Beranda | Berita Utama | White Crime | Cyber Crime | EkBis | Opini | INDEX Berita
Eksekutif | Legislatif | Gaya Hidup | Selebriti | Nusantara | Internasional | Lingkungan
Politik | Pemilu | Peradilan | Perdata| Pidana | Reskrim
Eksekutif    
Pangan
Harga Beras Melambung, Wapres Instruksikan Bulog Segera Salurkan 300.000 Ton Raskin
Tuesday 24 Feb 2015 10:23:24
 

Ilustrasi.Beras Bulog.(Foto: Istimewa)
 
JAKARTA, Berita HUKUM - Sejak November 2014 lalu, harga beras terus menanjak. Wakil Presiden (Wapres) Jusuf Kalla mengatakan, naiknya hrga beras itu karena kurangnya suplai ke pasar, utamanya beras untuk rumah tangga miskin (raskin) yang tidak tersalurkan dalam 3 (tiga) bulan terakhir.

Karena itu, Wapres menginstruksikan Badan Urusan Logistik (Bulog) agar segera menyalurkan raskin. “Untuk mengatasi kekurangan ini, Bulog segera keluarkan raskin 300.000 ton,” kata Wapres saat memimpin rapat tentang stabilitas harga beras di Kantor Wakil Presiden, Jakarta, Senin (23/2).

Wapres memperkirakan, kenaikan harga beras disebabkan faktor suplai, karena permintaan beras tidak berubah. Namun demikian, Wapres mengingatkan, kenaikan harga pangan, sangat mempengaruhi kondisi masyarakat golongan bawah, karena 60 persen pengeluaran mereka untuk membeli beras.

“Kenaikan Rp. 1.000,- hingga Rp. 2.000,- per kg sangat terasa berat bagi masyarakat golongan bawah,” ucap Wapres.

Dijelaskan Wapres, jumlah penduduk kita sebanyak 250 juta. Kebutuhan beras sebesar 128 kg setiap penduduk per tahun, artinya kita membutuhkan beras sebanyak 32 juta ton dalam satu tahun. Kebutuhan setiap bulannya adalah 2,66 juta ton/bulan. “Mestinya suplai ini ada di pasar, termasuk raskin 232 ribu ton atau 9 persen dari suplai,” ujarnya.

Namun, lanjut Wapres, selama tiga bulan ini, penyaluran raskin tidak berjalan lancar karena masalah administrasi. Ia menyebut, hal nilah yang menjadi penyebab defisit suplai beras sehingga beras mengalami kenaikan harga.

“Jadi, orang miskin yang biasa membeli beras seharga Rp. 1.600/kg, kini selama 3 bulan membeli Rp. 8.000/kg,” ungkap Wapres.

Untuk mengatasi kekurangan itulah, Wapres meminta Bulog segera mengeluarkan raskin 300.000 ton.

Sementara untuk memperlancar penyalurannya, Pemerintah melalui Kementerian Dalam Negeri akan mengingatkan pemerintah daerah untuk mengajukan Surat Penentuan Alokasi (SPA) agar Bulog dapat segera melakukan penyaluran kekurangan raskin.

“Kekurangan raskin ini diambil dari cadangan Bulog, karena saat ini ketersediaan cadangan Bulog sebesar 1,4 juta ton, dan pada bulan Maret 2015 diperkirakan telah mulai panen, bahkan pada bulan April 2015 sudah panen raya,” jelas Wapres.

Produksi Menurun

Sebelumnya Menko Perekonomian Sofyan Jalil mengatakan, bahwa kenaikan harga beras terus terjadi sejak Oktober 2014 hingga kini. Sementara itu, produksi padi tahun 2014 menurun dari produksi padi, dan lebih rendah dibanding 2012.

“Defisit suplai beras terjadi bulan November 2014 hingga Februari 2015 dan stok beras turun signifikan,” jelas Sofyan.

Sementara Dirut Perum Bulog Lenny Sugihat mengatakan, selama tiga bulan ini, penyaluran raskin tidak berjalan lancar karena masalah administrasi. Ia menyebutkan, selama 3 bulan ini raskin yang seharusnya dikeluarkan sebanyak 232.000 ton setiap bulannya, baru dikeluarkan sebanyak 2 x 144.500 ton.

Rapat tentang stabilitas harga beras yang dipimpin oleh Wapres Jusuf Kalla itu diikuti oleh Menko Perekonomian Sofyan Djalil, Gubernur Bank Indonesia Agus Martowardoyo, Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan (LHK) Siti Nurbaya, Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala BPN Ferry Mursyidan Baldan, Menteri Perdagangan Rachmat Gobel, Menteri Pertanian Amran Sulaiman, Direktur Utama Perusahaan Umum Badan Urusan Logistik (Perum Bulog), dan Kepala Badan Pusat Statistika Suryamin.(SetwapresRI/ES/setkab/bhc/sya)



 
   Berita Terkait > Pangan
 
  Aparat Penegak Hukum Didesak Turun Tangan Investigasi Kasus Mafia Pangan
  Ansy Lema: Bapanas Harus Bereskan Carut-Marut Pangan Nasional
  Hadapi Ancaman Krisis Pangan, Pemerintah Diminta Lebih Waspada
  Pemerintah Diminta Antisipasi Ancaman Krisis Pangan
  Harga Pangan Belum Stabil, Andi Akmal Pasluddin Tegaskan Pemerintah Segera Kerja Optimal
 
ads1

  Berita Utama
Jokowi Akhirnya Laporkan soal Tudingan Ijazah Palsu ke Polisi, 5 Inisial Terlapor Disebut

Polri Ungkap 72 Kasus Destructive Fishing, Selamatkan Kerugian Negara Rp 49 Miliar

3 Anggota Polri Ditembak Oknum TNI AD di Way Kanan Lampung, Menko Polkam Minta Pelaku Dihukum Berat

Tolak Tawaran Jadi Duta Polri, Band Sukatani Akui Lagu "Bayar Bayar Bayar" Diintimidasi

 

ads2

  Berita Terkini
 
Jokowi Akhirnya Laporkan soal Tudingan Ijazah Palsu ke Polisi, 5 Inisial Terlapor Disebut

Polri Ungkap 72 Kasus Destructive Fishing, Selamatkan Kerugian Negara Rp 49 Miliar

3 Anggota Polri Ditembak Oknum TNI AD di Way Kanan Lampung, Menko Polkam Minta Pelaku Dihukum Berat

BNNP Kaltim Gagalkan Peredaran 1,5 Kg Sabu di Samarinda dan Balikpapan

Kasus Korupsi PT BKS, Kejati Kaltim Sita Rp2,5 Milyar dari Tersangka SR

ads3
 
PT. Zafa Mediatama Indonesia
Kantor Redaksi
Jl. Fatmawati Raya No 47D Lt.2
Cilandak - Jakarta Selatan 12410
Telp : +62 21 7493148
+62 85100405359

info@beritahukum.com
 
Beranda | Tentang Kami | Partner | Disclaimer | Mobile
 
  Copyright 2011 @ BeritaHUKUM.com | V2