Beranda | Berita Utama | White Crime | Cyber Crime | EkBis | Opini | INDEX Berita
Eksekutif | Legislatif | Gaya Hidup | Selebriti | Nusantara | Internasional | Lingkungan
Politik | Pemilu | Peradilan | Perdata| Pidana | Reskrim
Politik    
Beras
Indonesia Impor Beras adalah Bukti Jokowi Gagal Muliakan Petani
2018-08-30 19:14:32
 

 
JAKARTA, Berita HUKUM - Kebijakan impor beras hingga 2 juta ton bukan hanya pengingkaran atas janji kampanye Joko Widodo-Jusuf Kalla pada 2014 lalu, namun juga kesemrawutan data stok beras seperti yang diakui menjadi bukti buruknya kinerja pemerintah.

Pengamat politik Jajat Nurjaman mengatakan, jika kesemrawutan data dijadikan alasan untuk melakukan impor maka pemerintah jelas sudah melakukan pembohongan publik dengan menyatakan jika stok beras tahun 2018 mengalami surplus.

"Jangan-jangan impor dua juta ton beras memang sengaja dilakukan agar ada pihak yang diuntungkan, mengingat jumlahnya cukup signifikan," ujarnya kepada redaksi, Kamis (30/8).

Menurut Jajat, impor bahan pangan hingga saat ini masih menjadi isu penting dalam setiap peralihan kekuasaan. Citra baik yang selama ini dibangun pemerintah justru rusak akibat kinerja menterinya sendiri yang tidak profesional.

Mengingat saat ini sudah masuk tahun politik, maka untuk menghindari dampak lebih jauh sepatutnya Jokowi segera mengevaluasi kinerja para menterinya yang sudah memberikan preseden buruk kepada pemerintah.

"Kebijakan mengimpor dua juta ton beras seperti menjadi antitesa atas berbagai kebijakan Jokowi yang gagal mengembangkan kebijakan mencetak lahan pertanian baru dan janji memuliakan petani. Untuk itu, jika ke depan tidak ingin terus dibohongi program janji politik dari calon penguasa sebaiknya rakyat harus bisa kritis dalam menilai berbagai solusi yang ditawarkan para kandidat," imbuh Jajat yang juga direktur eksekutif Nurjaman Center for Indonesian Democracy (NCID).(wah/rmol/bh/sya)




 
   Berita Terkait > Beras
 
  Pemerintah Siap Tambah Impor Beras 1,6 Juta Ton, Total Jadi 3,6 Juta Ton
  Harga Beras Naik 'Tertinggi dalam Sejarah' - 'Ini Sangat Tidak Masuk Akal karena Kita Negara Agraris'
  Beras Langka Jelang Ramadhan, Legislator Ingatkan Pemerintah
  Pemerintah Potensi Impor 5 Juta Ton Beras, Komisi IV Soroti Tajam Keberpihakan Terhadap Nasib Petani
  Polemik Data Beras, Komunikasi Publik Antar 'Stakeholder' Pemerintah Harus Terbangun Baik
 
ads1

  Berita Utama
UU Perampasan Aset Resmi Sah dan Berlaku

MPR RI Segera Tindaklanjuti Surat Pengunduran Gibran Rakabuming Raka dari Kursi Wapres

IKAL-Lemhannas Dorong Bongkar Motif dan Tujuan Penyadapan Ilegal Presiden yang Libatkan Alumni

Listyo Sigit Prabowo Ditetapkan sebagai Tersangka Dugaan Penyadapan Ilegal terhadap Presiden

 

ads2

  Berita Terkini
 
• UU Perampasan Aset Resmi Sah dan Berlaku

• MPR RI Segera Tindaklanjuti Surat Pengunduran Gibran Rakabuming Raka dari Kursi Wapres

• IKAL-Lemhannas Dorong Bongkar Motif dan Tujuan Penyadapan Ilegal Presiden yang Libatkan Alumni

• Listyo Sigit Prabowo Ditetapkan sebagai Tersangka Dugaan Penyadapan Ilegal terhadap Presiden

• Gerindra Dorong Tindak Lanjut Suket Tidak Sah Gibran Rakabuming Raka dan Selesaikan secara Konstitusional

ads3
 
PT. Zafa Mediatama Indonesia
Kantor Redaksi
Jl. Fatmawati Raya No 47D Lt.2
Cilandak - Jakarta Selatan 12410
Telp : +62 21 7493148
+62 85100405359

info@beritahukum.com
 
Beranda | Tentang Kami | Partner | Disclaimer | Mobile
 
  Copyright 2011 @ BeritaHUKUM.com | V2