SOLO, Berita HUKUM - Ketua Umum PP Muhammadiyah, Prof. Dr. Din Syamsuddin menyesalkan sikap Presiden Yudhoyono yang hanya banyak beretorika dan menyalahkan bawahan dalam penanganan kasus. Dien menilai sikap seperti itu adalah gelagat dari pemimpin yang ingin lari dari masalah yang menjadi tanggungjawabnya.

Hal tersebut disampaikan oleh Din Syamsuddin kepada wartawan usai membuka masa ta'aruf mahasiswa baru Universitas Muhammadiyah Surakarta (UMS) tahun ajaran 2012 di GOR UMS, Rabu (29/8).

"Setiap kali ada masalah, Presiden hanya kembali mengulang - ulang kalimat 'negara tidak boleh kalah', tapi tidak pernah melakukan apapun. Setiap kali ada peristiwa, negara tetap tidak pernah hadir untuk menyelesaikannya. Itu artinya setiap kali Presiden mengatakan 'negara tidak boleh kalah', maka sebenarnya itu bentuk kekalahannya dan sedang mengakui kekalahan itu", ujar Din.

Hal lain yang disesalkan oleh Din dari sikap Yudhoyono adalah sering menyalahkan bawahan secara terbuka di depan umum ketika memberikan reaksi terhadap sebuah peristiwa. Dia mencontohkan, ketika memberikan tanggapan dalam kasus kekerasan antar - warga di Sampang, secara terbuka Presiden menyalahkan lemahnya intelijen dalam bekerja.

"Sebagai pemimpin seharusnya tidak begitu, karena itu gelagat seorang pemimpin yang ingin lari dari masalah yang menjadi tanggungjawabnya. Silakan saja Presiden mengevaluasi kerja bawahannya, tetapi hal seperti itu seharusnya dalam sebuah mekanisme internal. Jangan sampai hal seperti itu menjadi konsumsi pers sehingga menjadi konsumsi secara luas", lanjutnya.

Padahal, ujar Din, berbagai persoalan kekerasan antar-warga yang terjadi di tengah masyarakat saat ini salah satunya adalah berakar dari ketidakhadiran negara, dalam hal ini adalah Pemerintah. Dia menilai saat ini terjadi inefektivitas dan disfungsi negara dan Pemerintah.

Dia mencontohkan, konflik di Sampang telah terendus sejak tahun 2006 dan bahkan menjadi konflik terbuka pada bulan Desember tahun lalu. Namun selama itu Pemerintah tidak melakukan langkah memadai untuk menindak pelaku-pelaku kekerasan untuk memberikan efek jera. Karena tidak ada langkah itulah, pera pelakunya semakin berani melakukan dekonsiliasi di tengah masyarakat.

"Memang harus diakui bahwa di beberapa tempat masih ada sikap intoleran di tengah - tengah masyarakat kita yang majemuk ini. Namun jika negara benar-benar hadir dalam mengatasi persoalan bangsa maka pasti sikap intoleran itu akan terkikis karena semakin tersadarkan oleh pemahaman yang diberikan terus-menerus, atau setidaknya sikap itu akan terkekang", kata Din.(dtk/bhc/rby)