JAKARTA, Berita HUKUM - Situasi kondisi nasional saat ini dalam keadaan tidak kondusif, pasca keputusan resmi MUI, dengan penistaan agama yang dilakukan oleh Gubernur Petahana Basuki Thahaja Purnama (Ahok). Budi Mithoon Wirawan sebagai Sekjend Gerakan Pribumi Indonesia (GEPRINDO) menilai kalau gejolak dari berbagai daerah di Indonesia yang berupaya mendesak 'Proses Hukum' dapat bersikap tegas terhadap pelaku penistaan agama ini makin massif nampaknya, sebagaimana informasi dan berita yang tersiar dari berbagai media dan saluran komunikasi modern.

"Jakarta, Jantung Ibukota Indonesia nampak mendidih dengan sikap arogansi dan provokatif yang sudah jelas akan menciptakan suasana menjadi tidak kondusif bagi kaum muslimin di Indonesia, bahkan kaum muslimin di dunia," ujar Mithoon, panggilan dari Sekjend GEPRINDO pada pewarta BeritaHUKUM.com di Jakarta pada, Kamis (13/10).

Ini menjadi preseden buruk bagi keharmonisan antar umat beragama di negeri Indonesia tercinta, "Bahkan kasus ini menjadi tolok ukur kepercayaan rakyat terhadap Institusi Polri, khususnya pihak BARESKRIM yang sudah menerima laporan masyarakat termasuk laporan masyarakat di daerah masing-masing, yang akan diuji rakyat dengan ketegasannya dalam minggu ini."

Sementara, buntut tuduhan penistaan agama yang dilakukan Gubernur DKI Jakarta, Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok semakin panjang. Berbagai elemen masyarakat meminta Ahok ditangkap karena telah melukai umat Islam, mengabaikan Pancasila dan Bhineka Tunggal Ika.

Bahkan, rencanannya ratusan ribu umat Muslimin rencananya besok pada, Jumat, 14 Oktober 2016, akan melakukan aksi besar-besaran ke Kantor Bareskrim Mabes Polri, Balaikota Jakarta, dan DPRD Jakarta sebagaimana kabar dan berita yang beredar.

Rencana aksi besar-besaran umat Islam itu diputuskan dalam pertemuan Gerakan Masyarakat Jakarta (GMJ), yang dihadiri para ulama, habaib, dan pimpinan Ormas. Aksi akan dilaksanakan, Jum'at, 14 Oktober 2016, didahului dengan sholat Jumat di Masjid Istiqlal dan dilanjutkan long march ke Kantor Bareskrim Mabes Polri, Balaikota Jakarta, dan DPRD Jakarta.

Disebutkan, peserta aksi tidak hanya umat Islam dari Jakarta, tapi juga akan dihadiri perwakilan umat Islam se-Indonesia.

Bagi Mithoon kalau diamati dari perkembangan situasi nasional saat ini, indikasinya akan sulit terkendali. Ini disebabkan kemungkinan karena masyarakat, dan warga telah merasa terusik dan jengah. "Disebabkan oleh sikap arogansi Petahana yang sudah melampaui batas," cetusnya.

Mithoon menilai, sikap dan perilaku buruk, seorang Petahana, Jakarta memicu reaksi keras rakyat dan institusi agama yang tidak hanya sebatas kaum muslim saja, namun agama lainnya yang selama ini harmonis.

Nah, sejatinya FATWA MUI sudah menguatkan bahwa, Petahana telah melakukan Pelanggaran Pasal 156, yaitu penghinaan terhadap Al Quran dan Ulama, dalam kaitan penistaan Agama.

Dan sampai pada hari ini, Kamis (13/10) Rakyat kerap menanti sampai sejauh mana proses hukum bisa menindak tegas petahana ini dengan 'Supremasi Hukum' yang diharapkan sejak lama dengan sistem berkeadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia," imbuhnya menambahkan.

Mithoon juga menyampaikan, pemicu terjadinya friksi antar umat yang dapat menyebabkan perpecahan antar persaudaraan, SARA. "Ditambah lagi belum tuntas soal kasus Sumber Waras, belum jelas gratifikasi kasus Reklamasi. Ini malahan ditambah dengan kasus Provokasi penistaan agama oleh petahana, yang mengaku dirinya Bersih dan suci pula," ujarnya geram.

Maka itu, selaku Sekjend GEPRINDO, Mithoon menyampaikan bahwa, "agar seluruh komponen masyarakat, seluruh anak Bangsa, pribumi Indonesia tidak terjebak dengan politik adu domba yang dipicu oleh penguasa zholim ini," jelasnya.

"Tetap jaga semangat persaudaraan dan fokus pada musuh bersama kita semua, yaitu Petahana 'sang rezim penindas rakyat'," tegas Mithoon.

"Terus jaga kedaulatan merah putih terhadap segala bentuk Penjajahan Gaya Baru Asing (NEKOLIM), yang akan berupaya memanfaatkan situasi yang tidak Kondusif ini," tandasnya.(bh/mnd)