Beranda | Berita Utama | White Crime | Cyber Crime | EkBis | Opini | INDEX Berita
Eksekutif | Legislatif | Gaya Hidup | Selebriti | Nusantara | Internasional | Lingkungan
Politik | Pemilu | Peradilan | Perdata| Pidana | Reskrim
Peradilan    
Kasus Pajak
Dakwaan Dugaan Tipikor Sekda Langkat Dinilai Janggal
Monday 20 May 2013 17:32:44
 

Kuasa Hukum Sekda Langkat, Raja Arief saat memberi keterangan pada wartawan..(Foto: BeritaHUKUM.com/and)
 
MEDAN, Berita HUKUM - Sekertaris Daerah Kabupaten Langkat, Surya Djahisa yang menjadi terdakwa kasus dugaan korupsi Tunjangan Khusus Pajak Kabupaten Langkat Tahun 2001-2002 menyatakan sangat keberatan atas semua dakwaan jaksa dalam persidangan Pengadilan Negeri Tipikor Medan.

Dalam keberatannya, Surya didampingi kuasa hukumnya, Raja Arief SH di persidangan kepada Majelis Hakim yang diketuai Nelson Japasar Marbun menyatakan kalau didudukkannya ia dikursi pesakitan penuh kejanggalan apalagi dengan tuduhan merugikan keuangan negara sebesar Rp. 1,19 Milyar atas restitusi atau pengembalian atas kelebihan bayar PPh Pasal 21 dengan total nilai sekira Rp. 5,96 Milyar, Senin (20/5).

Keberatan pertama, kata Raja bahwa pengadilan Tipikor tidak berwenang mengadili perkara A Quo secara absolut karena tunjangan khusus atau tunjangan pajak merupakan hak yang melekat pada diri pegawai sebagai imbalan atas beban pekerjaan. Jadi, sekiranya ada kerugian akibat kelebihan pungutan pajak adalah merupakan kerugian perorangan bukannya negara yang seharusnya masuk keranah tindak pidana umum.

Kedua, keberatan atas penetapan terdakwa dalam kasus itu hanya dikenakan kepada diri Surya semata, sedangkan yang menyetujui, mengesahkan dan mengundangkan atau penanda tangan surat-surat seperti Anggota DPRD Langkat, Ketua tim anggaran bahkan Bupati Langkat
tidak ikut dijadikan terdakwa.

"Saya tidak melakukan korupsi. Karena saat itu saya disuruh Bupati. Ya Bupati sebelum yang sekarang ini (saat itu Syamsul Arifin-red), padahal dalam kasus yang dituduhkan kepada saya ini, tidak satu surat pun yang saya tanda tangani. Saya hanya disuruh oleh Bupati," kata Surya Djahisa kepada wartawan.

Melihat fakta tersebut, Raja Arief selaku kuasa hukum Surya menegaskan kalau kliennya telah sengaja dikriminalisasi jaksa dengan kenyataan bahwa penetapan Surya sebagai tersangka pada 18 Agustus 2010 lalu lebih dahulu dikeluarkan oleh penyidik Kejaksaan Negeri (Kejari) Stabat sebelum melalui proses pengambilan keterangan saksi-saksi.

Maka berdasarkan pada kenyataan itu, Raja menyatakan kalau penetapan Surya Djahisa sebagai terdakwa terlalu dipaksakan bila dilihat dari temuan kejanggalan tersebut. Tambahnya, sesuai pasal 143 ayat 2 huruf B KUHAP menyatakan bahwa penuntut umum membuat surat dakwaan yang diberi tanggal dan ditandatangani serta berisi uraian secara cermat, jelas dan lengkap.

"Sementara dari penelusuran kami terhadap Berita Acara Pemeriksaan (BAP) ditemukan bahwa surat dakwaan JPU dirumuskan berdasarkan opini yang imajinatif, karena tidak didukung oleh keterangan saksi," tegasnya.

Disebabkan banyaknya kesalahan dan kejanggalan seperti itu maka pihak Raja meminta kepada majelis hakim agar membatalkan segala dakwaan jaksa dan melepaskan Surya dari segala tuntutan hukum.

Untuk diketahui, sebelumnya JPU Khoirun Parapat pada dakwaannya menjelaskan Surya Djahisa melanggar pasal 2 dan 3 UU no 31/1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi sebagaimana diubah menjadi UU nomor 20/2001 tentang pemberantasan Tipikor jo pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP.(bhc/and)



 
   Berita Terkait > Kasus Pajak
 
  KPK Tetapkan 6 Tersangka Kasus Dugaan Korupsi Ditjen Pajak
  Suap Pajak Saat Pandemi, Anis: Rapor Merah dan Kerja Berat Pemerintah
  Kejaksaan Tinggi DKI Jakarta Limpahkan Berkas Perkara Faktur Pajak Ke PN Jaksel
  Jampidsus Godok Standarnisasi Penanganan Perkara Pidana Pajak
  2 Penyidik Pajak Divonis Sembilan Tahun Penjara
 
ads1

  Berita Utama
Antisipasi Laporan Bank Dunia, Pemerintah Harus Hati-Hati Tentukan Kebijakan Fiskal dan Moneter

Tiga Kampus Muhammadiyah Ini Masuk Jajaran 10 Universitas Islam Terbaik Dunia Versi Uni Rank 2021

Sinyal Prabowo untuk Siapa, Anies Baswedan, Sandiaga Uno, Atau Rizal Ramli?

Penjelasan Polda Metro Soal Curhatan Fahri Calon Siswa Bintara 2021 yang Tidak Lolos

 

ads2

  Berita Terkini
 
Syarief Hasan Dukung Penuh Pancasila Masuk Kurikulum Pendidikan Nasional

12 Outlet Ditemukan Pelanggaran, Anies Baswedan Cabut Izin Usaha Holywings di Jakarta

Eddy Santana Desak Percepatan Pembangunan Tol Trans Sumatera

Jangan Sampai Demi Jaga Pertumbuhan, Independensi BI Jadi Bias

Penambahan Kuota Haji Berimbas pada Pembiayaan

ads3
 
PT. Zafa Mediatama Indonesia
Kantor Redaksi
Jl. Fatmawati Raya No 47D Lt.2
Cilandak - Jakarta Selatan 12410
Telp : +62 21 7493148
+62 85100405359

info@beritahukum.com
 
Beranda | Tentang Kami | Partner | Disclaimer | Mobile
 
  Copyright 2011 @ BeritaHUKUM.com | V2