Beranda | Berita Utama | White Crime | Cyber Crime | EkBis | Opini | INDEX Berita
Eksekutif | Legislatif | Gaya Hidup | Selebriti | Nusantara | Internasional | Lingkungan
Politik | Pemilu | Peradilan | Perdata| Pidana | Reskrim
Kriminal    
BP2MI
Benny Duga Pelanggaran Pelayanan di BLK-LN Central Karya Semesta Jadi Faktor Penyebab 5 CPMI Melarikan Diri
2021-06-13 19:55:59
 

 
MALANG, Berita HUKUM - Kepala Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (BP2MI) Benny Rhamdani melakukan inspeksi mendadak (sidak) ke Balai Latihan Kerja-Luar Negeri (BLK-LN) Central Karya Semesta PT Citra Karya Sejati (CKS), Sabtu (12/6) siang.

Dari sidak itu, Benny mendapati sejumlah kejanggalan dan pelanggaran pelayanan pelatihan kerja yang diduga sebagai penyebab aksi nekad 5 orang calon Pekerja Migran Indonesia (PMI) yang berusaha melompat dari lantai atas gedung BLK-LN Central Karya Semesta PT CKS.

Kejanggalan yang ditemukan antara lain terkait kebijakan pengoperasian ponsel (HP) di lingkungan BLK-LN Central Karya Semesta PT CKS.

“Hari ini kita temukan jelas, misalnya (pengoperasian) handphone. Pengakuan dari perusahaan katanya disimpan selama mereka mengikuti proses belajar, ternyata kita temukan tidak dalam posisi belajar tetapi juga ditahan. (HP) Ini kan sarana vital komunikasi. Mereka ingin komunikasi dengan keluarganya,” beber Benny kepada wartawan di lokasi.

Selain itu, BP2MI juga menemukan kejanggalan terkait sistem pemotongan gaji dari para calon PMI yang berasal dari BLK-LN Central Karya Semesta PT CKS.

“Kedua terkait pemotongan gaji. Gaji di Singapura, Rp 5,5 juta ternyata dipotong selama 8 bulan. Perbulan dipotong Rp 4,1 juta, mereka hanya mendapatkan Rp 1,4 juta. Untuk apa?" cetus Benny.

Lebih lanjut Benny mengatakan, pihaknya juga menemukan pelanggaran yang lebih fatal terkait hak dan kewajiban calon pekerja migran atas penandatanganan perjanjian kerja, seperti kewajiban memberikan salinan perjanjian kerja yang telah ditandatangani oleh kedua belah pihak.

“Disitu diatur apa yang menjadi hak-hak dan kewajiban. Beberapa diantara mereka yang sudah mendapatkan kerja sudah melakukan perjanjian tidak mendapatkan salinan fisik perjanjian kerja," ungkap Benny.

Menurut Benny, pelanggaran itu diduga merupakan unsur kejahatan.

"Ini kejahatan menurut saya. Ini tidak boleh dibiarkan,” lugasnya.

Atas dasar temuan itu, Benny meyakini bahwa aksi nekad 5 orang calon PMI tersebut diduga kuat sebagai faktor penyebab yang mendorong mereka ingin melarikan diri.

“Tidak ada orang gila yang berani melompat dari gedung dengan ketinggian 15 meter dengan risiko mati. Risiko celaka cacat fisik. Kalau tidak ada yang mendorong mereka. Ini kali ketiga (terjadi),” tandasnya.

Ditambahkan Benny, sebagai lembaga dan garda terdepan melindungi PMI dari ujung rambut hingga ujung kaki, pihaknya tidak akan mentolerir praktik-praktik ataupun kesewenangan wenangan terhadap para pejuang devisa.

"Tidak boleh ada tindakan atau perlakuan sewenang-wenang kepada para calon PMI. Karena mereka juga merupakan anak bangsa yang menjadi pahlawan devisa negara," pungkasnya.

“Tidak boleh ada di kepala otak pengusaha berpikir seolah olah mereka adalah pihak yang bisa mengatur segalanya. Terkait ketenagakerjaan, kita punya undang undang kok. Kita akan lihat nanti proses hukumnya,” singkat Benny.

Sebelumnya diberitakan pada hari Rabu 9 Juni 2021 malam, sebanyak 5 orang perempuan Calon PMI berusaha melarikan diri dari BLK-LN CKS dengan berbekal tali dari potongan selimut. Sayangnya, saat turun dan melompat dari lokasi penampungan, 3 dari 5 orang diantaranya mengalami luka akibat terjatuh.

Adapun 3 orang yang mengalami luka-luka yakni berinisial BI (24), warga Kecamatan Masbagik, Lombok Timur, F (24) warga Kecamatan Jonggat, Lombok Tengah, dan M (32), warga Sumbawa, Nusa Tenggara Barat. Ketiganya saat ini dalam perawatan intensif di Rumah Sakit.

Sedangkan 2 orang berinisial K dan S yang berhasil melarikan diri kini dalam pengawasan pihak berwajib.(bh/amp)



 
   Berita Terkait > BP2MI
 
  BP2MI: 241 Calon PMI Korban Penipuan Sindikat Perdagangan Orang Kembali ke Tanah Air dan 215 WNI Dicegah ke Kamboja
  Presiden Jokowi Diminta Segera Teken Revisi Peraturan BP2MI Nomor 01 Tahun 2020
  Benny Rhamdani Penjarakan 6 Sindikat TPPO PMI
  Target BP2MI Hingga Juli 2022 Bisa Teken Kesepakatan dengan 260 Pemda, Kabupaten dan Kota
  BP2MI Kerjasama dengan Garuda Indonesia, Beri Layanan Terbaik PMI
 
ads1

  Berita Utama
KPK Tetapkan Hakim Agung Sudrajad Dimyati dan 9 Orang sebagai Tersangka Kasus Dugaan Suap Perkara di MA

Heboh Video! Antrian Panjang di SPBU Kota Manna Bengkulu Selatan, BBM Langka?

Tarif Ojol Naik, Wakil Ketua MPR: Pemerintah Tidak Memahami Kesulitan Hidup Rakyat

Pemerintah Umumkan Harga BBM Pertalite Naik dari Rp 7.650 Menjadi Rp 10.000

 

ads2

  Berita Terkini
 
Sekjen PBB Sebut Dunia Dalam Bahaya, HNW: PBB Jangan Mandul

HUT Lalu Lintas Polri ke-67, Kapolri Listyo Sigit Luncurkan Program Prioritas E-TLE Nasional

KPK Tetapkan Hakim Agung Sudrajad Dimyati dan 9 Orang sebagai Tersangka Kasus Dugaan Suap Perkara di MA

OTT KPK di MA, Firli Kembali Tegaskan Pentingnya Orkestrasi Pemberantasan Korupsi

Diduga Merampas Tanah Warga Tanpa Hak, Juanda Mustapa Dilaporkan ke Kejaksaan

ads3
 
PT. Zafa Mediatama Indonesia
Kantor Redaksi
Jl. Fatmawati Raya No 47D Lt.2
Cilandak - Jakarta Selatan 12410
Telp : +62 21 7493148
+62 85100405359

info@beritahukum.com
 
Beranda | Tentang Kami | Partner | Disclaimer | Mobile
 
  Copyright 2011 @ BeritaHUKUM.com | V2