Beranda | Berita Utama | White Crime | Cyber Crime | EkBis | Opini | INDEX Berita
Eksekutif | Legislatif | Gaya Hidup | Selebriti | Nusantara | Internasional | Lingkungan
Politik | Pemilu | Peradilan | Perdata| Pidana | Reskrim
Nusantara    
Proyek Kereta Cepat
Dr Noorsy: Batalkan KAC Jakarta-Bandung Perbudakan Modern!, Eksistensi Bangsa Tergadaikan
2018-12-25 15:20:50
 

Tampak Ekonom Senior, Dr. Ichsanuddin Noorsy, BSc, SH, MSi saat menjadi narasumber diskusi yang digelar NSEAS di Jakarta, Senin (24/12).(Foto: BH /mnd)
 
JAKARTA, Berita HUKUM - Proyek KA Cepat Jakarta-Bandung, proyek 'Business to business antara Badan usaha milik negara (BUMN) Indonesia dengan BUMN China yang dikerjakan konsorsium KCIC disinyalir kini 'Mangkrak'. Konon dari rencana awal yang akan rampung dalam kurun waktu 3 tahun atau pada tahun 2019 mendatang, semenjak Presiden Joko Widodo melakukan 'Groundbreaking' pada 21 Januari 2016 lalu tidak akan tercapai target waktu tersebut.

Ekonom Senior, Dr. Ichsanuddin Noorsy, BSc, SH, MSi angkat bicara dengan berpandangan bahwa proyek KA Cepat Jakarta Bandung sepanjang 142,3 kilometer dengan 4 (empat) stasiun hanya menguntungkan segelintir kalangan saja.

"Maka semestinya bukan ditolak, harusnya proyek KAC Jakarta-Bandung dibatalkan saja," ungkap Noorsy menjelaskan, saat menjadi salah satu narasumber di sesi diskusi publik bertajuk, 'Pembangunan Kereta Api Cepat Jakarta-Bandung : Mangkrak atau Batal' yang digelar oleh Lembaga Network for South East Asean Studies (NSEAS) di bilangan Cikini. Jakarta pada, Senin (24/12).

Turut hadir narasumber selain Ichsannudin Noorsy, pantauan pewarta BeritaHUKUM.com di lokasi diskusi; Sri Bintang Pamungkas, Syahganda Nainggolan, Amir Hamzah, Ramli Kamidin, Salamudin Daeng, serta Hidayat Matnoer dengan ratusan para tetamu undangan dari kalangan akademisi, tokoh masyarakat, seniman, dan publik.

Lanjut Noorsy mengingatkan, saat menelaah kebijakan Infrastruktur, sarat nampak seperti sistem 'perbudakan modern'.

Untuk itulah, "mesti berpacuan pada politik luar negeri bebas aktif, pedoman tolak ukurnya. Intinya, Indonesia tidak ingin diinjak injak barat, dan juga diinjak injak China," ungkapnya.

Padahal pada hakekatnya tidak ada satupun negara membangun infrastuktur Kereta Api Cepat di dunia tanpa Nasionalisme, menurut Noorsy yang juga pernah mengkaji studi per-Kereta Apian di dunia.

Semisalnya saja, Jerman yang dikenal dengan produk Siemens-nya, Perancis Kemudian disusul Scotlandia, lalu Amerika Serikat digagas Obama tahun 2006-2007, sepanjang 350 km kereta Api Boston- New York- Philadelpia - Washington yang sudah mumpuni menguasai pengetahuan tekhnologi tersebut.

Ekonom Noorsy juga menyampaikan, kereta api cepat tidak hanya ditelusur kepentingan dari sisi pada modal transportasi saja, namun ini bisnis properti, utaranya. Sementara, bila menelisik menjauh properti-properti di kawasan area Subang, Purwakarta, Cikarang itu Industrinya siapa?, timpalnya.

Padahal, kemuka Noorsy bahwa eksistensi suatu bangsa tergantung pada properti, baik mecakup tanah, air dan udaranya. Dalam hal ini, Noorsy mengkritisi, proyek KAC Jakarta-Bandung, pembangunannya untuk 'mereka', bukan membangun untuk bangsa Indonesia.

"Dibayarkan oleh bangsa Indonesia, bukan dinikmati oleh bangsa Indonesia," cetusnya.

"Kita tidak punya harga diri, tergadaikan kepentingan demi harta dan tahta. Eksistensi bangsa Indonesia, khususnya Jawa Barat dan Jakarta tergadaikan," tudingnya lagi.

"Hingga menghasilkan KAC tidak layak seperti ini, ini tidak bisa ditolak namun dibatalkan. Semakin jelas ini, mana dengan hutang banyak pula," tegas Noorsy yang dikenal sebagai ekonom kritis dan berani dalam menyikapi kebijakan pemerintah yang dipandang keliru.

Investasi KAC Jakarta-Bandung yang awalnya sebesar US$ 5,5 miliar kemudian naik US$ 6,01 miliar, lanjut Noorsy menengarai, seraya mempertanyakan apakah ini ada kerangka politiknya? Mengapa bisa mencapai US$ 6,01 miliar malahan," tanya Noorsy.

Soalnya, Noorsy sedari awal sudah menilai investasi per-kereta apian Jakarta-Bandung ini sangat mahal. Diawali membangun permukiman, perindustrian sebesar 1.300 hektare, lalu kemudian didapat lahan PTP VIII Walini.

"Begitu bodohnya membahas visibilty studies per-kereta apian. Padahal sedang membangun eksistensi bangsa lain di negara kita," kemukanya.

Seperti, sambung Noorsy mengingatkan seraya mengutip pernyataan yang pernah dituangkan salah seorang tokoh Proklamator kemerdekaan bangsa Indonesia, Bung Karno (1964) '...Akhirnya mendjadi satu koeli diantara bangsa bangsa' Een natie van koelies, en enn koeli onder de naties." sebutnya.

"Bodoh lagi ialah mau membayar. Ditambah lagi mau menjadi budaknya," tukas Noorsy.(bh/mnd)



 
   Berita Terkait > Proyek Kereta Cepat
 
  Suntikan APBN Terhadap Kereta Cepat Jakarta-Bandung, PKS: Pemerintah Inkonsisten Susun Rencana
  Nah.. Keberatan Jonan terhadap Proyek Kereta Cepat Terbukti, Anggaran Membengkak 'Ngemis' ke APBN
  Proyek Kereta Cepat Berubah Dibiayai APBN, Fadli Zon: Sebuah Skandal, Harus Ada Investigasi Serius
  Rachmat Gobel Kritik APBN Dialokasikan untuk Proyek Kereta Cepat
  Syarief Abdullah: Proyek Kereta Cepat Jakarta-Bandung Belum Mendesak
 
ads1

  Berita Utama
MK Putuskan UU Cipta Kerja Inkonstitusional Bersyarat, Wakil Ketua MPR: Ini Koreksi Keras atas Pembuatan Legislasi

Kapolda Metro: Jangan Pernah Lelah Menyelamatkan Masyarakat dari Bahaya Narkoba

Suntikan APBN Terhadap Kereta Cepat Jakarta-Bandung, PKS: Pemerintah Inkonsisten Susun Rencana

HNW Prihatin Sebanyak 31.624 PNS Jadi Penerima Bansos

 

ads2

  Berita Terkini
 
Para Ilmuwan Mendeteksi Varian Baru COVID-19 di Afrika Selatan

Jumlah Besar Kelompok Keagamaan Jadi Modal Potensial Gerakan Penyelamatan Lingkungan

MK Putuskan UU Cipta Kerja Inkonstitusional Bersyarat, Wakil Ketua MPR: Ini Koreksi Keras atas Pembuatan Legislasi

DPR dan Pemerintah Segera Revisi UU Ciptaker

Sungkono Soroti Banyaknya Buruh Asing yang Masuk ke Indonesia

ads3
 
PT. Zafa Mediatama Indonesia
Kantor Redaksi
Jl. Fatmawati Raya No 47D Lt.2
Cilandak - Jakarta Selatan 12410
Telp : +62 21 7493148
+62 85100405359

info@beritahukum.com
 
Beranda | Tentang Kami | Partner | Disclaimer | Mobile
 
  Copyright 2011 @ BeritaHUKUM.com | V2