Beranda | Berita Utama | White Crime | Cyber Crime | EkBis | Opini | INDEX Berita
Eksekutif | Legislatif | Gaya Hidup | Selebriti | Nusantara | Internasional | Lingkungan
Politik | Pemilu | Peradilan | Perdata| Pidana | Reskrim
Legislatif    

Bongkar Mafia Anggaran, Marzuki Malah Sindir La Ode
Monday 03 Oct 2011 14:38:13
 

Ketua DPR RI Marzuki Alie (Foto: Ist)
 
JAKARTA (BeritaHUKUM.com) – Upaya Wakil Ketua Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI La Ode Idan dan Ketua DPP Partai Golkar Zainal Bintang membongkar praktik mafia anggara DPR dengan membuka Pos Pengaduan Praktik Mafia Anggaran (P2MA), malah mendapat cibiran Ketua DPR Marzuki Alie. Langkah mereka itu ditudingnya sebagai tindakan kurang kerjaan.

Bahkan, Marzuki Alie mengkritik hal tersebut dan menganggap La Ode hanya mencari popularitas saja. "Tugas-tugas DPD itu banyak, selesaikan sajalah yang menjadi tugasnya. Jangan bicara (kerja Badan Anggaran/Banggar DPR) dulu lah. (Tindakan La Ode) itu namanya politik, politik kan cari perhatian orang," ujar Marzuki di gedung DPR, Jakarta, Senin (3/10).

Menurut Marzuki, dirinya sudah bicara dnegan Ketua DPD Irman Gusman. Kemungkiunan besar, ia akan menegur La Ode, karena membuka pos pengaduan bukan atas nama lembaga di gedung DPD. "Saya sudah bicara dengan Pak Irman, biar nanti Pak Irman akan menegur yang bersangkutan,” imbuh dia.

Ditambahkan Wakil Ketua Dewan Pembina Partai Demokrat tersebut, bila hasil pengaduan pos mafia anggaran itu masuk ke DPR, dipastikannya laporan tersebut tidak harus diproses di DPR, karena tidak diatur dalam konstitusi. "Tugas-tugas DPD selesaikanl sajaah. Tidak ada urusan (laporan pengaduan), tidak ada (membuat pos pengaduan itu) diatur dalam konstitusi," jelasnya sinis.

Marzuki menyatakan, DPD dalam hal ini La Ode Ida janganlah bersikap seolah-olah dekat dengan rakyat. Semestinya, baik DPR dan DPD harus bisa saling menghargai. "Marilah saling menghargai tugas dan tanggung jawab masing-masing. Jangan seolah-olah, kita orang paling dekat dengan rakyat. Kita semua bekerja untuk rakyat dalam koridor tanggung jawab dan kewenangan kita," sergahnya.

Sebelumnya, Wakil Ketua DPD La Ode Ida membuka pos pengaduan praktik mafia anggaran di ruangannya di gedung DPR. Hingga kini, La Ode yang membuka pos tersebut secara pribadi telah menerima 20 pengaduan. Dalam pengaduan itu, disebutkan setidaknya ada 10 anggota DPR yang terlibat dalam percaloan anggaran.(dbs/rob)



 
   Berita Terkait >
 
 
 
ads1

  Berita Utama
KPK Didesak Usut Tuntas Dugaan Korupsi di BRI dan Telkom terkait Pengadaan Layanan Notifikasi Perbankan

Dirut Pengembang Emeralda Resort Dipolisikan, Diduga Tipu Konsumen hingga Rp 117 Miliar

Silmy Karim Ditetapkan Tersangka KPK dan Disebut Terima Jatah Pemerasan Urus Izin Tinggal WNA Rp 100 Juta Tiap Minggu

Wamen Imipas Silmy Karim Dicari KPK Usai OTT KaKanim Jakarta Barat

 

ads2

  Berita Terkini
 
KPK Didesak Usut Tuntas Dugaan Korupsi di BRI dan Telkom terkait Pengadaan Layanan Notifikasi Perbankan

Dirut Pengembang Emeralda Resort Dipolisikan, Diduga Tipu Konsumen hingga Rp 117 Miliar

Iran bombardir pangkalan AS di Kuwait dan Bahrain

Nikita Mirzani apes kalah di pengadilan setelah gugatan Rp244 miliar pada Reza Gladys ditolak

Dikabarkan mundur, Purbaya bakal umumkan realisasi APBN Mei 2026 hari ini (5/6)

ads3
 
PT. Zafa Mediatama Indonesia
Kantor Redaksi
Jl. Fatmawati Raya No 47D Lt.2
Cilandak - Jakarta Selatan 12410
Telp : +62 21 7493148
+62 85100405359

info@beritahukum.com
 
Beranda | Tentang Kami | Partner | Disclaimer | Mobile
 
  Copyright 2011 @ BeritaHUKUM.com | V2