JAKARTA, Berita HUKUM - Sedikitnya 1000 orang dari Gerakan Hidupkan Masyarakat Sejahtera (HMS) menggelar aksi damai di Gedung Komisi Pemberatasan Korupsi (KPK) pada Jumat (20/5). Gerakan HMS mendesak penuntasan kasus BLBI Gate, Bank Century, dan mega skandal lainnya.

Dalam orasinya, Gerakan HMS menyerukan kepada pemerintah untuk mencegah serta menghentikan penggunaan uang pajak rakyat untuk membayar subsidi bunga obligasi rekap.

"Gerakkan HMS konsisten dan terus berjuang dalam mendukung pemerintahan dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik (good governance) dan tata kelola pemerintahan yang bersih (clean governance)," tegas Sekjen Gerakan HMS, Hardjuno Wiwohodi, Jakarta, Jumat (20/5).

Aksi damai Gerakan HMS ini juga dihadiri sejumlah tokoh nasional dan ulama seperti Sasmito Hadinagoro (Sekjen Asosiasi Pembayar Pajak Indonesia/APPI), Tyasno Sudarto (Mantan Kepala Staf Angkatan Darat (Kasad)), Slamet Subiyanto (Mantan Kepala Staf Angkatan Laut (KSAL).

Selain itu ada Syamsu Djalal (Mantan Danpuspom ABRI), Rachmawati Soekarnoputri (tokoh politik), Kh.Muh.Makhsum (Ulama) dan Lily Wahid ( Tokoh Politik ). Selain itu Gerakan HMS bersinergi dengan element kampus dan organisasi kepemudaan (OKP), Kampus Universitas Bung Karno, LMND, GENTARI, GPII, IMM, FASIS, SBSI 1992, GOLPUT.

Hardjuno menegaskan, kampanye menciptakan pemerintah yang baik dan bersih ini terus didengungkan oleh Gerakan HMS sejak periode rejim pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) berkuasa pada periode kedua (2009-2014) yang lalu.

Mengoyak Rasa Keadilan

Salah satu bentuknya adalah dengan mendorong penuntasan mega skandal keuangan negara yang terjadi di ranah pemerintahan pusat seperti BLBI Gate dengan turunannya berupa pemberian subsidi bunga obligasi rekap pemerintah senilai lebih dari Rp 700 Triliun.

Pembayaran subsidi obligasi rekap yang berlanjut sampai hari ini jelas mengoyak rasa keadilan masyarakat. Apalagi, pembayaran itu menggunakan uang pajak yang disetor rakyat dengan ngos-ngosan yang justru dipakai pesta pora Menkeu RI sejak 2003 lalu.

Namun anehnya, KPK dan penegak hukum lainnya justru membiarkan kasus ini. Padahal, jelas-jelas secara kasat mata patut diduga terjadi permufakatan jahat Menkeu RI dan DPRRI Cq Komisi Keungan dan Perbankan membobol kas negara secara sistemik.

“Mega skandal Bank Century dan proyek triliunan Hambalang yang mangkrak telah disidak oleh Presiden Jokowi. Mestinya, BLBI Gate juga harus mendapat perhatian serius,” tegasnya.(Win/win/poskotanews/bh/sya)