Beranda | Berita Utama | White Crime | Cyber Crime | EkBis | Opini | INDEX Berita
Eksekutif | Legislatif | Gaya Hidup | Selebriti | Nusantara | Internasional | Lingkungan
Politik | Pemilu | Peradilan | Perdata| Pidana | Reskrim
Nusantara    
KPK
Hasyim Muzadi Minta Ulama Dukung KPK
Sunday 30 Mar 2014 17:17:08
 

Mantan Ketua Umum Pengurus Besar Nahdlatul Ulama, Hasyim Muzadi dalam Konferensi Internasional di Ponpres Salafiyah Syafiiyah Sukorejo, Situbondo, Jawa Timur, Sabtu (29/3).(Foto: whatindonews/Syaiful Arif)
 
SITUBONDO, Berita HUKUM - Mantan Ketua Umum Pengurus Besar Nahdlatul Ulama, Hasyim Muzadi, meminta para ulama Indonesia untuk mendukung pemberantasan korupsi. "Semangat pemberantasan korupsi harus ditumbuhkan kembali," kata Hasyim dalam Konferensi Internasional di Ponpres Salafiyah Syafiiyah Sukorejo, Situbondo, Jawa Timur, Sabtu (29/3).

Konferensi bertajuk "Konsolidasi Jaringan Ulama Internasional dalam Meneguhkan Kembali Nlai-Nilai Islam Moderat" itu dihadiri ulama dari lima negara Timur Tengah dan 200-an ulama pimpinan pondok pesantren se-Indonesia. Konferensi Internasional dalam rangka Perayaan 1 Abad Ponpes Salafiyah Syafiiyah ini akan diadakan pada 28-30 Maret 2014 di Ponpes Salafiyah Syafiiyah Situbondo Jawa Timur.

Hasyim menilai pemberantasan korupsi sangat berat sehingga tidak bisa dilakukan sendiri oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Apalagi akhir-akhir ini banyak pihak yang berupaya melemahkan KPK, semisal dengan merevisi Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). "KPK terbentur oleh kekuatan besar yang memiliki legalitas," kata Sekretaris Jenderal International Conference for Islamic Scholars (ICIS) ini. (Baca : Mahfud: Koruptor Hukum Mati Saja)

Seruan Hasyim tersebut khususnya ia serukan untuk ulama di Jawa Timur. Dia menyayangkan karena semangat pemberantasan korupsi di Jatim sangat lemah meski terkenal sebagai gudangnya ulama. "Jatim gudang ulama tapi karena melempem dan permisif, ya, susah untuk memberantas korupsi," ujar dia.

Selain menyerukan pemberantasan korupsi, Hasyim juga mengingatkan ulama supaya menghindari politik transaksional menjelang Pemilu Legislatif dan Pemilu Presiden 2014 itu. Ulama harus melihat sepak terjang dan memiliki alasan yang kuat untuk menentukan pilihan ke calon tertentu. "Jadi bukan karena ada sembako," kata dia.(tmp/bhc/sya)



 
   Berita Terkait > KPK
 
  KPK Bakal Terbitkan Sprindik Baru untuk Saksi Ahli Prabowo-Gibran di MK,Ali: Sudah Gelar Perkara
  Firli Bahuri Mundur sebagai Ketua dan Pamit dari KPK
  Polda Metro Tetapkan Komjen Firli Bahuri sebagai Tersangka Kasus Peras SYL
  Ungkap Serangan Balik Koruptor, Firli: Kehadiran Saya ke Bareskrim Bentuk Esprit de Corps Perangi Korupsi Bersama Polri
  KPK Serahkan Aset Rampasan Korupsi Senilai Rp57 Miliar kepada Kemenkumham RI dan Kementerian ATR/BPN
 
ads1

  Berita Utama
Kreditur Kondotel D'Luxor Bali Merasa Ditipu Developer PT MAS, Tuntut Kembalikan Uang

Jokowi Akhirnya Laporkan soal Tudingan Ijazah Palsu ke Polisi, 5 Inisial Terlapor Disebut

Polri Ungkap 72 Kasus Destructive Fishing, Selamatkan Kerugian Negara Rp 49 Miliar

3 Anggota Polri Ditembak Oknum TNI AD di Way Kanan Lampung, Menko Polkam Minta Pelaku Dihukum Berat

 

ads2

  Berita Terkini
 
Kreditur Kondotel D'Luxor Bali Merasa Ditipu Developer PT MAS, Tuntut Kembalikan Uang

Jokowi Akhirnya Laporkan soal Tudingan Ijazah Palsu ke Polisi, 5 Inisial Terlapor Disebut

Polri Ungkap 72 Kasus Destructive Fishing, Selamatkan Kerugian Negara Rp 49 Miliar

3 Anggota Polri Ditembak Oknum TNI AD di Way Kanan Lampung, Menko Polkam Minta Pelaku Dihukum Berat

BNNP Kaltim Gagalkan Peredaran 1,5 Kg Sabu di Samarinda dan Balikpapan

ads3
 
PT. Zafa Mediatama Indonesia
Kantor Redaksi
Jl. Fatmawati Raya No 47D Lt.2
Cilandak - Jakarta Selatan 12410
Telp : +62 21 7493148
+62 85100405359

info@beritahukum.com
 
Beranda | Tentang Kami | Partner | Disclaimer | Mobile
 
  Copyright 2011 @ BeritaHUKUM.com | V2