JAKARTA, Berita HUKUM - Politisi senior Amien Rais yang beberapa waktu lalu mendeklarasikan berdirinya Partai Ummat didampingi sejumlah tokoh mengkritik pemerintah Presiden Joko Widodo (Jokowi). Jokowi dianggap telah melakukan politik yang menimbulkan disintegrasi bangsa. Apa saja kata Amien Rais dkk?

"Jadi saya cuma akan mengatakan, pertama pada Pak Jokowi, saya dan teman-teman mengharapkan supaya segera selesai. Tidak lagi melakukan politik yang akhirnya itu sesungguhnya memecah atau membelah bangsa kita," kata Amien Rais saat konferensi pers dengan beberapa tokoh dalam acara penyampaian sikap dan tuntutan atas perkembangan kehidupan berbangsa dan penyelenggaraan negara yang memperihatinkan di Pulau Dua Restaurant, Jakarta, Kamis (17/12).

Tokoh yang dikenal sebagai lokomotif utama reformasi 1998 di Indonesia itu pun mendesak kepada Jokowi agar segera merekonstruksi ulang negara jika tak mau mundur dari jabatan sebagai kepala negara.

"Masih banyak lagi, tetapi yang jelas saya menawarkan, kalau memang mau mundur lebih bagus. Tapi kalau tidak mundur, tolong lakukan rekonstruksi ulang ya, supaya semua kelemahan yang kita tunjukkan itu diakhiri. Kalau masih mau ini membuka lembaran baru," tandas Amien Rais.

Adapun tokoh lain yang hadir di acara itu adalah Abdullah Hehamahua, Refly Harun, Muhyiddin Junaidi, Neno Warisman hingga Marwan Batubara.

Kemudian Amien meminta kepada Jokowi dalam pemerintahannya tidak memberikan angin segar kepada komunisme.

"Yang ketiga, jangan berat sebelah, semua ini kita digiring ke Beijing, ke negara tirai bambu itu, ya," tuturnya.

Di tempat yang sama, Ketua Majelis Syuro Partai Masyumi, Abdullah Hehamahua, ingin agar kasus penembakan 6 laskar Front Pembela Islam (FPI) diusut tuntas. Dia tidak ingin ada drama dalam penyelesaian kasus ini.

Abdullah pun mengatakan pemerintah harus membentuk tim gabungan pencari fakta (TGPF) untuk mengusut tuntas kasus penembakan laskar FPI di Tol Jakarta-Cikampek tersebut.

"Nantinya bersama-sama dengan Komnas HAM dan Amnesty International agar membuka seterang-terangnya sampai ke akar-akarnya, kalau memang presiden bertanggung jawab presiden harus datang sebagai negarawan untuk masa depan bangsa ini," kata Abdullah Hehamahua.

Wakil Ketua Umum Majelis Ulama Indonesia (MUI) Muhyiddin Junaidi menambahkan pemimpin yang baik adalah yang mendengarkan aspirasi rakyatnya. Muhyiddin menyebut agama Islam mengajarkan untuk selalu berbuat adil.

"Oleh karena itu, kami berkumpul di sini untuk menyampaikan aspirasi kami supaya bisa didengar oleh para penguasa, pimpinan DPR, MPR, dan lain sebagainya. Kepada bangsa Indonesia, kita utamakan dialog dan musyawarah untuk menyelesaikan masalah yang dihadapi," sebut Muhyiddin.(gbr/imk/detik/sura/bh/sya)