Beranda | Berita Utama | White Crime | Cyber Crime | EkBis | Opini | INDEX Berita
Eksekutif | Legislatif | Gaya Hidup | Selebriti | Nusantara | Internasional | Lingkungan
Politik | Pemilu | Peradilan | Perdata| Pidana | Reskrim
Legislatif    
Komisi X
DPR Apresiasi Tindakan Walikota Surabaya
Tuesday 21 Jan 2014 17:53:49
 

Walikota Surabaya, Tri Rismaharani .(Foto: siaga.co)
 
JAKARTA, Berita HUKUM - Anggota Komisi X DPR Oelfah A. Syahrullah Harmanto mengapresiasi tindakan yang telah dilakukan Walikota Surabaya, Tri Rismaharani yang telah melaporkan dugaan adanya barter binatang di Kebon Binatang Surabaya (KBS) dengan barang ke Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

“Saya sangat apresiasi sekali dengan tindakan Ibu Walikota Surabaya. Ini adalah langkah yang bagus, daripada harus marah-marah dan emosi, lebih baik melalui jalur hukum saja. Saya senang beliau masih mempercayai hukum,” tegas Oelfah saat ditemui sebelum rapat BURT di Gedung Nusantara II, Selasa (21/1) seperti yang dikutip dari situs dpr.go.id.

Sebagaimana pemberitaan di berbagai media massa, Tri Rismaharani mendatangi KPK di Jakarta, Senin (20/1) kemarin. Ia datang untuk melaporkan dugaan hilangnya sejumlah binatang langka di KBS. Dugaan hilangnya sejumlah koleksi binatang langka KBS tersebut dipicu setelah adanya kerjasama antara direksi KBS sebelumnya dengan pihak lain yang menukar binatang tersebut dengan dengan sejumlah barang atau langsung dengan uang.

“Tindakan menukar binatang dengan mobil, tanah dan lain sebagainya, itu kan sangat tidak moralis. Kenapa sampai ada pejabat seperti itu? Punya kebon binatang (bonbin), tapi kok malah disia-siakan. Padahal ada daerah lain yang tidak memiliki kebon binatang, misalnya Sulawesi Selatan,” sesal Politisi Golkar ini.

Politisi asal Dapil Sulawesi Selatan ini juga mengaku prihatin dengan matinya beberapa binatang di KBS. Termasuk pemberitaan di media massa luar negeri yang menyebutkan KBS sebagai bonbin terkejam di dunia.

“Apa yang terjadi di KBS ini kesannya sangat jahat. Ini bisa mempengaruhi pariwisata Jawa Timur. Namun, jangan sampai hal ini mempengaruhi pariwisata Indonesia di mata dunia, walaupun KBS sudah dicap sebagai bonbin terkejam di dunia. Ini adalah sebuah catatan pahit untuk pariwisata Indonesia. Jika nanti Komisi X rapat dengan Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, saya akan menanyakan hal ini,” tegas Oelfah.(dpr/sf/bhc/sya)



 
   Berita Terkait > Komisi X
 
  Komisi X Prihatin Beredarnya Tenun China di Lombok
  KOMISI X DPR Sosialisasikan Revisi UU SSKCKR di Yogyakarta
  Anggota Dewan: Pemerintah Daerah Perlu Kembangkan Merek Lokal
  Pengelolaan Pulau oleh Asing, Bentuk Penggadaian Harga Diri Bangsa
  Komisi X DPR: Dibutuhkan Mekanisme Pengawasan DAK
 
ads1

  Berita Utama
Roy-Tifa Versus Jokowi: Masihkah Kekuasaan Mengendalikan Hukum?

Terbukti bersalah, Nadiem dijatuhkan vonis 10 tahun penjara

Klarifikasi Tuduhan PETI, Kuasa Hukum PT Harmoni Alam Manise Beberkan Fakta

Hotman Paris Protes dan Tuding Kalapas Cipinang Diskriminasi soal Penahanan Razman Arif Nasution

 

ads2

  Berita Terkini
 
Roy Suryo menang di Praperadilan, PN Jaksel nyatakan penangkapan hingga penahanan kasus ijazah Jokowi tidak sah

Defisit APBN 2025 jebol, DPR ramai-ramai kritik pemerintah

Roy-Tifa Versus Jokowi: Masihkah Kekuasaan Mengendalikan Hukum?

Pemerintah diminta audit ulang kerugian Rp 600 triliun akibat under-invoicing ekspor sawit

Purbaya sebut IKN terlalu sepi jadi pusat finansial internasional

ads3
 
PT. Zafa Mediatama Indonesia
Kantor Redaksi
Jl. Fatmawati Raya No 47D Lt.2
Cilandak - Jakarta Selatan 12410
Telp : +62 21 7493148
+62 85100405359

info@beritahukum.com
 
Beranda | Tentang Kami | Partner | Disclaimer | Mobile
 
  Copyright 2011 @ BeritaHUKUM.com | V2