Beranda | Berita Utama | White Crime | Cyber Crime | EkBis | Opini | INDEX Berita
Eksekutif | Legislatif | Gaya Hidup | Selebriti | Nusantara | Internasional | Lingkungan
Politik | Pemilu | Peradilan | Perdata| Pidana | Reskrim
Politik    
Polri
DPR Kecam Polri Perlakukan Anas Istimewa
Wednesday 27 Jul 2011 19:
 

BeritaHUKUM.com/riz
 
JAKARTA-Lokasi pemeriksaan di Blitar, Jawa Timur serta perubahan jadwal pemeriksaan terhadap Anas Urbaningrum, mengundang kecurigaan. Pihak kepolisian sepertinya memperlakukan istimewa ketua umum Partai Demokrat tersebut. Padahal, semua warga negara wajib diperlakukan sama di hadapan hukum. Perlakuan Anas bagai ‘anak emas’ ini pun mengundang kecaman dari sejumlah kalangan.

Menurut anggota Komisi III DPR Eva Kusuma Sundari, sikap kepolisian yang mengistimewakan Anas ini sudah sungguh keterlaluan. Selain mau diatur oleh Anas mengenai lokasi, Polri juga sampai mengirim aparatnya jauh-jauh terbang ke Blitar hanya untuk memeriksanya sebagai saksi pelapor. “Saya dengar tim penyidik Mabes Polri sampai harus terbang ke Blitar demi Anas. Kredibilitas Polri bisa buruk. Apa yang lain bisa seperti Anas?" kata dia.

Politisi PDIP ini juga mengungkapkan, aturan yang ada pemeriksaan harus dilaksanakan di locus delikti atau pelaporannya. Seharusnya Anas yang melapor ke Mabes Polri juga harus diperiksa di Jakarta, bukan di Blitar. "Seingat saya, Anas melaporkannya di Jakarta. Jadi sepatutnya pemeriksaan di Jakarta. Apalagi jika dikaitkan dasar pelaporan adalah terkait blackberry messenger atau wawancara televisi yang sepenuhnya di Jakarta. Maka agak berlebihan dan tidak masuk akal jika sampai penyidik Mabes Polri terbang ke Blitar lalu balik kembali ke Jakarta," katanya.

Perlakuan istimewa ini, lanjut dia, sangat tidak baik bagi citra Polri. Apalagi bila dikaitkan dengan isu imparsialitas dann independensinya. Masyarakat sudah pasti makin apatis dengan pemeriksaan kasus ini. "tindakan polisi ini telah mencederai prinsip quality before the law. Seingat saya, biaya penanganan kasus di Mabes Polri tidak sampai Rp 500 ribu. Uang itu pun akhirnya habis hanya untuk transport," Eva mengingatkan.

Dihubungi terpisah, pakar hukum pidana Universita Brawijaya, Adami Chazawi mengatakan, pemeriksaan tersebut berbau politis. Sebab, meminta keterangannya tidak perlu dilakukan di Blitar, kalau saja Anas melaporkannya kasusnya itu ke Mabes Polri. "Pemeriksaan itu nyeleneh. Hal itu mengacu kepada azas peradilan yang murah, cepat dan efisien," kata Adami.

Secara yuridis, jelas dia, pemeriksaan tersebut emmang tidak melanggar prosedur. Pasalnya, Mabes Polri memiliki kewenangan hukum di seluruh Indonesia. Namun, ia menyesalkan tindakan polisi yang merespon permintaan Anas untuk diperiksa di Blitar. "Pelaporan itu kan bersifat pribadi, seharusnya Anas diperiksa di Jakarta, bukan di Blitar. Unsur politisnya sangat kuat,” jelasnya.

Sebelumnya, Anas Urbaningrum telah diperiksa oleh Mabes Polri di Polres Blitar pada hari Selasa (26/7) kemarin. Kadiv Humas Mabes Polri Irjen Pol. Anton Bachrul Alam langsung menyatakan, perubahan waktu pemeriksaan ini, dikarenakan Anas memang telah berada di Blitar lebih dulu dari jadwal semula. Perubahan ini atas permintaan Anas yang diketahui memang orang yang sibuk.

Anas melaporkan Nazaruddin ke Mabes Polri pada 5 Juli 2011, karena merasa nama baiknya dicemarkan dan difitnah dengan tudingan dirinya menerima suap dalam proyek Wisma Atlet Kemenpora, yang dilontarkan Nazaruddin melalui SMS dan BBM ke media massa.

Untuk melengkapi pemeriksaan ini, Polri pun berniat untuk melakukan penyitaan barang bukti pada Sabtu (30/7) nanti. Namun, belum diketahui barang bukti apa saja yang akan disita. Polri pun beralasan sedang melakukan inventarisasi.(dbs/bie)



 
   Berita Terkait > Polri
 
  Wujud Karakter Kebhayangkaraan, Siswa SIP Pusdik Intelkam Lemdiklat Polri Adakan Baksos
  Kesan AKP Fahmi Amarullah Usai Jabat Kasat Reskrim: Tunai Sudah Amanah Jabatan
  Bakti Sosial Siswa SIP Angkatan ke-50 Resimen WSA Sasar Masyarakat Sekitar Setukpa
  Di Hadapan Siswa SIP, Kabag Binsis Pusdik Intelkam Tekankan Pentingnya Patuhi Prokes Selama Pendidikan
  Kapolri Launching Aplikasi Propam Presisi
 
ads1

  Berita Utama
Besok Operasi Ketupat 2021 Digelar, 155 Ribu Personel Gabungan Diterjunkan Cegah Pemudik

Mutasi Corona India Masuk DKI, Wagub Minta Warga Waspada!

Menkopolhukam Mafhud MD Ucapkan Selamat atas Deklarasi Kelahiran Partai Ummat

PKS-PKB Sinergi Wujudkan Islam Rahmatan Lil 'aalamin di Indonesia

 

ads2

  Berita Terkini
 
Utang Luar Negeri Membengkak, DPR Nilai Pengendaliannya Akan Semakin Sulit

Perlu Pembenahan Regulasi di Pintu Masuk Indonesia

Kepala BNPB: Lebih Baik Cerewet Daripada Korban COVID-19 Berderet-Deret

Pemerintah Diminta Tidak Bubarkan BATAN dan LAPAN

Besok Operasi Ketupat 2021 Digelar, 155 Ribu Personel Gabungan Diterjunkan Cegah Pemudik

ads3
 
PT. Zafa Mediatama Indonesia
Kantor Redaksi
Jl. Fatmawati Raya No 47D Lt.2
Cilandak - Jakarta Selatan 12410
Telp : +62 21 7493148
+62 85100405359

info@beritahukum.com
 
Beranda | Tentang Kami | Partner | Disclaimer | Mobile
 
  Copyright 2011 @ BeritaHUKUM.com | V2