Beranda | Berita Utama | White Crime | Cyber Crime | EkBis | Opini | INDEX Berita
Eksekutif | Legislatif | Gaya Hidup | Selebriti | Nusantara | Internasional | Lingkungan
Politik | Pemilu | Peradilan | Perdata| Pidana | Reskrim
Pemilu    
Pilpres
Indikasi Sejumlah Pelanggaran Pilpres, THN AMIN Ingatkan Ancaman Dibatalkannya Hasil Pemilu
2023-12-29 16:31:50
 

 
JAKARTA, Berita HUKUM - Tim Hukum Nasional Anies Baswedan-Muhaimin Iskandar AMIN merasa telah terjadi sejumlah pelanggaran bersifat sistematis dan masif dalam pelaksanaan Pemilihan Presiden (pilpres) 2024. Pelanggaran ini, disebut THN Anies dilakukan pasangan calon nomor urut dua, Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka, maupun oleh penyelenggara, pengawas pemilu hingga penyelenggara negara.

Tim Hukum Nasional Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar (Amin), mencium dugaan pelanggaran yang bersifat sistematis, terstruktur dan masif dalam pemilihan presiden (Pilpres) 2024. Hal ini disampaikan oleh Ketua Dewan Penasihat Timnas Amin, Hamdan Zoelva.

"(Terdapat) pelanggaran-pelanggaran sedemikian rupa yang dapat kami kategorikan mengarah pada pelanggaran yang bersifat sistematis, terstruktur dan masif," ujar Hamdan dalam jumpa pers yang digelar di Kantor Tim Pemenangan Amin, Jakarta, dikutip Jumat (29/12/2023).

Hamdan mengatakan, adanya ancaman terhadap pelaksanaan pemilu bila dugaan pelanggaran yang ditemukan pihaknya tersebut dapat terbukti.

"Kami perlu mengingatkan bahwa jika terbukti pelanggaran sistematis, terstruktur dan masif akan mengakibatkan dapat dibatalkannya hasil pemilihan umum," kata mantan Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) tersebut.

Pelanggaran bersifat sistematis itu dikatakan Hamdan Zoelva, bermula dari tiga pelanggaran yang dilakukan oleh pasangan capres-cawapres nomor urut 2.

"Pertama dengan pelibatan aparat desa di seluruh Indonesia dan cawapres gibran hadir, kemudian merasa tidak bersalah apa apa. Kemudian pelanggaran di car free day. Kemudian pelanggaran di masuk pesantren anak anak dan seterusnya," sebutnya.

Menurut Hamdan, indikasi pelanggaran yang kemudian tidak dituntaskan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) menunjukkan adanya indikasi gembong kepentingan.

"Pelanggaran pelanggaran yang dilaporkan (dan kemudian) diabaikan oleh pengawas Pemilu, itu adalah bentuk keterlibatan dari penyelenggara Pemilu dengan melakukan pemihakan kepada salah satu pasangan calon," ungkapnya.

Hamdan mengatakan, gembong kepentingan ini semakin terasa timpang tatkala pihaknya enam kali menjadi korban pencabutan izin kampanye di sejumlah daerah.

Berdasarkan catatan, berikut enam kampanye Anies-Muhaimin yang tidak mendapatkan izin:

1. Pencabutan izin acara silaturahmi akbar Anies Baswedan dan Partai NasDem di Taman Ratu Sultanah Safiatuddin Aceh

2. Pencabutan izin pemakaian Stadion Patriot Candrabhaga Bekasi untuk acara senam yang bakal dihadiri Anies Baswedan.

3. Pencabutan izin penggunaan tempat untuk safari politik Anies Baswedan di Pekanbaru, Riau.

4. Upaya pencabutan Izin kegiatan Anies Baswedan di Ciamis dan Tasikmalaya. Pemda Ciamis tidak menggubris dan acara tetap berjalan.

5. Pencabutan izin penggunaan gedung Indonesia Menggugat di Bandung, hanya beberapa jam sebelum acara digelar.

6. Pencabutan izin acara "Desak Anies" di Arena Terbuka Taman Budaya Provinsi NTB. Acara akhirnya dipindahkan ke Amanah Food court.

Berdasarkan catatan itu pula, Hamdan mengingatkan para relawan maupun kader parpol pendukung agar segera melaporkan indikasi pelanggaran yang terjadi selama kontestasi pemilu 2024.

"Tidak usah takut menghadapi ancaman, tidak usah takut untuk melaporkan apapun yang terjadi. Di pelanggaran yang ada di seluruh Indonesia ini saya minta betul kepada seluruh kader partai, seluruh relawan untuk melaporkan setiap pelanggaran pelanggaran sekecil apapun yang terjadi," kata Hamdan.(kn/inilah/bh/sya)



 
   Berita Terkait > Pilpres
 
  Tak Mau Buru-buru Soal Hasil Pemilu, Koalisi Amin Kompak Tunggu Pengumuman KPU
  Relawan Ganjar Minta Pilpres 2024 Diulang karena Banyak Kecurangan yang Terstruktur, Sistematis dan Masiv
  Timnas AMIN Ungkap Temuan soal Dugaan Penggelembungan Suara Pilpres 2024
  Putusan Sela, PTUN Kabulkan Gugatan Anwar Usman yang Ingin Jadi Ketua MK Lagi
  Tak Percaya Quick Count, Relawan Amin Optimis Pilpres Dua Putaran
 
ads1

  Berita Utama
Dukung Hak Angket 'Kecurangan Pemilu', HNW: Itu Hak DPR yang Diberikan oleh Konstitusi

100 Tokoh Deklarasi Tolak Pemilu Curang TSM, Desak Audit Forensik IT KPU

Anies Tegaskan Parpol Koalisi Perubahan Siap Dukung Hak Angket Kecurangan Pemilu

Timnas AMIN Ungkap Temuan soal Dugaan Penggelembungan Suara Pilpres 2024

 

ads2

  Berita Terkini
 
Penangkapan 9 Petani Dituduh Ancam Proyek Bandara VVIP IKN - 'Tindakan Sistematis terhadap Warga Mempertahankan Hak Hidupnya'

Sejalan dengan Semangat Revisi UU PIHU, Perlu Perubahan Regulasi Umrah 'Backpacker'

Dukung Hak Angket 'Kecurangan Pemilu', HNW: Itu Hak DPR yang Diberikan oleh Konstitusi

Pemerintah Siap Tambah Impor Beras 1,6 Juta Ton, Total Jadi 3,6 Juta Ton

Mahasiswa UINSU di Begal HP, Pelaku Mengaku Perwira Polisi Sunggal

ads3
 
PT. Zafa Mediatama Indonesia
Kantor Redaksi
Jl. Fatmawati Raya No 47D Lt.2
Cilandak - Jakarta Selatan 12410
Telp : +62 21 7493148
+62 85100405359

info@beritahukum.com
 
Beranda | Tentang Kami | Partner | Disclaimer | Mobile
 
  Copyright 2011 @ BeritaHUKUM.com | V2