CIKEAS, Berita HUKUM - Ketua Majelis Tinggi Partai Demokrat, Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) mengatakan, Pakta Integritas yang harus ditandatangani seluruh kader adalah bentuk 'campur tangannya' untuk mengarahkan dan menaikkan pamor partai berlambang bintang mercy kembali ke arah yang benar.

SBY mengakui, sebelum adanya Pakta Integritas telah menyimak, mendengarkan dan membaca sejumlah komentar dari masyarakat luas. "Boleh dikata kritik dan komentar," ujar SBY dalam pidato pengantarnya sebelum pembacaan Pakta Integritas di Cikeas, Bogor, Minggu (10/2).

"Beberapa saat lalu juga ada dari kader sendiri kenapa SBY selaku penggagas Partai Demokrat dan Ketua Dewan Pembina partai tidak melakukan yang cukup ketika elektabilitas partai dalam keadaan rendah. Itu yang saya dengar langsung atau tak langsung dari kader. Mereka minta saya ikut tanggungjawab," ujar SBY.

Karena itu, kata SBY, setelah rapat Majelis Tinggi Partai Demokrat menyusun sebuah Pakta Integritas yang berlaku di jajaran partai dan akan ditandatangani kader dan pejabat utama. Lalu apa saja poin Pakta Integritas ala Cikeas demi menyelamatkan Partai Demokrat untuk kontes dalam Pemilu 2014. Berikut isinya:

1. Selalu menjaga integritas dan terus memajukan kesejahteraan bangsa negara, dan menjaga nama baik Partai Demokrat dengan penuh kesadaran dan tanggung jawab, saya akan terus menjunjung tinggi kader yang bersih, cerdas dan santun.

2. Dalam tuagas utamanya adalah melayani masyarakat, adil dalam bekerja untuk semua dan tidak melakukan keputusan yang diskrimunatuf antara suku, agama gender dan berbagai perbedaan indetitas lainnya.

3. Sesuai ideologi, dan platform Partai Demokrat, saya akan sungguh-sungguh memperkuat harmoni dan toleransi yang majemuk, berdasarkan Undang-Undang Dasar 1945, Pancasila, NKRI dan Bhineka Tunggal Ika.

4. Demi tercapai semangat pemvbngunan saya akan bekerja dengan keras untuk meningkatkan kehidupan rakyat yang miskin dengan langkah prorakyat yang sedang dilakukan pemerintah akan saya jalankan dan tingkatkan.

5. Sebagai kader Partai Demokrat saya akan senantiasa patuh dan taat pada konstitusi, hukum dan aturan yang berlaku, sebagai cerminan sikap pada warga negara yang baik dan kader partai yang amanah dan tanggungjawab.

6. Sebagai kader Partai Demokrat yang saat ini sedang menjalankan tugas legislatif dan yudikatif saya akan menjalankan moral dan tata pemerintahan yang bersih dari korupsi, kapable, dan responsif dan bekerja sekuat tenaga bagi bangsa dan negara.

7. Sebagai pejabat publik saya akan mencegah dan menghindarkan diri dari perbuatan korupsi, suap, asusila, narkoba dan pelanggaran berat tersebut. Bila saya tersangka, terdakwa dan terpidana sesuai dengan kode etik saya siap menerima sanksi yang ditetapkan dewan kehormatan.

8. Bila saya ditetapkan sebagai tersangka, terdakwa atau terpidana dalam kasus korupsi saya bersedia mengundurkan diri dari jabatan saya di Partai Demokrat dan siap memerima sanksi pemecatan dari dewan kehormatan partai.

9. Sebagai pehjabat negara dan publik serta sebagai bentuk dukungan saya terhadap gerakan pemberantasan korupsi saya bersedia menyerahkan data kekayaan saya kepada Dewan Kehormatan Partai Demokrat beserta NPWP saya.

10. Khusus mengenai sering terjadinya korupsi dan penyimpangan pelaksanaan APBN dan APBD maka saya yang bertugas menjabat eksekutif atau legislatif maka saya berjanji untuk tidak melakukan penyimpangan. Saya siap menerima sanksi organisasi bila saya saya melakukan penyimpangan dari apa yang saya janjikan.

"Demikianlah saya siap menerima saksi organisasi jika saya menolak menandatangani atau melanggar apa yang telah saya janjikan," kata SBY. Dalam penandatanganan Pakta Integritas, 33 Kepala DPD Partai Demokrat hadir.

Pakta integritas ini merupakan tindaklanjut dari keputusan penyelamatan partai yang dipimpin langsung SBY. Acara Penandatangan pakta integritas, SBY didampingi oleh sejumlah Majelis Tinggi PD diantaranya, Jero Wacik, Marzuki Alie, Edhi Baskoro, Max Sopacua, Toto Rianto, TB Silalahi, Jonny Allen, juga tampak hadir Menpora, Roy Suryo, Ketua FPD DPR RI, Nurhayati Ali Assegaf, dan DPD PD dari 33 provinsi di Indonesia. Namun, acara tidak dihadiri oleh Ketua Umum PD, Anas Urbaningrum yang dikabarkan sakit.(dbs/bhc/opn)