JAKARTA, Berita HUKUM - Hubungan bilateral antara Indonesia dengan negara China (Tiongkok) mendapat sambutan hangat dengan kehadiran kunjungan dari Vice Chairman of the Central Military Commission PLA Tiongkok Jenderal Fan Changlong yang disambut Menteri Pertahanan (Menhan) RI Purnomo Yusgiantoro. Pertemuan ini juga sebagai bentuk implementasi kerjasama strategis di bidang pertahanan antara RI-Tiongkok.
Agenda acara yang akan berlangsung selama tiga hari antara tanggal 23 hingga 25 Juli. Purnomo Yusgiantoro, Indonesia dan Tiongkok memiliki kesamaan kepentingan sebagai dua bangsa yang besar di kawasan masing-masing.
"Kemitraan strategis harus diwujudkan dalam bentuk kerjasama yang konkrit bidang pertahanan," ujar Purnomo di Aula Bhineka Tunggal Ika, Kementerian Pertahanan, Jl. Medan Merdeka Barat, Jakarta, Kamis (24/7).
Kementerian Pertahanan lanjutnya, mengadakan pertemuan antara Indonesia dan Tiongkok berlangsung 7 kali dalam satu tahun. Baik tingkat menteri, wakil menteri, industri pertahanan, dialog strategis, angkatan darat, angkatan laut dan angkatan udara.
Mengingat pertemuan bilateral ini merupakan implementasi dari kemitraan strategis yang ditandatangani oleh Presiden kedua negara tahun 2005 dan diperkuat dibidang pertahanan tahun 2007.
Selain melakukan pertemuan bilateral dengan Kementerian Pertahanan, Jenderal Fan Changlong juga dijadwalkan mengunjungi Pusat Misi Pemeliharaan Perdamaian TNI di Sentul, Bogor, Jawa Barat. Kendati demikian terus intens dalam kerjasama dengan Tiongkok di bidang militer, Purnomo menegaskan kalau posisi Indonesia tetap netral dalam kasus sengketa Laut Cina Selatan yang kini sedang terjadi.
"Kita sampaikan juga posisi Indonesia. Kalau kita ingin jalur itu sebagai kawasan bebas berlayar, zona damai, stabilitas jalurnya," jelas Purnomo.
Laut China Selatan bisa digambarkan sebagai rute bagi kapal-kapal niaga antar negara yang melintas. Karena menurutnya, Indonesia sebagai negara kepulauan, yang tetap mengupayakan zona damai di kawasan Laut China Selatan. Dia menyebut sejauh ini ada 4 negara Asean yang bermasalah dalam kasus Laut Cina Selatan yaitu Filipina, Vietnam, Malaysia, dan Brunei.
"Ada empat negara Asean yang bersengketa dengan mereka (Tiongkok) yaitu Filipina, Malaysia, Vietnam, dan Brunei. Terutama Vietnam dan Filipina. Begitu juga China dengan Jepang antara mereka. Kita memahami negara ini dua negara kuat. Tapi, sesuai pembukaan 1945 itu ditegaskan kalau Indonesia ikut menjaga kedamaian di dunia," pungkas Purnomo.(bhc/bar). |