JAKARTA, Berita HUKUM - Politik anggaran yang diangkat Capres No urut 2 Jokowi saat debat Capres, Senin (9/6) lalu, tidak sejalan dengan cara dia menangani DKI Jakarta dua tahun ini, saat menjadi Gubernur.

Salah satu anggota DPRD DKI Jakarta M.Sanusi mengatakan, Jokowi sebagai Gubernur sebenarnya juga tidak melaksanakan program pemerintah pusat di bawah Presiden SBY.

Dia menjelaskan, alur program-program pemerintah pusat yang dilaksanakan pemerintah daerah itu tertuang dalam Rencana Kerja Pemerintah (RKP), dan oleh daerah diterjemahkan dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD).

"Anggaran di DKI memang parah, ini tahun terparah. Bayangkan, sudah semester II ini, baru terserap 6%," kata Sanusi, kepada INILAHCOM, Kamis (12/6).

Dia mengatakan, kalau dibilang tidak patuh pada pemerintah pusat, justru Provinsi DKI di bawah kepemimpinan Jokowi yang tidak patuh.

RKP yang tertuang dalam RKPD saja, itu tidak dijalankan.

Jelas Sanusi, RKPD biasanya diterjemahkan lagi oleh Gubernur dalam bentuk RPJMD (Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah) maupun jangka panjang.

Tapi, kata Sanusi, selama menjabat Gubernur DKI, itu tidak dilaksanakan. Jadi, kata dia, bertolak belakang dengan konsep politik anggaran yang dikatakannya.

"Baru hampir satu tahun tidak ada yang jalan," katanya.

Dia mencontohkan, program-program RKPD maupun RPJMD, seperti kampung deret yang dinilainya masih bermasalah.

Lanjut Sanusi, Monorel sebenarnya masuk juga dalam program utama. Tapi buktinya, kini tidak ada pelaksanaannya. Termasuk, lanjutnya, persoalan Waduk Pluit, yang belum ada penggunaan anggarannya.

"Anggaran Waduk Pluit itu CSR lho (Corporate Social Responsibility), itu bukan dari APBD lho. Lelang jabatan pun bermasalah, seperti (lelang jabatan) kepala sekolah," tegasnya.

Dia juga menyoroti, tidak adanya sekretaris daerah yang definitif. Menurut Sanusi, ini berbahaya. Karena beban kerja diambil oleh Gubernur, sehingga pelaksanaan pemerintah didasarkan pada like and dislike.

Sanusi membeberkan bukti-bukti merosotnya pembangunan Jakarta. "Kejadiannya Adipura tidak dapat, seumur-umur ini baru pertama kalinya DKI (tidak dapat Adipura)," kata dia.

Menurut dia, tidak pantas mengancam daerah dengan politik anggaran, sementara selama menjabat Gubernur di DKI saja, justru tidak melaksanakan program pusat.

Bahkan termasuk program utama daerah, yang tertuang dalam RKPD.

"Beliau (Jokowi) tidak tahu tentang demokrasi Indonesia. Dia cuma tahu Jakarta sedikit. Kalau dia tahu banyak, kendala tidak seperti itu," kata Sanusi.

Dalam debat itu, Jokowi menjawab pertanyaan soal cara pemerintah pusat menangani daerah yang tidak patuh pada pemerintah pusat.

Jokowi mengatakan, dengan politik anggaran. Karena anggaran dari pemerintah pusat 85%, maka kalau ada daerah yang membandel, pusat bisa memotong sebagai punish atau hukuman.

Sebaliknya, kalau menaati, maka perlu diberi reward atau tambahan anggaran.(inilah/gus/bhc/sya)