SURIAH, Berita HUKUM - Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa (DK PBB) secara bulat menyetujui sebuah resolusi mengenai kerangka proses perdamaian di Suriah.

Dalam resolusi yang disepakatidi New York, pada Jumat (18/12) waktu setempat, pemerintah Suriah dan oposisi didorong untuk menggelar perundingan yang dibarengi gencatan senjata pada awal Januari.

Menteri Luar Negeri Amerika Serikat John Kerry, yang mengepalai sidang resolusi itu, mengatakan kesepakatan antara lima anggota permanen dan 10 anggota tidak tetap DK PBB menyampaikan ‘pesan yang jelas kepada semua pihak terkiat bahwa kini saatnya menghentikan pembunuhan di Suriah’.

“Resolusi yang kami sepakati ialah tonggak sejarah karena menetapkan tujuan-tujuan secara spesifik serta periode yang spesifik,” ujar Kerry.

Meski demikian, resolusi itu tidak menyebut aksi serangan terhadap kelompok-kelompok yang dianggap sebagai organisasi teroris. Konsekuensinya, serangan udara Rusia, Prancis, dan Amerika Serikat terhadap kelompok ISIS akan terus berjalan.

Resolusi itu sendiri tidak menyebut kelompok pemberontak mana yang akan diajak berunding atau melakoni gencatan senjata. Resolusi hanya menekankan bahwa ISIS dan Front Al-Nusra disingkirkan dari perundingan dan mendesak agar semua pihak menghentikan serangan terhadap warga sipil.

Nasib Al-Assad

Salah satu aspek yang menjadi perdebatan ialah masa depan Presiden Suriah Bashar al-Assad.

AS, Inggris, dan Prancis menyerukan agar Al-Assad hengkang karena dianggap kehilangan kemampuan untuk memimpin Suriah. Bahkan, Menteri Luar Negeri Prancis, Laurent Fabius, mengatakan ‘tidak bisa menerima’ Al-Assad masih menjadi kandidat dalam pemilihan umum di masa depan.

Namun, Rusia dan Cina menentang seruan itu. Kedua negara tersebut menekankan pentingnya Al-Assad tetap mejabat sebagai syarat dilangsungkannya perundingan.

Resolusi yang dikeluarkan DK PBB sama sekali tidak menyebut peran Al-Assad.

Resolusi Dewan Keamanan PBB mengenai Suriah (nomor 2254)

Menyerukan gencatan senjata dan perundingan formal mengenai transisi politik yang dimulai pada awal Januari.

Kelompok yang dipandang sebagai ‘teroris’, termasuk ISIS dan Front Al-Nusra, dipinggirkan

‘Aksi defensif dan ofensif’ terhadap kelompok-kelompok ini—mengacu pada serangan udara koalisi pimpinan AS dan Rusia—akan berlanjut.

Sekretaris Jenderal PBB Ban Ki-moon akan melapor pada 18 Januari mengenai cara memantau gencatan senjata.

‘Tata pemerintahan yang kredibel, inklusif, dan non-sektarian’ akan dibentuk dalam kurun enam bulan.

‘Pemilihan umum yang adil dan bebas’ di bawah pemantauan PBB akan diselenggarakan dalam 18 bulan.

Transisi politik harus dipimpin Suriah.(BBC/bh/sya)