Beranda | Berita Utama | White Crime | Cyber Crime | EkBis | Opini | INDEX Berita
Eksekutif | Legislatif | Gaya Hidup | Selebriti | Nusantara | Internasional | Lingkungan
Politik | Pemilu | Peradilan | Perdata| Pidana | Reskrim
Legislatif    
Partai Demokrat
Bermunculan Anti SBY, Andi Nurpati: Hormati Pemimpin
Monday 04 Mar 2013 12:23:09
 

Andi Nurpati, Ketua Fraksi Partai Demokrat.(Foto: BeritaHUKUM.com/put)
 
JAKARTA, Berita HUKUM - Andi Nurpati, Ketua Fraksi Partai Demokrat mengomentari soal banyaknya gerakan anti Susilo Bambang Yudhoyono (SBY). Saat ditemui di gedung DPR RI, Senin (4/3), Andi Nurpati menegaskan bahwa gerakan anti SBY itu sangat disayangkan. Sebab, menurutnya, sebagai warga negara yang baik, sudah selayaknya menghormati pemimpinnya.

Siang ini, gerakan Anti SBY yakni 'Anak SBY' (Aliansi Nasional Anti Korupsi SBY) berencana akan menggelar aksi di gedung Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Menurut Andi Nurpati, hal itu sebaiknya tidak dilakukan. Apalagi, katanya, kinerja pemerintahan SBY sudah terbilang sukses. "Pemerintahan sekarang sudah baik, pencapaiannya bisa diukur. India saja kalah," kata Andi Nurpati.

Rencananya, Anak SBY akan menggelar panggung mobil mimbar bebas permanen di depan Gedung KPK. Hal itu sebagai bentuk dukungan pada KPK untuk membongkar dan menangkap dalang Century Gate, BLBI Gate, dan korupsi SBY-Cikeas. Aksi itu rencananya akan digelar siang ini.

Panggung mobil mimbar bebas permanen yang akan rencananya akan dibuka selama-lamanya di gedung KPK hingga SBY, Boediono, dan seluruh keluarga Cikeas (SBY, Ibu Ani, anaknya, Mantu, Besan, Ipar, Poakan) diusut dan diadili oleh KPK dalam sejumlah kejahatan korupsi (Century, BLBI GATE, Pajak, dll)

Lagi-lagi, Andi Nurpati menjelaskan bahwa ekonomi Indonesia di bawah kepemimpinan SBY meningkat. Jadi, katanya, masyarakat sudah selayaknya melihat hal itu. "Sebaiknya warga negara dan bangsa harus hormat pada pada pimpinan. Artinya, harus memberi kepercayaan pada pemimpin," tegas Nurpati.(bhc/din)



 
   Berita Terkait > Partai Demokrat
 
  Mahkamah Agung RI Kabulkan PK Moeldoko Soal DPP Partai Demokrat, Sudah Tergister
  Pernyataan SBY dan AHY Dipolisikan, Herman Khaeron: Si Pelapor Hanya Cari Panggung
  Wakil Ketua MPR, Syarief Hasan: Fakta Big Data, Pembangunan Era Pres SBY Lebih Baik Dibanding Era Pres Jokowi
  Alasan Partai Demokrat Kabupaten Klaten Desak Anggota DPRD HS Mundur
  Sambut Rakernas PKS, AHY: Temanya Sejalan dengan Semangat Partai Demokrat
 
ads1

  Berita Utama
Permohonan Praperadilan Tom Lembong Ditolak, Jampidsus Lanjutkan Penyidikan

Polri Bongkar Jaringan Clandestine Lab Narkoba di Bali, Barang Bukti Mencapai Rp 1,5 Triliun

Komisi XIII DPR Bakal Bentuk Panja Pemasyarakatan Usai 7 Tahanan Negara Kasus Narkoba Kabur dari Rutan Salemba

Pakar Hukum: Berdasarkan Aturan MK, Kepala Daerah Dua Periode Tidak Boleh Maju Lagi di Pilkada

 

ads2

  Berita Terkini
 
Permohonan Praperadilan Tom Lembong Ditolak, Jampidsus Lanjutkan Penyidikan

Hari Guru Nasional, Psikiater Mintarsih Ingatkan Pemerintah Agar Segera Sejahterakan Para Guru

Polri Bongkar Jaringan Clandestine Lab Narkoba di Bali, Barang Bukti Mencapai Rp 1,5 Triliun

Judi Haram dan Melanggar UU, PPBR Mendesak MUI Mengeluarkan Fatwa Lawan Judi

Komisi XIII DPR Bakal Bentuk Panja Pemasyarakatan Usai 7 Tahanan Negara Kasus Narkoba Kabur dari Rutan Salemba

ads3
 
PT. Zafa Mediatama Indonesia
Kantor Redaksi
Jl. Fatmawati Raya No 47D Lt.2
Cilandak - Jakarta Selatan 12410
Telp : +62 21 7493148
+62 85100405359

info@beritahukum.com
 
Beranda | Tentang Kami | Partner | Disclaimer | Mobile
 
  Copyright 2011 @ BeritaHUKUM.com | V2