JAKARTA, Berita HUKUM - Sekretaris Kabinet (Seskab) Dipo Alam mengemukakan, selain pilar eksekutif, legislatif, dan yudikatif, maka pilar media, pers, dan internet juga memiliki peran dalam demokrasi dan mengembangkan nilai-nilai Pancasila.

“Masing-masing pilar memang kekuasaannya disorot untukk mencegah kekuasaan yang koruptif, termasuk kekuasaan media bisa koruptif,” kata Seskab Dipo Alam melalui akun twitternya @Dipoalam49 yang diunggahnya beberapa saat lalu.

Seskab menggarisbawahi pernyataan yang disampaikan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) pada silaturahmi dengan pengurus Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) dan tokoh pers nasional di Banjar Baru, Kalsel, Rabu (23/10) lalu, bahwa saat ini, kekuasaan pers sudah sangat dominan, mengalahkan siapa pun.
Jika sebelum reformasi, pemerintah yang sangat berkuasa maka kini, yang paling berkuasa adalah pers. Atas dasar prinsip kebebasan dan kemerdekaan, kata Seskab mengutip Presiden, pers bisa lakukan apa saja yang dikehendaki. Tidak ada yang bisa mengontrol pers, selain dunia pers itu sendiri.

Seskab mengingatkan pesan Presiden terhadap kalangan pers, bahwa kemerdekaan dan kebebasan yang berlebihan bisa melahirkan korupsi. Kecendrungan korupsi bukan hanya karena kuatnya kekuasaan, tetapi karena adanya kebebasan dan kemerdekaan yang berlebihan. Artinya, kecenderungan praktik korupsi tidak hanya dilakukan oleh pemerintah yang memiliki kekuasaan, tetapi juga oleh pers yang sangat bebas dan dominan.

"Kemerdekaan yang melampaui batas bisa disalahgunakan. Absolute liberty can corrupt absolutely. Merasa bebas bisa menyerbu komunitas lain atau pihak-pihak lain. Liberty too, can corrupt," kata Seskab Dipo Alam mengutip pernyataan Presiden di Banjar Baru, sebagaimana dikutip dari laman setkab.go.id .

Tidak Ada Yang Ditangkap

Melalui akun twitternya, Dipo Alam mengisahkan apa yang dialaminya menjelang Pemilu dan Pemilihan Presiden tahun 1977. Saat itu, ia mencalonkan Ali Sadikin sebagai Presiden. “Karena pencalonan itu, saya dipenjara 7 (tujuh) bulan,ditangkap seperti ayam dilepas seperti ayam tanpa pengadilan,” kenang Dipo.
Menurut Seskab Dipo Alam itu terjadi pada zaman Demokrasi "Pancasila" ala ORBA (Orde Baru), saat Pak Harto selama 32 tahun menjabat sebagai Presiden. Sebelumnya, Demokrasi "Terpimpin" era Soekarno, selama 22 tahun menjabat sebagai Presiden.

Dipo Alam melanjutkan, 1 (satu) hari setelah bebas, ia dipanggil Pangkopkamtib Soedomo. “Saya tanya kenapa saya ditahan? Jawabnya: Karena kamu calonkan Ali Sadikin sebagai Presiden," ungkap mantan Ketua Dewan Mahasiswa Universitas Indonesia itu.

Dipo mengingat, ada satu nasehat yang disampaikan Pangkopkamtib Soedomo saat bertemu dirinya setelah bebas dari penjara. "Nasehat saya Dipo, kamu boleh kritik jendral dan menteri siapa saja, tapi jangan sekali-kali yg "satu" itu dan keluarganya," kata Dipo Alam mengutip pesan Pangkopkamtib Soedomo waktu itu.
Seskab Dipo Alam membandingkan dengan era Demokrasi Reformasi saat ini, dimana Presiden SBY dan keluarganya yang telah menjabat selama 9 tahun bisa bebas dikrtitik sana-sini.

“Tidak ada yang ditangkap masuk penjara karena kritik Presiden, tidak ada bredel untuk pers, bebas kritik walau mengutip sana-sini tanpa bukti,” kata Seskab.

Presiden sendiri saat silaturahmi dengan pengurus PWI dan tokoh pers nasional di Banjar Baru justru mengatakan berterima kasih kepada pers yang terus mengkritiknya. Tanpa kritik-kritik tersebut, mungkin ia tidak akan bertahan hingga tahun kesembilan masa pemerintahannya. "Ini silakan ditulis. Saya adalah salah satu korban pers," ujar Presiden SBY.

Presiden mengaku sangat sering menjadi korban pemberitaan pers. Selama Sembilan tahun memimpin, hampir setiap hari, kata Presiden, ia diberitakan yang tidak baik. “Tapi saya patut berterima kasih, karena pers telah memberikan kritik yang baik.

"Kalau dari hari pertama kepemimpinan saya tidak dikritisi, mungkin saya akan jatuh, kebijakan-kebijakan yang saya buat akan aneh. Saya mengucapkan terima kasih atas semua itu. Saudara menyelamatkan saya untuk tidak terlena, sehingga saya berhati-hati dalam mengambil keputusan,” kata Presiden SBY .(es/skb/bhc/sya)