Beranda | Berita Utama | White Crime | Cyber Crime | EkBis | Opini | INDEX Berita
Eksekutif | Legislatif | Gaya Hidup | Selebriti | Nusantara | Internasional | Lingkungan
Politik | Pemilu | Peradilan | Perdata| Pidana | Reskrim
Nusantara    
Kesehatan
Hadapi Covid-19, Indonesia Masih Dibayangi DBD dan TB
2020-04-16 07:19:48
 

Ilustrasi. Tampak Pengurus RT dan Warga berinisiatif kerja bhakti melakukan penyemprotan Foging nyamuk DBD dan Cikumunya di saat Pandemi Covid-19 di perumahan Pamulang Estate, Tangerang Selatan pada Sabtu (11/4).(Foto: BH /sya),
 
JAKARTA, Berita HUKUM - Anggota Komisi IX DPR RI Putih Sari menyampaikan dukungannya kepada Pemerintah yang sedang fokus menangani penyebaran pandemi virus Corona (Covid-19). Namun selain Covid-19, ia mengingatkan bahwa saat ini Indonesia masih menjadi endemis Tuberkulosis (TB) dan harus memberantas Demam Berdarah Dengue (DBD). Indonesia menjadi negara ketiga kasus penderita TB tertinggi setelah China dan India.

"Intinya kami mendukung Pemerintah lebih intensif memberantas DBD dan TBC di tengah Pandemi Covid-19 ini," ungkap Putih dalam RDP Komisi IX DPR RI dengan Dirjen Pencegahan dan Pengendalian Penyakit, Dirjen Kesehatan Masyarakat, Dirjen Pelayanan Kesehatan, Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan Kesehatan, serta Kepala Pusat Krisis Kesehatan Kementerian Kesehatan RI secara virtual, Selasa (15/4).

Selain membahas wabah DBD serta penanganan yang dilakukan dalam menghadapi wabah DBD saat ini, rapat tersebut juga membahas kondisi terkini TB di Indonesia serta penanganan yang dilakukan dalam mengendalikan TB untuk mencapai misi bebas TB Tahun 2030. Putih Sari menyampaikan penanganan penyakit menular TB juga perlu diperhatikan meski di tengah merebaknya wabah Covid-19.

Pemerintah memang sibuk mengatasi Covid-19, namun jangan sampai abai dengan penyakit lainnya, seperti DBD dan TB yang juga menyebabkan tingginya angka kematian di Indonesia. Menurutnya, sebagian masyarakat masih kesulitan dalam mengakses obat sehingga alokasi anggaran untuk TB harus ditingkatkan. Selain itu, penguatan infrastruktur fasilitas pelayanan kesehatan juga diperlukan. Hal ini penting untuk menekan Multidrug - Resistant Tuberculosis dan TB laten yang sangat besar di tanah air.

Politisi Partai Gerindra itu menambahkan, perlu sinergi lintas sektor dalam upaya promotif dan preventif untuk memerangi TBC. Ia juga mengingatkan agar rekomendasi WHO dan protokol kesehatan dipastikan tetap berjalan dengan baik, kendati di masa pandemi Covid-19. Putih juga mengusulkan agar pasien yang terduga terinfeksi Covid-19 namun hasil testnya negatif, agar melakukan juga pemeriksaan TB. Mengingat, kedua penyakit tersebut sama-sama menyerang penyakit pernapasan.

"Dalam rangka eliminasi TB, tentu dipikirkan bagaimana kalau ada yang terduga Covid-19 namun hasil testnya negatif, bisa dipastikan juga melakukan pemeriksaan TB karena sebagian gejala Covid dan TB ini kan sama. Saya kira juga perlu diasumsikan, penyintas TB salah satu yang beresiko tinggi terpapar Covid-19, sehingga mereka bisa diprioritaskan screening Covid atau rapid test. Intinya bagaimana promosi penyakit TBC ini bisa lebih intensif karena gejalanya sangat mirip, tetapi informasi di masyarakat masih kurang. Jadi, kami mendorong Kemenkes agar lebih masif mensosialisasikan penyakit TB di tengah Pandemi," tandas Putih.(ann/sf/DPR/bh/sya)



 
   Berita Terkait > Kesehatan
 
  Obat yang Beredar di Masyarakat Harus Terjamin Keamanan dan Kelayakannya
  Koordinator SOMASI Jakarta Sambangi Dua Kementerian, Terkait Peredaran Produk Formula Kuras WC dan Anti Sumbat Ilegal
  RUU Kesehatan Sepakat Dibawa ke Paripurna, 7 Fraksi Setuju dan 2 Fraksi Menolak
  Anggota DPR Rieke Janji Perjuangkan Jaminan Kesehatan dan Hari Tua bagi Pekerja Migran Indonesia dan Keluarganya
  Nasib Nakes Honorer Tidak Jelas, Netty Prasetiyani: Pelayanan Kesehatan Berpotensi Kolaps
 
ads1

  Berita Utama
Permohonan Praperadilan Tom Lembong Ditolak, Jampidsus Lanjutkan Penyidikan

Polri Bongkar Jaringan Clandestine Lab Narkoba di Bali, Barang Bukti Mencapai Rp 1,5 Triliun

Komisi XIII DPR Bakal Bentuk Panja Pemasyarakatan Usai 7 Tahanan Negara Kasus Narkoba Kabur dari Rutan Salemba

Pakar Hukum: Berdasarkan Aturan MK, Kepala Daerah Dua Periode Tidak Boleh Maju Lagi di Pilkada

 

ads2

  Berita Terkini
 
Permohonan Praperadilan Tom Lembong Ditolak, Jampidsus Lanjutkan Penyidikan

Hari Guru Nasional, Psikiater Mintarsih Ingatkan Pemerintah Agar Segera Sejahterakan Para Guru

Polri Bongkar Jaringan Clandestine Lab Narkoba di Bali, Barang Bukti Mencapai Rp 1,5 Triliun

Judi Haram dan Melanggar UU, PPBR Mendesak MUI Mengeluarkan Fatwa Lawan Judi

Komisi XIII DPR Bakal Bentuk Panja Pemasyarakatan Usai 7 Tahanan Negara Kasus Narkoba Kabur dari Rutan Salemba

ads3
 
PT. Zafa Mediatama Indonesia
Kantor Redaksi
Jl. Fatmawati Raya No 47D Lt.2
Cilandak - Jakarta Selatan 12410
Telp : +62 21 7493148
+62 85100405359

info@beritahukum.com
 
Beranda | Tentang Kami | Partner | Disclaimer | Mobile
 
  Copyright 2011 @ BeritaHUKUM.com | V2