JAKARTA, Berita HUKUM - Wakil Ketua Badan Kerja Sama Antar Parlemen (BKSAP) DPR RI, Mardani Ali Sera mendesak Parliamentary Union of The OIC Member States (PUIC) atau Persatuan Parlemen Negara-negara OKI untuk mengirimkan Delegasi guna meninjau secara langsung kondisi Komunitas Muslim Uyghur di Xinjang, dan Al Aqsa di Yerussalem.

"Delegasi Indonesia mengusulkan agar PUIC mengirimkan delegasi untuk secara langsung meninjau kondisi Komunitas Muslim Uyghur di Xinjang guna mendapatkan informasi dan mengumpulkan fakta-fakta dari lapangan. Dengan demikian PUIC bisa mendapatkan gambaran sesungguhnya, sehingga langkah PUIC ke depan dalam menyikapi situasi di Xinjiang bisa lebih tepat," ungkap Mardani di sidang Komisi Budaya, Hukum, Peradaban dan Agama PUIC di Ouagadougou, Burkina Faso, yang berlangsung pada 27-30 Januari 2020.

Usulan tersebut menyeruak ketika forum berdebat mengenai perlu atau tidaknya sebuah resolusi khusus untuk menyikapi situasi di Uyghur. Selain kunjungan ke Xinjiang, politisi Fraksi PKS itu juga meminta PUIC mengirimkan delegasi untuk meninjau secara langsung situasi di Al Aqsa.

"Sebagai Ibu Kota abadi Negara Palestina, kita juga harus tunjukkan dukungan kita terhadapYerusalem termasuk Masjid Al Aqsa. Kunjungan Delegasi PUIC ke Yerusalem dan Al Aqsa akan memberikan dukungan kuat parlemen negara-negara Muslim terhadap masalah Palestina," tegas anggota Komisi II DPR RI tersebut.

Usulan Delegasi DPR RI yang disampaikan Mardani, yang pada kesempatan itu didampingi Anggota DPR RI Muslim (F-Demokrat), tersebut disetujui oleh seluruh peserta sidang di Komisi Budaya, Hukum, Peradaban dan Agama. Pasalnya hal tersebut dinilai lebih diperlukan dari pada memperdebatkan perlu atau tidaknya draf resolusi terkait Uyghur.

Sidang tahunan yang ke-15 Organisasi Parlemen Negara-negara Anggota OKI tersebut digelar di Burkina Faso, selama empat hari yakni 27-30 Januari 2020. Saat itu juga dibahas berbagai permasalahan yang tengah dihadapi oleh Negara-negara Islam. Delegasi DPR RI yang ikut berpartisipasi dalam sidang tersebut dipimpin oleh Wakil Ketua DPR RI Koordinator Bidang Politik dan Keamanan, Azis Syamsudin.(ayu/es/DPR/bh/sya)