JAKARTA, Berita HUKUM - Mantan Wakil Presiden Indonesia, Jusuf Kalla, berpendapat bahwa yang lebih berhak dan lebih baik menangani penyelidikan perkara korupsi pengadaan simulator SIM adalah Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Alasannya, asas netralitas penting dan harus ditegakkan terhadap penyidikan kasus korupsi.

"Lebih cepat dan lebih baik KPK yang menyelesaikan (perkara korupsi Korlantas Polri) karena KPK lebih netral. Netralitas itu penting," ujar Jusuf Kalla di sela-sela acara buka bersama di kediaman anaknya di Pondok Indah, Jakarta, Minggu (5/8/).

Kalla menambahkan, untuk penyelesaian perkara korupsi, KPK lebih berhak dibandingkan polisi karena sesuai dengan pedoman undang-undang.

Menurutnya, ada kesalahan pandangan mengenai istilah "intervensi" Presiden dalam kasus ini. Dikatakan JK, jika Presiden ikut campur menyelesaikan masalah antara Polri dan KPK, maka hal itu tidak termasuk dalam intervensi karena Polri dan Kejaksaan merupakan bawahan Presiden.

"Presiden SBY bisa memerintahkan Polri untuk berhenti karena punya kewenangan untuk itu. Seperti yang saya lakukan dulu soal kasus Century, saya memerintahkan, bukan mengintervensi," tambahnya, sebagaimana yang dikutip pada kompas.com (5/8).

Kalla menduga sikap Presiden saat ini mungkin didasari pertimbangan bahwa kasus itu bisa diselesaikan bersama-sama. Presiden, menurutnya, barangkali masih menganggap kerja sama antara KPK dan Polri lebih baik. Namun, JK mengingatkan Presiden untuk mengedepankan netralitas yang sepenuhnya ada di tangan KPK, bukan Polri.(kmp/bhc/opn)