperda tentang perubahan APBD Provinsi Gorontalo, Kamis (23/8)

Dikatakannya, ini diajukan berdasarkan pada hasil evaluasi terhadap kinerja realisasi keuangan daerah, kinerja ekonomi nasional dan daerah 2012 serta melihat perkembangannya di tahun 2013. Dari evaluasi tersebut dilakukan penyesuaian terhadap pendapatan daerah, SILPA tahun 2012, pergeseran anggaran dan tambahan belanja prioritas yang belum terakomodir dalam Perda APBD 2013.

"Pemerintah tetap fokus pada pencapaian target pembangunan dari.4 program prioritas yakni pendidikan gratis, kesehatan gratis, percepatan infrastruktur dan pengemban ekonomi kerakyatan," ujarnya.

Dijelaskan, di bidang pendidikan dialokasikan utamanya untuk pengembangan SDM dengan latar belakang pendidikan yang sangat dibutuhkan di Gorontalo yakni dokter dan tenaga medis. Demikian juga di bidang kesehatan dengan fokus pada pencapaian target terjangkaunya pelayanan kesehatan menyeluruh melalui program Jamkesta.

Untuk infrastruktur, diprioritaskan pada pemeliharaan dan peningkatan jalan dan irigasi, dan perbaikan sarana dan prasarana dalam rangka peningkatan pelayanan kepada masyarakat.

Untuk peningkatan ekonomi kerakyatan, pemprov fokus pada pemberian bantuan langsung kepada masyarakat melalui beberapa program di antaranya penyaluran benih jagung, pengembangan bibit ayam KUR, bantuan katinting dan alat tangkap ikan, termasuk pengembangan UKM.

"Perlu kami sampaikan pula, pada RAPBD-P 2013 kami juga mengakomodir program BLSM sebagai kompensasi dari penyesuaian harga BBM beberapa waktu lalu. Mengingat masih ada 21.275 RTS miskin di Gorontalo yang belum terjangkau oleh bantuan BLSM dari pemerintah pusat," tandasnya.(bhc/shs)