JAKARTA, Berita HUKUM - Pernyataan Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Muhaimin Iskandar yang menyatakan Kementerian Agama akan menjadi "Jatah" Nahdlatul Ulama (NU) merupakan blunder politik, dan membuktikan adanya indikasi kuat bagi-bagi kursi Menteri dalam koalisi partai pengusung Jokowi-JK, dimana Jokowi selalu berkoar dan membantah dengan mengatakan koalisi tanpa bagi-bagi Menteri.

Dimana hal ini keceplos pada saat berkunjung ke Surabaya pada Minggu (25/5) lalu, Cak Imin menyatakan optimis warga NU bakal menjadi Menteri Agama, jika pasangan Jokowi-Jusuf Kalla menang Pemilu Presiden 2014.

"Saya menjamin Menteri Agama dari kalangan NU kalau Jokowi-JK menang," kata Cak Imin waktu itu.

Pengamat politik dari Universitas Jayabaya, Igor Dirgantara kepada wartawan di Jakarta, Rabu (28/5). "Transaksi politik sepertinya kuat ada di poros Jokowi-JK. Pernyataan Muhaimin terkait Menteri Agama pasti akan diisi kader NU adalah bukti kuat, adanya bagi-bagi kursi di kubu Jokowi-JK," cetus Igor seperti dilansir rmol.co.

Menurut Igor, meski Jokowi dan Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri memastikan tidak ada politik transaksi dalam koalisi atau kerjasama politik yang dibangun, namun merupakan keniscayaan dalam praktek politik praktis selalu ada politik dagang Sapi.

"Statement yang menyatakan bahwa, tidak adanya politik transaksi dalam koalisi jelas kebohongan publik. Politik adalah masalah siapa mendapatkan apa, kapan dan bagaimana atau who gets what, when and how," papar Igor.

Menurut Igor bisa saja di depan panggung politik, para politisi itu mengatakan koalisi yang dibangun adalah `kerjasama tanpa syarat`, tapi di belakang layar ada power sharing yang bekerja. Karena politik adalah sarana merebut kekuasaan untuk menduduki jabatan politik.

Igor menjelaskan logika politik selalu bekerja atas dasar mekanisme kontrak politik, karena tidak akan ada makan siang yang gratis. Igor menegaskan, apa yang telah diwacanakan oleh poros PDIP, PKB, Nasdem dan Hanura terkait "kerjasama tanpa syarat" adalah bentuk basa-basi politik, dalam meraih simpati dan dukungan pemilih.

"Tapi `ingkar janji` tampaknya sudah jadi model poros Jokowi-JK, yang didukung Cak Imin panggilan Muhaimin Iskandar. Kalau tidak, Rhoma Irama dan Mahfud MD tidak akan mungkin menyeberang mendukung Prabowo-Hatta, yang lebih jujur dan terbuka," jelas Igor.

Sementara, calon Presiden (Capres) PDIP Jokowi menanggapi dan membantah, ia mengelak terkait pernyataan Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar tersebut bahwa Menteri Agama akan diberikan kepada Nahdlatul Ulama (NU), jika Jokowi-JK menang di Pemilu Presiden (Pipres) 9 Juli mendatang.

"Tidak. Sudah saya katakan, tidak," ujar Jokowi, di Pasar Gondangdia, Menteng, Jakarta Pusat, Rabu (28/5).

Mantan Walikota Solo itu kekeuh mengatakan, pembentukan koalisi tidak pernah menyinggung soal pembagian kursi menteri bagi anggota koalisi.

"Sudah saya sampaikan kerja sama kita tanpa syarat," ujarnya.(dbs/inilah/bhc/dar)