JAKARTA, Berita HUKUM - Sejumlah sebaran poster yang menggambarkan Partai Demokrat menjadi penggerak demo merupakan bagian dari upaya mencari kambing hitam.

Begitu tegas Wakil Sekretaris Jenderal DPP Partai Demokrat, Irwan Fecho menanggapi maraknya sebaran poster yang isinya mendiskreditkan partainya.

Poster yang dimaksud berisi tulisan "Demokrat Bang***. Penggerak Demo. Jangan biarkan perusak bangsa menginjak bumi pertiwi".

Dalam poster ini tertera gambar wajah mantan Ketua Umum Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono (SBY), Kepala Badan Pemenangan Pemilu Demokrat Andi Arief, dan politisi Demokrat Rachland Nashidik.

Bagi Irwan Fecho, sebaran ini menandakan adanya kesadaran dari lingkaran penguasa bahwa mereka sedang berada di ujung tanduk lantaran gagal menangani pandemi Covid-19.

"Mereka meyadari bahwa sejatinya kekuasaan dalam genggaman sekarang di ujung tanduk keruntuhan. Di tengah kegagalan rezim tangani pandemi Covid-19 dan juga PEN," ujarnya, Minggu (25/7).

Atas dasar itu, mereka butuh kambing hitam untuk menutupi kegagalan yang dilakukan. Salah satunya adalah dengan mendiskreditkan Partai Demokrat.

"Tidak ada pilihan, Demokrat harus jadi kambing hitam kegagalan mereka. Maka produksi hoax menjadi pilihan seperti ini. Serentak dan dibiarkan," tegasnya.

Sementara sebelumnya, Anggota Komisi V DPR Irwan Fecho menyentil Wakil Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi (Wamendes PDTT) Budi Arie Setiadi, karena dinilai telah menjadi buzzer atau pendengung.

Hal tersebut disampaikan Irwan menyikapi unggahan gambar karikatur oleh Budi Arie pada akun Facebook-nya.

Karikatur itu memperlihatkan lima jari dengan tulisan Demokrat secara terpisah, dan disetiap ujung jari ada gambar orang, serta bagian atas bertuliskan Pakai Tangan Adik-Adik Mahasiswa Lagi Untuk Kepentingan Syahwat Berkuasanya #BONGKARBIANGRUSUH.

"Ketimbang kerja nyambi jadi buzzer lebih baik Budi Arie Setiadi sebagai Wamen fokus benahi kinerja, juga evaluasi proses perencanaan dan pengawasan internal Kementerian Desa, PDT dan Transmigrasi," kata Irwan, Sabtu (24/7).

Menurutnya, banyak pekerjaan rumah Budi Arie yang harus segera dikerjakan, terutama terkait rekomendasi Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) tentang pembayaran perjalanan dinas yang tidak tertib, dan kelebihan pembayaran terkait isu jual beli jabatan di Kemendes PDTT.

"Itu lebih konkret untuk diselesaikan dibanding nyambi dari Wamen juga jadi buzzer," kata Wakil Sekretaris Jenderal Partai Demokrat itu.

Irwan menyebut, Budi Arie yang saat ini menjadi pejabat negara seharusnya punya sense of crisis, apalagi terkait kewenangannya.

"Sampai hari ini pencairan BLT dana desa di tengah pandemi Covid-19 masih sangat rendah. Ini menandakan kinerja Kemendes buruk dalam membantu presiden tangani covid-19 terutama di desa - desa," tuturnya.(dbs/tribunnews/RMOL/bh/sya)