JAKARTA, Berita HUKUM - Memasuki tahun 2017, Direktorat Jenderal Pengelolaan Ruang Laut Kementerian Kelautan dan Perikanan (Ditjen PRL-KKP) Republik Indonesia yang dipimpin Brahmantya Satyamurti Poerwadi, ST mengatakan bahwa, dalam rangka mewujudkan laut yang memberikan manfaat bagi generasi saat ini dan masa depan telah mencanangkan visi untuk menjadikan sektor Kelautan dan Perikanan yang mandiri, maju, kuat, dan berbasis kepentingan nasional.

"Visi yang di implementasikan melalui tiga (3) pilar utama, yakni; Kedaulatan (sovereignity), Keberlanjutan (suistainablility) dan Kesejahteraan (prosperity)," ujar Brahmantya Satyamurti sebagai Direktur Jenderal Pengelolaan Ruang Laut Kementerian Kelautan dan Perikanan (Dirjen PRL-KKP), saat jumpa pers di hadapan awak media di Gedung Minabahari 3 Jakarta Pusat pada Refleksi 2016 & Outlook 2017 Direktorat Jenderal Pengelolaan Ruang Laut, Selasa (10/1),

Sejauh ini KKP melalui Ditjen PRL telah melakukan pembakuan nama pulau sampai dengan tahun 2016, sebanyak 14.576 pulau (berasal dari jumlah pulau awal 13.466 pulau ditambah yang diverifikasi sebanyak 357 pulau pada 2015, dan 749 pulau pada 2016 lalu.

"Tahun 2017 kegiatan validasi dan verifikasi diharuskan selesai dilaksanakan dan didaftarkan ke PBB melalui sidang UN Group Of Expert on Geographical Names (UNGEGN) di New York, Amerika pada Agustus 2017 nanti," ungkap Brahmantya Satyamurti, Dirjen PRL-KKP.

Sejauh tahun 2016, KKP dalam rangka pengelolaan sumberdaya kelautan dan perikanan secara berkelanjutan merupakan keharusan. Dirjen PRL sangat fokus akan visi tersebut, dalam kegiatan rehabilitasi kawasan pesisir dan konservasi pula.

"Dalam Rehabilitasi kawasan pesisir Ditjen PRL pada 2016 telah menanam 496.930 batang Mangrove di 8 Kabupaten/Kota, 33.000 batang vegetasi padi di pantai di 5 Kabupaten/Kota dengan Enam (6) kelompok masyarakat dan pembangunan 10.000 m sabuk pantai di 5 kabupaten/kota sepanjang pesisir utara jawa," jelas Dirjen PRL.

"Target kawasan konservasi perairan sebanyak 20 juta Ha pada tahun 2020 yang telah dicanangkan, hingga 2016 secara keseluruhan sudah mencapai 17,9 juta Ha Kawasan Konservasi dari target 17,1 juta Ha. Sedangkan penambahan luas kawasan konservasi tahun 2016 mencapai 1.014.461 Ha," katanya.

Lalu kemudian demi menjamin stok garam nasional, KKP telah membangun enam (6) unit gudang garam nasional dengan kapasitas 20.000 ton dan pada tahun 2017 dicanangkan akan dibangun 6 unit gudang. Gudang tersebut telah ditetapkan dengan Sistem Resi Gudang (SRG) dan dikelola oleh Koperasi bekerjasama dengan PT Garam.

"Usulan supaya dibangun pabrik garam di dua (2) lokasi yakni Madura, dan NTT (Kupang) yang pengelolaannya diserahkan pada PT Garam," ujar Dirjen Brahmantya Satyamurti.

"Soalnya, produksi garam rakyat hanya mencapai 4% dari target, sebanyak 144.099 dari 3 juta ton. Sedangkan PT Garam hanya mencapai 6% dari target. Hal ini dikarenakan adanya siklus anomali cuaca (La Nina) yang menjadikan Indonesia menjadi kemarau basah sepanjang tahun 2016 ini," urainya.

Dalam memasuki tahun 2017 terdapat berbagai tantangan yang akan dihadapi KKP dan Ditjen PRL khususnya dengan berlakunya UU nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah memberikan tantangan sendiri bagi Dirjen PRL terkait perubahan pola hubungan tata pemerintahan dalam pengelolaan dumberdaya kelautan, sebagaimana diketahui pengelolaan sumberdaya kelautan dibawah 12 mil saat ini dikelola oleh Pemprov.

"Selain itu pembangunan Sentra Kelautan dan Perikanan Terpadu yang awalnya dibangun secara parsial, saat ini diberi kewenangan penuh dalam pembangunan dan pengembangannya," tutupnya.(bh/mnd)