JAKARTA, Berita HUKUM - Wakil Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia (MPR RI) Dr. H. M Hidayat Nur Wahid, MA mengapresiasi konsistensi sikap Indonesia terhadap perjuangan kemerdekaan Bangsa Palestina, termasuk konsistensi sikap pemerintahan Presiden Joko Widodo yang kembali menyatakan langsung di depan PM Palestina untuk terus mendukung perjuangan Palestina meraih kemerdekaannya. Namun, HNW sapaan akrabnya juga mengingatkan agar sikap tersebut ditindaklanjuti dengan langkah-langkah politik yang lebih konkret, agar kemerdekaan penuh Palestina segera bisa diwujudkan.

"Sikap mendukung perjuangan kemerdekaan Palestina tersebut sudah sangat sesuai dengan amanat konstitusi kita, juga sikap-sikap dari semua Presiden RI, semenjak Presiden Soekarno. Karenanya mestinya sikap Presiden Jokowi lebih maju lagi, jangan hanya berhenti pada pernyataan politik saja, tetapi juga perlu ditindaklanjuti dengan langkah-langkah politik yang lebih konkret dan efektif," ujarnya melalui siaran pers di Bandung, Selasa (25/10).

HNW menuturkan bahwa sikap Indonesia yang disampaikan oleh Presiden Jokowi saat bertemu dengan Perdana Menteri Palestina Mohammad I.M. Shtayyeh juga sejalan dengan sikap rakyat Indonesia yang dari zaman awal kemerdekaan Indonesia sudah menyampaikan solidaritas mendukung kemerdekaan Palestina. "Pertemuan dan pernyataan resmi kemarin, antara Presiden RI dengan PM Palestina, sudah cukup menjanjikan, meski harus diteruskan dengan langkah-langkah yang lebih riil," ujarnya.

Salah satu langkah yang bisa ditempuh untuk menunjukkan keseriusan sikap resmi Indonesia dukung Palestina Merdeka, lanjut HNW, adalah dengan kembali menggalang kekuatan di Perserikatan Bangsa Bangsa (PBB) agar dalam sidang DK PBB tidak terjadi veto dari AS dan mendapat dukungan penuh di Sidang Umum PBB, dan juga penggalangan dengan Organisasi Kerja Sama Islam (OKI) dalam mendukung rekonsiliasi faksi-faksi yang ada di Palestina. "Persatuan dan kesatuan faksi-faksi di Palestina merupakan modal besar untuk membawa rakyat Palestina meraih kemerdekaan dari penjajahan Israel," tuturnya.

HNW menjelaskan langkah untuk menciptakan rekonsiliasi itu juga sudah dijalankan oleh Aljazair . Presiden AlJazair sudah berhasil mempertemukan belasan faksi Palestina, termasuk tiga faksi utama, yakni Hamas, Fatah, dan Front Rakyat untuk Pembebasan Palestina. "Langkah-langkah konkret semacam inisiatif AlJazair ini juga perlu dilakukan dan didukung secara penuh oleh Indonesia. Kesediaan Presiden Jokowi untuk siap memfasilitasi rekonsiliasi faksi-faksi di Palestina, bisa jadi bentuk tindak lanjut mengawal dan memastikan suksesnya rekonsilisasi faksi-faksi Palestina yang sudah mereka sepakati di Aljazair, menuju kemerdekaan penuh Palestina. Sebagai kontribusi kongkret hadirkan perdamaian di kawasan," ujar Wakil Ketua Majelis Syura Partai Keadilan Sejahtera (PKS) ini.

Apalagi, jelas HNW, Indonesia memiliki sejarah sukses dalam menciptakan rekonsiliasi atau perdamaian baik di dalam negeri maupun di luar negeri. Beberapa contohnya adalah rekonsiliasi Indonesia dengan Gerakan Aceh Merdeka (GAM), rekonsiliasi di Ambon-Poso, hingga rekonsiliasi faksi-faksi di Afghanistan.

"Ketika itu rekonsiliasi dimediatori oleh Wapres Jusuf Kalla. Jadi, Indonesia sejatinya sudah memiliki sejarah panjang untuk berkontribusi hadirkan rekonsiliasi yang menciptakan perdamaian. Oleh karenanya, tradisi sebagai pembuat perdamaian antar faksi-faksi yang berseteru ini juga perlu diperankan oleh Indonesia dalam konteks Palestina. Mendukung dan membantu upaya yang telah diinisiasi dan dilakukan oleh Aljazair juga bisa jadi bentuk langkah politik yang konkret dari Indonesia mendukung kemerdekaan Palestina secara penuh," pungkasnya.(MPR/bh/sya)