Menurut" /> BeritaHUKUM.com
Beranda | Berita Utama | White Crime | Cyber Crime | EkBis | Opini | INDEX Berita
Eksekutif | Legislatif | Gaya Hidup | Selebriti | Nusantara | Internasional | Lingkungan
Politik | Pemilu | Peradilan | Perdata| Pidana | Reskrim
Politik    
#2019GantiPresiden
Cukuplah 1 Periode, Yusril: Kelompok Islam Tertekan dan Ulama Dikriminalisasi
2018-04-10 06:59:09
 

Ilustrasi. Partai Bulan Bintang Bela Islam dan Bela NKRI.(Foto: twitter)
 
JAKARTA, Berita HUKUM - Ketum PBB Yusril Ihza Mahendra mengungkapkan alasannya menginginkan pergantian Presiden Indonesia pada 2019 mendatang.

"Cukuplah satu periode. Saya pikir negara ini mengalami situasi yang agak berat," kata Yusril di kompleks parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (9/4).

Menurut Yusril, selama empat tahun kepemimpinan Presiden Joko Widodo (Jokowi), ekonomi Indonesia mengalami kemunduran di berbagai bidang.

"Utang juga mengalami peningkatan yang luar biasa dan kemudian pinjaman luar negeri tidak jelas penggunaannya untuk apa," ujar Yusril.

Yusril mengatakan Utang luar negeri Indonesia tidak digunakan sepenuhnya untuk pembangunan infrastruktur melainkan untuk membayar cicilan pokok dan bunga utang.

"Kalau utang untuk bayar utang lagi, itu akan makin berat dan kita lihat kemudian kenaikan harga kebutuhan pokok, subsidi hilang, listrik naik dan kemudian juga kita melihat terjadi keresahan sosial makin hari makin luas terutama kelompok Islam tertekan, ulama dikriminalisasi bahkan ada yang dianiaya dan sebagainya keadaan ini tidak terlalu baik dan lebih baik 2019 kita mencari presiden yang baru," jelasnya.

Yusril menegaskan, PBB akan tetap beroposisi seandainya Jokowi kembali terpilih pada 2019 mendatang. Jikalau pun pilpres diikuti Jokowi sebagai calon tunggal, PBB akan mengkampanyekan kotak kosong sebagai lawan.

Terakhir, Yusril menuding pemerintah saat ini tidak pro-Islam. Tak hanya itu, Yusril menganggap kelompok Islam tertindas di era Jokowi.

"Juga kita melihat terjadi keresahan sosial, makin hari makin luas, terutama kelompok Islam tertekan. Ulama dikriminalisasi, bahkan ada yang dianiaya dan sebagainya," ucap Yusril.

"Keadaan ini tidak terlalu baik dan lebih baik 2019 kita mencari presiden yang baru," ujar dia.(dbs/jurnalpolitik/bh/sya)



 
   Berita Terkait > #2019GantiPresiden
 
  Masyarakat Sumbar Antusias Sambut Kedatangan Aktivis #2019GantiPresiden Neno Warisman dan Fadli Zon
  Aparat Pelaku Persekusi Harus Dilaporkan
  Gerakan Emak Emak Peduli Rakyat 'GEMPUR' Unjukrasa di Mabes Polri
  Agus Riewanto: Gerakan #2019GantiPresiden Merupakan Gejala Makar
  Tagar #2019GantiPresiden, Propaganda Politik dan Kurang Mendidik
 
ads1

  Berita Utama
Roy-Tifa Versus Jokowi: Masihkah Kekuasaan Mengendalikan Hukum?

Terbukti bersalah, Nadiem dijatuhkan vonis 10 tahun penjara

Klarifikasi Tuduhan PETI, Kuasa Hukum PT Harmoni Alam Manise Beberkan Fakta

Hotman Paris Protes dan Tuding Kalapas Cipinang Diskriminasi soal Penahanan Razman Arif Nasution

 

ads2

  Berita Terkini
 
Roy Suryo menang di Praperadilan, PN Jaksel nyatakan penangkapan hingga penahanan kasus ijazah Jokowi tidak sah

Defisit APBN 2025 jebol, DPR ramai-ramai kritik pemerintah

Roy-Tifa Versus Jokowi: Masihkah Kekuasaan Mengendalikan Hukum?

Pemerintah diminta audit ulang kerugian Rp 600 triliun akibat under-invoicing ekspor sawit

Purbaya sebut IKN terlalu sepi jadi pusat finansial internasional

ads3
 
PT. Zafa Mediatama Indonesia
Kantor Redaksi
Jl. Fatmawati Raya No 47D Lt.2
Cilandak - Jakarta Selatan 12410
Telp : +62 21 7493148
+62 85100405359

info@beritahukum.com
 
Beranda | Tentang Kami | Partner | Disclaimer | Mobile
 
  Copyright 2011 @ BeritaHUKUM.com | V2