Beranda | Berita Utama | White Crime | Cyber Crime | EkBis | Opini | INDEX Berita
Eksekutif | Legislatif | Gaya Hidup | Selebriti | Nusantara | Internasional | Lingkungan
Politik | Pemilu | Peradilan | Perdata| Pidana | Reskrim
Peradilan    
Proyek Kereta Cepat
FSPB Telah Melayangkan Gugatan 'Class Action' Pembatalan Kereta Cepat
2016-02-16 15:48:03
 

Tampak Arief Poyuono (kiri) dan Kuasa Hukumnya Habiburokhman, SH, MH yang hadir di PN Jakarta Pusat untuk pendaftaran gugatan ke Panitera Perdata.(Foto: BH/mnd)
 
JAKARTA, Berita HUKUM - FX Arief Poyuono, SE. MKom, Bin Tresnadi, dkk mewakili Federasi Serikat Pekerja BUMN (FSPB) bersama kuasa hukumnya
Habiburokhman, S.H, M.H dan Munathsir Mustaman pada pukul 13.00 WIB hari Selasa (16/2) tiba di Pengadilan Jakarta Pusat guna melayangkan surat gugatan terkait 'class action' pembatalan pembangunan kereta api cepat Jakarta-Bandung

Pendaftaran ini diserahkan ke Panitera Perdata kemudian register, lalu dipanggil para pihak baik penggugat Sekjen FSPB Tri Sasono, Bin Tresnadi selang waktu sekitar dua (2) minggu dimana pihak tergugat PT. Kereta Cepat Indonesia China, PT. Pilar Sinergi BUMN, China Railway Coorporation, Menteri Perhubungan, Menteri Kehutanan dan Lingkungan Hidup dan Menteri BUMN.

Pada kesempatan hadir di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, pendaftaran saat akan diserahkan ke panitera perdata untuk register, FX Arief Poyuono, SE. MKom, Bin Tresnadi, dkk mewakili Federasi Serikat Pekerja BUMN (FSPB) menyampaikan tidak jadinya gugatan yang sebelumnya akan dilayangkan ke Presiden RI ditangguhkan (tidak jadi), soalnya menurutnya tidak akan terlalu kuat gugatannya.

"Kalau B (Business) to B (Business), subjek hukumnya diwakili oleh Meneg BUMN, makanya Meneg dimasukan. Ini berbeda kalau pas Freeport kita memasukan RI 1. Kalau Projek ini murni diwakili oleh konsorsium 4 BUMN, walalupun selama ini pemerintah mengatakan tidak menggunakan dana APBN, Itu bohong," tegas Arief Poyuono.

"Ternyata PT. Wika dan Jasa Marga saat mengajukan PNM 2015 ditolak salah satunya untuk pembiayaan KAC. APBNP 2015 ini mereka berjuang untuk memperoleh penyertaan modal negara, " jelas Arief.

"Kalau sudah begini memang tidak dianggarkan langsung untuk KAC oleh Pemerintah. Namun, oleh Pemerintahan Negara PT Wika dan Jasa Marga 2 entitas yg dimiliki oleh publik. Maka kita selaku Publik, dimana Pak Sasono dan Bin Tresnadi memiliki hak untuk gugatan kalau tidak men'chalange' Perusaahan tsb. Baik Meneg BUMN, Meneg Perhubungan selaku perijinan, dan Menteri yang kena dampak Lingkugan (Kehutanan)," jelasnya lagi.

Disamping itu Kuasa Hukum FSPB menyampaikan pula kepada pewarta BeritaHUKUM.com bahwa, "Kami selaku kuasa hukum perwakilan negara Indonesia yakni (Sekjen FSPB) Tri Sasono,, Bin Tresnadi, dkk akan mendaftarkan gugatan class action pembatalan Kereta Cepat Jakarta Bandung ke Pengadilan Negeri Jakarta Pusat," kata Habiburoqman S.H M.H di Jakarta, Selasa (16/2).

Yang menjadi tergugat dalam gugatan ini adalah PT. Kereta Cepat Indonesia China, PT. Pilar Sinergi BUMN, China Railway Coorporation, Menteri Perhubungan, Menteri Kehutanan dan Lingkungan Hidup dan Menteri BUMN. Pembangunan mega proyek kereta cepat Jakarta-Bandung sepanjang 142,3 dengan nilai US$5,5 miliar atau sekitar Rp 75 triliun.

Alasan hukum pengguatan ini antara lain berupa, pertama (1), 'groundbreaking' dilakukan sebelum adanya izin konsesi dan izin pembangunan dari menteri Perhubungan.

Alasan kedua (2) Pemberian hak ekslusif yang melanggar pasal 17 UU nomor 5 tahun 1999 tentang Monopoli yang mengatur bahwa, pelaku usaha dilarang melakukan penguasaan atas produksi dan atau pemasaran barang dan atau jasa. "Pemberian hak ekslusif ini akan mengakibatkan terjadinya praktek persaingan usaha tidak sehat, selain itu kemungkinan akan menurunkan kualitas terlebih dalam industri yang produknya berupa jasa biasanya," ungkap juru bicara Tim Advokasi Tolak Kereta Cepat, Habiburokhman.

Kemudian, selanjutnya yang ketiga (3), Proyek kereta cepat ini membawa pengaruh buruk atau bahkan kerusakan bagi lingkungan hidup di daerah-daerah yang dilintasi. "Proyek ini mengakibatkan pengalihfungsian ribuan hektar lahan pertanian yang saat ini menjadi andalan ketersediaan pangan di daerah tersebut dan mendegradasi ketersediaan air bersih karena pembangunan infrastruktur di daerah yang sebelumnya merupakan daerah resapan air," jelas Kuasa Hukum tim advokasi Tolak Kereta Cepat.

"Hal ini merupakan pelanggaran Pasal 68 UU nomor 32 tahun 2009 tentang perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup yang mengatur setiap orang yang melakukan usaha dan / atau kegiatan berkewajiban menaati ketentuan tentang baku mutu lingkungan hidup dan/ atau kriteria baku kerusakan lingkungan hidup," pungkasnya.(bh/mnd)



 
   Berita Terkait > Proyek Kereta Cepat
 
  Suntikan APBN Terhadap Kereta Cepat Jakarta-Bandung, PKS: Pemerintah Inkonsisten Susun Rencana
  Nah.. Keberatan Jonan terhadap Proyek Kereta Cepat Terbukti, Anggaran Membengkak 'Ngemis' ke APBN
  Proyek Kereta Cepat Berubah Dibiayai APBN, Fadli Zon: Sebuah Skandal, Harus Ada Investigasi Serius
  Rachmat Gobel Kritik APBN Dialokasikan untuk Proyek Kereta Cepat
  Syarief Abdullah: Proyek Kereta Cepat Jakarta-Bandung Belum Mendesak
 
ads1

  Berita Utama
Muslim Arbi: KPK Harus Berani Usut Dugaan KKN Anak Jokowi seperti Saat Tangkap Besan SBY

Proyek Pembangunan IKN Berpotensi Mangkrak dan 'Overbudget'

Dosen UNJ Melaporkan Gibran dan Kaesang ke KPK Serta Meminta Jokowi Dipanggil

KPK Tetapkan 9 Tersangka Kasus Dugaan Suap Proyek dan Lelang Jabatan di Pemkot Bekasi

 

ads2

  Berita Terkini
 
Muhammadiyah Rancang Markaz Dakwah di Mesir Sebagai Pusat Internasionalisasi Islam Berkemajuan

Jampidsus Periksa 2 Saksi Dugaan Tindak Pidana Korupsi Proyek Pengadaan Satelit di Kemenhan

7 dari 8 Pelaku Pengeroyok yang Tewaskan Anggota TNI di Penjaringan Ditetapkan Tersangka

Muhammadiyah Layani Lebih dari 800 Ribu Warga dalam Respon Kemanusiaan

Ketua Umum HMI: Pelaporan Balik Terhadap Ubedilah Badrun Adalah Tindakan Salah Kaprah dan Bodoh

ads3
 
PT. Zafa Mediatama Indonesia
Kantor Redaksi
Jl. Fatmawati Raya No 47D Lt.2
Cilandak - Jakarta Selatan 12410
Telp : +62 21 7493148
+62 85100405359

info@beritahukum.com
 
Beranda | Tentang Kami | Partner | Disclaimer | Mobile
 
  Copyright 2011 @ BeritaHUKUM.com | V2